JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Langkah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddhy Lhaksmana menemui KH Ma’ruf Amin, kemarin malam, dinilai pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang, sebagai hal yang lumrah terjadi. Bahkan pertemuan seperti itu perlu dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara pemerintah dan pemuka agama.
“Pertemuan Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Kiai Ma’ruf Amin juga demikian,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/2).
Dijelaskan Sebastian, masyarakat memang tidak tahu persis isi pembicaraan antara Luhut dengan Kiai Ma’ruf. Tapi ia memprediksi perbicangan itu bisa mengarah ke polemik antara Ahok dengan Kiai Ma’ruf. “Kalau itu betul, Pak Luhut berperan untuk menyejukkan situasi agar polemik itu tidak berkembang menjadi panas yang dapat mengganggu stabilitas politik. Dalam konteks ini tentu saja baik karena pemerintah punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana tenang dan damai di Masyarakat,” sambungnya.
Sebastian menggarisbawahi, hal ini bukan dalam konteks untuk menyelesaikan masalah pribadi Ahok dengan Maruf Amin, Tetapi lebih untuk menjaga situasi politik nasional. Sehingga tidak perlu ditanyakan lagi tupoksi Luhut yang notabene mengurusi bidang maritim ikut dalam pusaran kasus Ahok.
“Sama halnya ketika demo besar menuntut Ahok diproses dalam dugaan penistaan agama. Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri ikut turun tangan menyelesaikannya. Apakah untuk menyelesaikan kasus Ahok secara personal? Tidak, tapi semata karena pemerintah punya tanggung jawab menjaga stabilitas nasional,” tegasnya.
Namun begitu, sambung Salang, konteks pertemuan itu juga bisa mengenai hal lain, seperti situasi kenegaraan kita yang lebih luas. “Hal itu juga biasa saja. Setiap pemerintah pasti melakukan hal seperti ini, membangun komunikasi dan silaturahmi terus-menerus dengan semua elemen penting bangsa ini,” tandasnya.
