JAKARTA-Wajib belajar (Wajar) 12 tahun tampaknya bakal segera terwujud di Indonesia. Pasalnya, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mulai merintis pendidikan yang menggantikan Wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) 9 tahun tersebut.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Menengah (Dikmen) Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan rintisan Wajar 12 tahun. Rencananya, program penuntasan belajar tersebut dimulai 2012 mendatang. ’’Sekarang sedang menyiapkan grand designnya,’’ ungkap Hamid kepada INDOPOS (grup Sumut Pos) di Jakarta, Minggu (18/9).
Prinsipnya, kata Hamid, pemerintah akan menyiapkan infrastruktur sekolah, rintisan BOS sekolah menengah, bantuan khusus guru tidak mampu, dan penyiapan guru. “Nanti kalau grand designnya sudah mau rampung akan saya undang teman-teman untuk mengetahuinya,” janji Hamid.
Diakui mantan dirjen PNFI ini, sudah ada beberapa daerah yang menjalankan Wajar 12 tahun. Misalnya di Kota Makassar, Palembang, dan Jogjakarta.
Menurutnya, pencanangan Wajar 12 tahun sudah sangat mendesak. Sebab, maraknya pungutan yang dilakukan sekolah terhadap siswa di jenjang SMA dan SMK. Data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2010, provinsi yang paling tinggi pungutannya adalah Sulawesi Selatan. Meskipun di daerah tersebut sudah ada pembebasan terhadap item-item tertentu, tapi pungutan tetap ada.
“Misalnya buku. Buku wajib memang ditanggung sekolah. Tapi LKS tidak. Biayanya mencapai Rp700 ribu per semester,” ungkapnya.
Yang diinginkan pemerintah adalah, lanjut Hamid, keterjangkuan. Dengan adanya Wajar 12 tahun tentunya keterjangkauan makin besar. “Kalau dipadukan dengan mutu keterjangkauan bertolak belakang. Kita rumuskan kemahalan itu siapa yang menanggungnya. Seperti dulu pusat 75 dan daerah 25,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno mengatakan, untuk mewujudkan Wajar 12 tahun harus ada pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMA dan SMK. Sekarang ini, sudah ada insentif serupa yang diberikan kepada sekolah menengah, yaitu Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM).’’Nantinya BOMM itu akan dirintis menjadi BOS untuk sekolah menengah,” ucapnya.
Saat ditanya mengenai besaran dana yang diperlukan untuk mendukung program wajar 12 tahun, Joko mengaku, belum bisa menjelaskan. Sebab, hingga kini belum adanya kepastian tentang besaran yang harus dibayar untuk setiap anak.Dirinya menggambarkan, BOS yang ideal untuk siswa SMK sebesar Rp700 ribu per anak per tahun. Kalau ditanggung 100 persen tentunya butuh banyak sekali biayanya. (cdl/jpnn)
