MEDAN, SUMUTPOS.CO -Perlahan Polda Sumut mulai mengendus adanya praktik ilegal dari para mafia tanah usai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) Deliserdang (DS), Jum’at (10/2) lalu. Namun, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut juga sepertinya masih sulit membuktikan adanya dugaan praktik kotor mafia tanah tersebut.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting mengatakan, berdasar informasi yang diperolehnya dari penyidik, pihaknya sudah mencium dugaan keterlibatan mafia tanah yang selama ini berlindung di balik surat sertifikat. Â Meski demikian, kata Rina, penyidik tidak mau salah melangkah atau gegabah dalam proses penyidikannya.
“Sayap penyelidikan, sudah kita bentangkan. Tinggal menunggu waktu saja. Apalagi, selama ini banyak didengar terjadi sengketa penguasaan tanah. Termasuk menjual tanah orang lain,” kata Rina, Rabu (15/2).
Rina mencontohkan, soal penjualan tanah milik Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancurbatu, Deliserdang. Meski begitu, hal tersebut masih dalam penelusuran oleh penyidik.
“Kalau benar ada pejabat desa di Pancurbatu menjual tanah negara milik LVRI Pancurbatu, itu mungkin contoh kecil dari kasus yang ada. Mungkin saja, kasus yang lebih besar justru terjadi di beberapa lokasi lainya,” kata mantan Kapolres Binjai.
Meski sudah mencium aroma praktik ilegal dari para mafia tanah, penyidik juga sepertinya menuai kebuntuan dalam pengembangan proses penyidikan guna menyeret oknum pejabat nakal lainnya yang sempat lolos dari status tersangka. Sebut saja, Kepala BPN Deliserdang, Calvyn Sembiring. Pasalnya, Malthus disebut-sebut merupakan ‘anak main’ dari Kepala BPN Deliserdang.
Sejauh ini, kata Rina, belum ada penambahan tersangka. Bahkan, jumlah saksi yang diperiksa masih sembilan orang. Kesembilan itu adalah orang-orang dari yang diamankan dan sempat menjalani pemeriksaan 1×24 jam.
