28 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Klub Asal Jatim Tuntut Kongres Luar Biasa

SURABAYA-Format kompetisi profesional PSSI musim depan yang acak-acakan membuat klub-klub Jawa Timur gusar. Sebanyak 17 perwakilan klub menyampaikan keluhannya kepada Ketua Pengprov PSSI Jatim La Nyalla M. Mattalitti.
Pertemuan berlangsung di rumah Nyalla Kawasan Wisma Permai Barat Mulyorejo kemarin (26/8). Klub yang hadir sepakat bulat menolak kebijakan yang diambil PSSI. Sebab banyak sekali kecacatan yang dibuat.
Mereka mendesak agar Pengprov PSSI Jatim melakukan protes keras ke PSSI secara tertulis. Bahkan tidak sedikit usulan untuk segera menggelar Konggres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan Djohar Arifin Husin dari kursi ketua umum PSSI.

Protes keras datang dari Persela Lamongan. Meski menjadi satu di antara 34 calon peserta kompetisi level 1 Liga Profesional Indonesia, namun Persela tidak puas.
Wakil Sekretaris Persela Muji Santoso mengatakan pihaknya sudah serius memenuhi syarat-syarat yang ditentukan PSSI. Mulai dari payung hukum (legal), finansial, infrastruktur, personel, dan supporting (pembinaan, kontrak pemain, dan perangkat pertandingan).

“Namun saya sangat kecewa saat membaca di koran bahwa tim-tim tidak jelas juga muncul di level 1. Kalau seperti ini, kompetisi akan tidak berkualitas. Musim lalu jauh lebih baik dan lebih jelas,” kata Muji dengan nada tinggi kemarin.
Muji menyebut tim-tim medioker seperti Pro Duta, PSCS Cilacap, PSIR Rembang, PS Bengkulu, Persipasi Bekasi tidak layak ikut kompetisi kasta atas. Dia juga menyesalkan bahwa tim yang susah payah promosi ke ISL musim lalu seperti Persidafon Dafonsoro justru tidak diikutkan. “Kalau tim-tim itu yang masuk level 1 jelas kompetisinya akan sangat jelek,” katanya.

Hal lebih keras disampaikan Sekretaris Umum Persewangi Banyuwangi Ahmad Taufik. Dia pesimistis kompetisi akan bisa berputar 2 Oktober mendatang.

“Pengurus suka sekali menabrak aturan. Apalagi anggota komite eksekutif tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kalau begini terus lebih baik diadakan KLB (Konggres Luar Biasa, red). Walau kepengurusan belum setahun,” kata Taufik.

La Nyalla Mattalitti mengatakan bahwa sistem verifikasi yang dilakukan oleh PSSI memang sangat amburadul. Pria yang juga anggota Komite Eksekutif tersebut menyontohkan tim PSBI Kabupaten Blitar dan PSBK Kota Blitar yang tidak mengembalikan persyaratan ke PSSI tapi malah diloloskan. Keduanya menjadi calon tim yang masuk level 2.
Wakil Ketua I KONI Jatim itu juga mempermasalahkan penunjukkan Widjajanto sebagai Plt Direktur Kompetisi/Plt Ketua Badan Liga Indonesia (BLI). Nyalla menganggap Djohar memutuskan hal tersebut secara semena-mena tanpa melibatkan anggota komite eksekutif. Djohar hanya memberitahu anggota komite melalui pesan singkat (SMS).
“Pengangkatan Widja akan menimbulkan kesulitan karena dia eks-LPI. PSSI harusnya menunjuk orang yang berkompeten dan bisa diterima. Agar respek klub terhadap kompetisi tetap tinggi,” ujar Nyalla.

