Prof Drs Lafran Pane (tengah) dalam salah satu acara HMI. Lafran Pane, tokoh nasional asal Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel itu, dianugerahi gelar pahlwan nasional oleh Presiden Joko Widodo.
Prof Drs Lafran Pane (tengah) dalam salah satu acara HMI. Lafran Pane, tokoh nasional asal Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel itu, dianugerahi gelar pahlwan nasional oleh Presiden Joko Widodo.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan digelar di Hotel Dyandra Santika Medan hari ini, Jumat (17/11) hingga Minggu (19/11). Melalui munas ini, para anggota, aktivis, pimpinan, dan keluarga besar KAHMI, termasuk para tokoh seniornya seperti Dr Akbar Tanjung dan Prof Mahfud MD, harus bisa meneruskan cita-cita dan gagasan besar Prof Lafran Pane dan Prof Nurcholish Madjid (Cak Nur) dalam menjaga Indonesia sekarang dan masa depan.
Hal ini disampaikan Teuku Syahrul Anshari (Alon) dan Herdi Sahrasad, dosen senior Universitas Paramadina yang juga inteligensia mantan aktivis HMI kepada wartawan, kemarin. Teuku Syahrul Anshari berharap, Keluarga Besar KAHMI harus konsisten mencegah maupun membasmi korupsi dan penyelewengan kekuasaan, agar amanah dan cita-cita Prof Lafran Pane maupun Cak Nur serta para pendahulu tetap lestari dan terjaga.
”Saya mengimbau seluruh eksponen dan keluarga besar KAHMI antikorupsi, dan tidak mendukung atau melindungi koruptor, tidak membantu koruptor, dan tidak melakukan korupsi yang dicela masyarakat kita,” kata advokad yang berkantor di TSA Advocates ini. Alumnus Fakultas Hukum UI dan kandidat Doktor Fakultas Hukum Undip ini juga mengaku siap menjadi Presidium MN Kahmi dan telah didukung oleh beberapa Majelis Wilayah KAHMI dan Majelis Daerah KAHMI se-Indonesia.
Sementara Herdi Sahrasad meminta agar keluarga besar KAHMI lebih mengedepankan kepentingan rakyat, Negara, dan bangsa yang kini carut marut oleh korupsi. “Bangsa ini sedang carut marut oleh korupsi dan penyelewengan serta keserakahan oligarki dan kekuatan modal, yang mencampakkan rakyat di tubir jurang ketidakadilan. Karenanya, KAHMI harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara,” ungkap Herdi
Prof Drs Lafran Pane (tengah) dalam salah satu acara HMI. Lafran Pane, tokoh nasional asal Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapsel itu, dianugerahi gelar pahlwan nasional oleh Presiden Joko Widodo.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan digelar di Hotel Dyandra Santika Medan hari ini, Jumat (17/11) hingga Minggu (19/11). Melalui munas ini, para anggota, aktivis, pimpinan, dan keluarga besar KAHMI, termasuk para tokoh seniornya seperti Dr Akbar Tanjung dan Prof Mahfud MD, harus bisa meneruskan cita-cita dan gagasan besar Prof Lafran Pane dan Prof Nurcholish Madjid (Cak Nur) dalam menjaga Indonesia sekarang dan masa depan.
Hal ini disampaikan Teuku Syahrul Anshari (Alon) dan Herdi Sahrasad, dosen senior Universitas Paramadina yang juga inteligensia mantan aktivis HMI kepada wartawan, kemarin. Teuku Syahrul Anshari berharap, Keluarga Besar KAHMI harus konsisten mencegah maupun membasmi korupsi dan penyelewengan kekuasaan, agar amanah dan cita-cita Prof Lafran Pane maupun Cak Nur serta para pendahulu tetap lestari dan terjaga.
”Saya mengimbau seluruh eksponen dan keluarga besar KAHMI antikorupsi, dan tidak mendukung atau melindungi koruptor, tidak membantu koruptor, dan tidak melakukan korupsi yang dicela masyarakat kita,” kata advokad yang berkantor di TSA Advocates ini. Alumnus Fakultas Hukum UI dan kandidat Doktor Fakultas Hukum Undip ini juga mengaku siap menjadi Presidium MN Kahmi dan telah didukung oleh beberapa Majelis Wilayah KAHMI dan Majelis Daerah KAHMI se-Indonesia.
Sementara Herdi Sahrasad meminta agar keluarga besar KAHMI lebih mengedepankan kepentingan rakyat, Negara, dan bangsa yang kini carut marut oleh korupsi. “Bangsa ini sedang carut marut oleh korupsi dan penyelewengan serta keserakahan oligarki dan kekuatan modal, yang mencampakkan rakyat di tubir jurang ketidakadilan. Karenanya, KAHMI harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara,” ungkap Herdi
