MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kisruh di PD Pasar makin meruncing. Karyawan mengaku diancam pecat sampai diancam culik. Ancaman itu beredar di pesan pendek dalam grup karyawan PD Pasar. Di sisi lain, tuntutan karyawan agar Rusdi Sinuraya dipecat atau mengundurkan diri tak digubris. Dia ngotot mempertahankan posisinya.
Adalah ratusan orang melakukan aksinya di kantor Walikota Medan, Jumat (3/3) pagi. Dalam orasinya, massa tetap menuntut agar Badan Pengawas‎ segera mencopot Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, Rusdi Sinuraya. Jika tidak dicopot, Rusdi diminta secara sukarela mengundurkan diri.
“Kami minta badan pengawas mencopot dirut. Kalau tidak, yang bersangkutan harus mengundurkan diri,” teriak massa.
Massa mengeluhkan, selama ini mereka resah dengan peraturan-peraturan berlaku. Termasuk tidak adanya jaminan keamanan untuk pegawai saat bertugas. “Petugas pengutip tidak dilengkapi atribut lengkap, misalnya seperti tanda pengenal,” keluh seorang wanita berpakaian dinas biru.
Tak berselang lama, massa diajak naik ke ruang rapat lantai dua. Di situ, hadir Badan Pengawas Qamarul Fatah dan Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya.
Di hadapan Qamarul Fatah, perwakilan massa menumpahkan kekesalan mereka. “Banyak sekali persoalan terjadi di tempat kami, pak. Tidak mungkin kami terus menerus meminta perlindungan kepada bapak menyangkut persoalan di PD Pasar,” kata Novi.
Wanita berkulit putih ini meyakini, jika Rusdi tidak dicopot, maka tata kelola PD Pasar akan semakin buruk. Sebab, banyak ketimpangan terjadi sejak Rusdi dilantik sebagai Dirut PD Pasar. “Kami mohon, masalah ini segera diselesaikan. Agar kami bisa bekerja untuk kepentingan perusahaan ini,” ungkap Novi dengan nada tinggi.
‎Menyikapi itu, Qamarul Fatah memastikan tidak akan ada pemberhentian atau mutasi. “Saya pastikan tidak akan ada pemberhentian atau mutasi. Kami tetap berupaya menciptakan suasana kondusif di PD Pasar. Sebagai badan pengawas, tentu kami juga mencoba mencari langkah guna menyelesaikan masalah ini,” bilangnya.
Di sisi lain, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya malah meminta badan pengawas melakukan audit internal dan eksternal terkait keuangan dan aset PD Pasar‎. “Pertimbangannya karena saya melihat ada kejanggalan-kejanggalan. Sehingga ada hal yang tidak bisa saya tindaklanjuti. Kemudian ada juga izin renovasi yang tidak saya terbitkan, tetapi sudah dilaksanakan. Renovasi itu telah dilakukan di beberapa pasar di Kota Medan yang berada di bawah naungan PD Pasar. “Sekarang diserahkan kepada saya untuk memberikan izin renovasi itu, tentu saya tidak mau,” katanya.
Soal oknum kepolisian Bripka Jhon Paul Simanjuntak (JPS) yang disebut kerap mengintervensi kebijakannya, dengan lantam Rusdi membantah. Dia sudah meminta agar JPS tidak perlu ikut campur kebijakan di PD Pasar. Disinggung kemungkinan dirinya pernah mengangkat JPS sebagai konsultan, Rusdi memastikan pernyataan itu salah. “Tidak, dia (JPS-red) hanya teman,” sahutnya.