“Kami anggota exco tidak pernah dilibatkan dalam keputusan apapun. Termasuk penunjukkan pelatih timnas. Padahal jelas pada pasal 37 pedoman dasar kami berhak” imbuh Ketua Kadin Jatim itu. (nur/jpnn)

SURABAYA-Format kompetisi profesional PSSI musim depan yang acak-acakan membuat klub-klub Jawa Timur gusar. Sebanyak 17 perwakilan klub menyampaikan keluhannya kepada Ketua Pengprov PSSI Jatim La Nyalla M. Mattalitti.
Pertemuan berlangsung di rumah Nyalla Kawasan Wisma Permai Barat Mulyorejo kemarin (26/8). Klub yang hadir sepakat bulat menolak kebijakan yang diambil PSSI. Sebab banyak sekali kecacatan yang dibuat.
Mereka mendesak agar Pengprov PSSI Jatim melakukan protes keras ke PSSI secara tertulis. Bahkan tidak sedikit usulan untuk segera menggelar Konggres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan Djohar Arifin Husin dari kursi ketua umum PSSI.

Protes keras datang dari Persela Lamongan. Meski menjadi satu di antara 34 calon peserta kompetisi level 1 Liga Profesional Indonesia, namun Persela tidak puas.
Wakil Sekretaris Persela Muji Santoso mengatakan pihaknya sudah serius memenuhi syarat-syarat yang ditentukan PSSI. Mulai dari payung hukum (legal), finansial, infrastruktur, personel, dan supporting (pembinaan, kontrak pemain, dan perangkat pertandingan).

“Namun saya sangat kecewa saat membaca di koran bahwa tim-tim tidak jelas juga muncul di level 1. Kalau seperti ini, kompetisi akan tidak berkualitas. Musim lalu jauh lebih baik dan lebih jelas,” kata Muji dengan nada tinggi kemarin.
Muji menyebut tim-tim medioker seperti Pro Duta, PSCS Cilacap, PSIR Rembang, PS Bengkulu, Persipasi Bekasi tidak layak ikut kompetisi kasta atas. Dia juga menyesalkan bahwa tim yang susah payah promosi ke ISL musim lalu seperti Persidafon Dafonsoro justru tidak diikutkan. “Kalau tim-tim itu yang masuk level 1 jelas kompetisinya akan sangat jelek,” katanya.

Hal lebih keras disampaikan Sekretaris Umum Persewangi Banyuwangi Ahmad Taufik. Dia pesimistis kompetisi akan bisa berputar 2 Oktober mendatang.

“Pengurus suka sekali menabrak aturan. Apalagi anggota komite eksekutif tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kalau begini terus lebih baik diadakan KLB (Konggres Luar Biasa, red). Walau kepengurusan belum setahun,” kata Taufik.

La Nyalla Mattalitti mengatakan bahwa sistem verifikasi yang dilakukan oleh PSSI memang sangat amburadul. Pria yang juga anggota Komite Eksekutif tersebut menyontohkan tim PSBI Kabupaten Blitar dan PSBK Kota Blitar yang tidak mengembalikan persyaratan ke PSSI tapi malah diloloskan. Keduanya menjadi calon tim yang masuk level 2.
Wakil Ketua I KONI Jatim itu juga mempermasalahkan penunjukkan Widjajanto sebagai Plt Direktur Kompetisi/Plt Ketua Badan Liga Indonesia (BLI). Nyalla menganggap Djohar memutuskan hal tersebut secara semena-mena tanpa melibatkan anggota komite eksekutif. Djohar hanya memberitahu anggota komite melalui pesan singkat (SMS).
“Pengangkatan Widja akan menimbulkan kesulitan karena dia eks-LPI. PSSI harusnya menunjuk orang yang berkompeten dan bisa diterima. Agar respek klub terhadap kompetisi tetap tinggi,” ujar Nyalla.

“Kami anggota exco tidak pernah dilibatkan dalam keputusan apapun. Termasuk penunjukkan pelatih timnas. Padahal jelas pada pasal 37 pedoman dasar kami berhak” imbuh Ketua Kadin Jatim itu. (nur/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/