Sejumlah ulama diundang ke Istana jelang aksi demonstrasi 4 November mendatang. Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI), dua ormas besar Islam Yakni Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah juga turut dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak para ulama untuk ikut menenangkan suasana agar aksi demonstrasi berlangsung tertib.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Said Aqil Siraj, dan Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir. Masing-masing membawa sembilan pengurusnya dalam pertemuan itu. Sementara, Presiden kemarin didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Mensesneg Pratikno.
Dalam kesempatan tersebut, secara terbuka Presiden meminta bantuan ulama untuk ikut menjaga NKRI. Menurut dia, dalam pertemuan dengan negara-negara OKI, kehidupan beragama di Indonesia sangat diapresiasi. “Baik dari segi kerukunan, hubungan ulama dan umara, juga kehidupan keagamaan kita sehari-hari,” terang Jokowi.
Karena itu, Jokowi berharap para ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keindonesiaan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. “Mari bersama-sama kita jaga, pelihara, dan kita perjuangkan keindonesiaan kita,” lanjutnya.
Khusus mengenai aspirasi yang hendak disuarakan pada demonstrasi 4 November mendatang, Jokowi mengisyaratkan pemerintah bakal berlaku fair. Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, bila proses hukum sedang berjalan, bukan berarti pemerintah tidak menindaklanjuti laporan yang ada. ’’Tapi memang proses hukum itu memerlukan tahapan, mekanismenya memerlukan waktu,’’ ujarnya.
Di luar itu, tutur Lukman, Presiden juga menegaskan agar para pengunjuk rasa mematuhi ketentuan yang berlaku. Juga, mewaspadai pihak ketiga yang hendak menunggangi aksi unjuk rasa itu. Sebab, lanjutnya, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk mengusik NKRI.
Sementara itu, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa salah satu hal yang disampaikan para ulama, memang soal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai ayat Alquran. “Yang kemudian menjadi tidak menentu, dikaitkan dengan berbagai masalah kemudian menjadi tidak proporsional dan di luar konteks,” terangnya.
Semua pihak, lanjutnya, sudah sepakat bahwa seluruhnya diproses secara terhormat melalui jalur hukum. “Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini,” lanjut Ma’ruf.
Selain itu, para ulama yang hadir kemarin juga sepakat mengimbau agar aksi demonstrasi berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Demonstrasi harus dilakukan dengan santun, damai, tanpa aksi anarkistis. Juga, jangan sampai para demonstran terprovokasi oleh pihak tertentu.
Hal senada juga disampaikan Haedar Nashir. Menurut dia, jalur hukum akan membuat para pihak bersengketa secara elegan tanpa bumbu politis dan SARA. Yang lebih penting, menurut Haedar, harus ada komitmen ke depan untuk membangun budaya hukum, politik, hingga sosial kemasyarakatan dengan baik.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Wuryanto menyatakan bahwa TNI siap membantu Polri dalam mengamankan jalannya demonstrasi di ibu kota yang digelar pada Jumat (4/11) mendatang. Dia juga mengatakan, pihaknya siap menerjunkan berapapun jumlah personil TNI yang dibutuhkan oleh Polri nanti.
“Kami akan all out,” tegas Wuryanto saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), kemarin.
Sedikit menyinggung pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 mendatang, Wuryanto berharap pesta demokrasi bagi masyarakat tersebut benar-benar menjadi sebuah pesta yang menyenangkan. Sehingga selayaknya acara pesta, maka tidak diperlukan kekerasan atau peningkatan keamanan yang berlebihan dari aparat.
“Saya sebenarnya sangat ingin Polri dan TNI tidak perlu turun apalagi sampai ada korban. Selayaknya pesta, maka tidak perlu pengerahan,” harapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Pur) Wiranto meminta masyarakat untuk tenang dan tidak terpengaruh oleh berita-berita media sosial yang memberikan kekhawatiran. “Masyarakat agar tenang jangan terpengaruh, karena berita-berita di medsos luar biasa ya, medsos kan memberitakan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena yang memberitakan siapa kan ga jelas. Mari kita sama-sama jaga negeri ini” jelasnya di Kantor Menko Polhukam, kemarin.
Menurut Wiranto demonstrasi adalah hak dan tidak dapat dilarang, namun jangan sampai kebebasan mengungkapkan pendapat melanggar kebebasan orang lain. “Memang demonstrasi gak bisa dilarang, itu merupakan suatu hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi hendaknya penyampaian pendapat itu disampaikan sesuai dengan rambu-rambu yang ada, peraturan yang ada. Kebebasan boleh namun jangan mengganggu kebebasan yang lain. Jangan sampai ada yang merusak, mencekam, warga takut, jangan sampai lah” tegas Wiranto.
Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan tertutup selama 30 menit di rumah dinas Wapres itu membahas rencana demonstrasi 4 November 2016 terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keduanya sepakat agar demonstrasi 4 November 2016 harus berlangsung aman.
“Tentu kita bicara kondisi hari ini dengan harapan bahwa sebuah kejadian 1-2 hari mendatang tanggal 4 dan juga pilkada berlangsung dengan aman, baik,” ujar JK usai bertemu SBY di kediaman dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
JK juga menyebutkan, ada kesepakatan untuk melakukan koordinasi saat terjadi demonstrasi pada 4 November. “Dan kalau ada hal-hal kita koordinasi lah masing-masing,” ucapnya.
JK mengimbau agar semua masyarakat tenang termasuk massa yang akan ikut dalam demonstrasi itu. “Semua orang tahu, Anda juga tahu bahwa tanggal 4 ada demo besar-besaran. Ya, masukkannya kita tenang semua,” terangnya.
(byu/jun/dod/jpg/ril)
