MEDAN, SUMUTPOS.CO -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 (KR5) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus mendorong perbankan di Sumut, untuk memperluas akses keuangan khususnya di pulau terluar. Hal ini sekaligus bertujuan mempertahankan keberhasilan Sumut sebagai provinsi terbaik di Pulau Sumatera untuk kategori Indeks Inklusi Keuangan berdasarkan hasil survei literasi tahun 2016.
Kepala OJK KR5 Sumbagut, Lukdir Gultom mengatakan, dalam mewujudkan perluasan akses keuangan tersebut pihaknya bersinergi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Sumatera Utara, PT Bank Sumut dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Tujuannya, mendorong ketersediaan infrastruktur jasa keuangan di pulau terluar Sumut, yaitu perlunya menyegerakan tambahan ketersediaan infrastruktur jasa keuangan di Pulau Tello, Nias Selatan.
“Akselerasi perizinan dan realisasi penyediaan jaringan kantor perbankan PT Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah Sumatera Utara perlu disegerakan. Khususnya, pembukaan jaringan kantor perbankan di Pulau Tello, Nias Selatan,” ujar Lukdir, kemarin.
Untuk itu, pihaknya meminta agar PT Bank Sumut memangkas waktu tunggu persiapan infrastruktur pembukaan jaringan kantornya di Pulau Tello dari sebelumnya akhir Desember 2017 menjadi Agustus 2017. Salah satu strategi yang layak dipilih adalah paralel run beberapa kegiatan persiapan infrastruktur yang dinilai dapat dilakukan secara bersamaan tanpa saling tunggu.
Dengan demikian, sambung Lukdir, momentum Agustus 2017 dapat dimaknai dengan kebebasan Pulau Tello Nias Selatan dari keterbatasan akses keuangan.
“Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini aktivitas perbankan di Pulau Tello masih relatif terbatas, karena baru memiliki enam agen Laku Pandai dengan nominal Basic Saving Account sebesar Rp2,44 miliar dan 756 nasabah. Oleh karena itu, urgensi penyediaan jaringan kantor perbankan yang akan memudahkan masyarakat Pulau Tello menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar lagi,” katanya.
Lukdir menambahkan, dalam perluasan akses keuangan tersebut pihaknya juga telah bersinergi dengan seluruh anggota Forkom IJK Sumut. Hal ini agar insititusi perbankan di Sumut yang memiliki jangkauan wilayah serta kecanggihan infrastruktur teknologi sistem informasi yang luas berbasis satelit, dapat menjadi garda terdepan pengentasan keterbatasan akses keuangan. Selain itu, hal ini juga sebagai cerminan upaya strategis program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Utara, Satu Desa Agen Laku Pandai.
Sementara, Parlindungan Purba mengatakan, dengan upaya ini menandakan keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun ekonomi di Sumut khususnya Kabupaten Nias Selatan. Tak hanya itu, diharapkan pula terhadap pulau-pulau sekitarnya khususnya yang bersumber dari sektor pariwisata, dan maritim/perikanan. (ris/ram)
