Petugas menunjukan barang bukti dan tersangka saat rilis perkara tindak pidana pencurian data elektronik (skimming) dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh WNA di Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Minggu (17/3). Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut berhasil mengamankan 33 barang bukti diantaranya meliputi 1.480 kartu ATM, empat mulut ATM (bezel), dan enam spy
Petugas menunjukan barang bukti dan tersangka saat rilis perkara tindak pidana pencurian data elektronik (skimming) dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh WNA di Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Minggu (17/3). Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut berhasil mengamankan 33 barang bukti diantaranya meliputi 1.480 kartu ATM, empat mulut ATM (bezel), dan enam spy.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rentetan kasus skimming ATM dan Kartu kredit yang terjadi belakangan menandakan bahwa bank-bank di indonesia masih abai terhadap sistem keamanan. Auditor Informasi dan Teknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Yanto Sugiharto menyebut, diantara bank-bank yang ada di Indonesia, Bank BCA masih merupakan yang terbaik dalam hal keamanan sistem. Diikuti bank-bank BUMN, Mandiri, BNI, setelah itu BRI.
Saat ini, kata Yanto Bank BUMN rata-rata masih berada pada tingkat keamanan level 5. ”Meningkatkan level keamanan itu tidak sulit, asalkan Bank nya mau,” katanya pada Jawa Pos kemarin (18/3).
Dari pengalamannya melakukan berbagai audit sistem di di berbagai Bank, ada beberapa kelemahan dalam sistem pengamanan data di bank. Yang pertama adalah bank-bank di Indonesia sangat tergantung dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa pengamanan data.
Banyak peran seperti penyediaan alat, sampai mempekerjakan staf IT, diserahkan ke vendor. “Nah, kalo pengamanan saja diberikan ke pihak ketiga, tentu lebih beresiko,” katanya.
Saat terjadi kasus kebocoran data. Untuk mengungkapnya, kata Yanto, perlu seperangkat alat yang tidak murah. Bank juga kadang enggan menyediakan alat ini. “Maka dari itu, biasanya pengungkapan diserahkan pada Bareskrim,” katanya.
Selanjutnya adalah urusan protokol keamanan sendiri. Menurut Yanto, ada beberapa bank yang membiarkan begitu saja orang keluar masuk pusat data mereka dengan leluasa. Padahal, seharusnya yang boleh masuk ke ruang data centre hanya mereka yang punya akses dan kemampuan khusus yang tersertifikasi.
Petugas menunjukan barang bukti dan tersangka saat rilis perkara tindak pidana pencurian data elektronik (skimming) dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh WNA di Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Minggu (17/3). Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut berhasil mengamankan 33 barang bukti diantaranya meliputi 1.480 kartu ATM, empat mulut ATM (bezel), dan enam spy.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rentetan kasus skimming ATM dan Kartu kredit yang terjadi belakangan menandakan bahwa bank-bank di indonesia masih abai terhadap sistem keamanan. Auditor Informasi dan Teknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Yanto Sugiharto menyebut, diantara bank-bank yang ada di Indonesia, Bank BCA masih merupakan yang terbaik dalam hal keamanan sistem. Diikuti bank-bank BUMN, Mandiri, BNI, setelah itu BRI.
Saat ini, kata Yanto Bank BUMN rata-rata masih berada pada tingkat keamanan level 5. ”Meningkatkan level keamanan itu tidak sulit, asalkan Bank nya mau,” katanya pada Jawa Pos kemarin (18/3).
Dari pengalamannya melakukan berbagai audit sistem di di berbagai Bank, ada beberapa kelemahan dalam sistem pengamanan data di bank. Yang pertama adalah bank-bank di Indonesia sangat tergantung dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa pengamanan data.
Banyak peran seperti penyediaan alat, sampai mempekerjakan staf IT, diserahkan ke vendor. “Nah, kalo pengamanan saja diberikan ke pihak ketiga, tentu lebih beresiko,” katanya.
Saat terjadi kasus kebocoran data. Untuk mengungkapnya, kata Yanto, perlu seperangkat alat yang tidak murah. Bank juga kadang enggan menyediakan alat ini. “Maka dari itu, biasanya pengungkapan diserahkan pada Bareskrim,” katanya.
Selanjutnya adalah urusan protokol keamanan sendiri. Menurut Yanto, ada beberapa bank yang membiarkan begitu saja orang keluar masuk pusat data mereka dengan leluasa. Padahal, seharusnya yang boleh masuk ke ruang data centre hanya mereka yang punya akses dan kemampuan khusus yang tersertifikasi.
