26.7 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Karo dan 7 Kabupaten Diskusi Pengembangan Danau Toba

Foto: Solideo/Sumut Pos
Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, saat hadiri rapat rancangan implementasi masterplan agropolitan kawasan Danau Toba, Kamis (5/4).

KARO, SUMUTPOS.CO -Bupati Karo Terkelin Brahmana, didampingi Kepala Bappeda Nasib Sianturi, menghadiri rapat rancangan implementasi masterplan pengembangan agropolitan kawasan Danau Toba di Kantor Jurnal Pemerintahan, Komplek Millenium Square, Jalan Kapten Muslim No 8 Medan, Kamis (5/4) lalu.

Rapat yang dimotori RE Foundation tersebut, dihadiri 8 pejabat pemerintah kabupaten kawasan Danau Toba, di antaranya Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Karo.

RE Nainggolan, selaku panitia kegiatan saat memimpin rapat, menjelaskan, ada 2 hal yang perlu dibahas, yakni tentang usulan proyek pengembangan agropolitan di 8 kabupaten tahun anggaran 2018-2022, dan kesepakatan rencana audensi dengan Menteri Bappenas, Menteri Pertanian, dan Menteri PDT.

Ia juga mengatakan, penyusunan masterplan pengembangan agropolitan Danau Toba, tidak hanya mengandalkan danau sebagai objek wisata. Tapi bagaimana caranya mengembangkan lahan pertanian secara modern, supaya petani tidak merasa dianaktirikan.

“Strategi pengembangan kawasan agropolitan melalui OPOP (one place one product) dengan konsep pengembangan, harus mampu membangun dan mengembangkan. Mulai dari industri pembenihan dan pengolahannya, serta daerah juga harus bisa menghasilkan 3 komoditi dengan skala prioritas. Begitu juga dengan pengembangan jaringan kerja sama antar daerah pengelolaan kawasan agropolitan,” tutur RE.

Sementara Bupati Karo, Terkelin Brahmana menuturkan, Pemkab Karo sangat mendukung kebijakan tersebut. Karena akan berdampak positif bagi Kabupaten Karo, baik dalam sektor pariwisata, pertanian, dan infrastruktur.

Semuanya jelas akan berdampak positif dalam perkembangan ekonomi, jika kegiatan pengembangan agropolitan jadi nyata. Sebab proyek besar akan tersedot anggarannya dari pusat, dan mengalir ke 8 kabupaten sekawasan Danau Toba. “Dengan bergulirnya dana dari pusat untuk pembangunan agropolitan, tentunya Karo dan daerah lainnya, akan mencicipi kue pembangunan. Nah, ini yang harus dikejar terus. Rencananya dan sesuai kesepakatan bersama, pada 12 April akan bertemu Menteri Bappenas,” beber Terkelin.

Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga, Wakil Bupati Tobasa Hulman Sitorus, Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan, Bappeda Sumut H Imran, Bappeda Phakpak Bharat Jalan Berutu, dan Bappeda Samosir James Silaban. (deo/saz)

Foto: Solideo/Sumut Pos
Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, saat hadiri rapat rancangan implementasi masterplan agropolitan kawasan Danau Toba, Kamis (5/4).

KARO, SUMUTPOS.CO -Bupati Karo Terkelin Brahmana, didampingi Kepala Bappeda Nasib Sianturi, menghadiri rapat rancangan implementasi masterplan pengembangan agropolitan kawasan Danau Toba di Kantor Jurnal Pemerintahan, Komplek Millenium Square, Jalan Kapten Muslim No 8 Medan, Kamis (5/4) lalu.

Rapat yang dimotori RE Foundation tersebut, dihadiri 8 pejabat pemerintah kabupaten kawasan Danau Toba, di antaranya Kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Karo.

RE Nainggolan, selaku panitia kegiatan saat memimpin rapat, menjelaskan, ada 2 hal yang perlu dibahas, yakni tentang usulan proyek pengembangan agropolitan di 8 kabupaten tahun anggaran 2018-2022, dan kesepakatan rencana audensi dengan Menteri Bappenas, Menteri Pertanian, dan Menteri PDT.

Ia juga mengatakan, penyusunan masterplan pengembangan agropolitan Danau Toba, tidak hanya mengandalkan danau sebagai objek wisata. Tapi bagaimana caranya mengembangkan lahan pertanian secara modern, supaya petani tidak merasa dianaktirikan.

“Strategi pengembangan kawasan agropolitan melalui OPOP (one place one product) dengan konsep pengembangan, harus mampu membangun dan mengembangkan. Mulai dari industri pembenihan dan pengolahannya, serta daerah juga harus bisa menghasilkan 3 komoditi dengan skala prioritas. Begitu juga dengan pengembangan jaringan kerja sama antar daerah pengelolaan kawasan agropolitan,” tutur RE.

Sementara Bupati Karo, Terkelin Brahmana menuturkan, Pemkab Karo sangat mendukung kebijakan tersebut. Karena akan berdampak positif bagi Kabupaten Karo, baik dalam sektor pariwisata, pertanian, dan infrastruktur.

Semuanya jelas akan berdampak positif dalam perkembangan ekonomi, jika kegiatan pengembangan agropolitan jadi nyata. Sebab proyek besar akan tersedot anggarannya dari pusat, dan mengalir ke 8 kabupaten sekawasan Danau Toba. “Dengan bergulirnya dana dari pusat untuk pembangunan agropolitan, tentunya Karo dan daerah lainnya, akan mencicipi kue pembangunan. Nah, ini yang harus dikejar terus. Rencananya dan sesuai kesepakatan bersama, pada 12 April akan bertemu Menteri Bappenas,” beber Terkelin.

Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga, Wakil Bupati Tobasa Hulman Sitorus, Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan, Bappeda Sumut H Imran, Bappeda Phakpak Bharat Jalan Berutu, dan Bappeda Samosir James Silaban. (deo/saz)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/