BANGKOK- Pemerintah Thailand membatalkan penjualan 300 ribu ton beras ke Indonesia. Pembatalan akan menambah kontroversi seputar kebijakan beras di Thailand.
Badan Usaha Logistik Thailand meneken nota kesepahaman terkait beras di pertengahan Agustus. Kesepakatan itu efektif bila Menteri menandatangani kesepakatan. “Tapi saya tak menandatangani,” kata Menteri Perdagangan Thailand Na Ranong Kittirat di Bangkok, Selasa (27/9).
Dia menyebut, harga sudah disepakatai dalam nota kesepahaman itu tak sesuai dengan harga keinginan pemerintah menjamin kesejahteraan petani lokal. “Jadi kesepakatan tak bakal terjadi. Kami berharap Indonesia mengerti,” ujarnya.
Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso mengatakan tak mengetahui kesepakatan telah dibatalkan. Sebab, belum ada informasi resmi dari Thailand. Pemerintah Indonesia telah mengirim surat ke Pemerintah Thailand untuk meminta informasi tentang kemajuan kontrak.
Pedagang yang dekat dengan kesepakatan ekspor mengatakan Agustus lalu beras Thailand dengan tingkat patahan 15 persen kelas dijual dengan 550 US dolar per ton, termasuk biaya operasional dan biaya pengiriman hingga ke tempat. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membuat prioritas meningkatkan standar hidup. Pemerintah Thailand berjanji membeli beras petani 15.000 baht atau 481 US dolar per ton untuk komoditas padi di Oktober mendatang. Ini lebih tinggi di harga pasar 8.000 baht selama Agustus.(net/jpnn)
