KPK Diminta ‘Kejar’ Pejabat Pemprovsu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan suap hak interpelasi dan ‘uang ketok’ pengesahan APBD Sumut telah menyeret 50 anggota DPRD Sumut. Sebanyak 12 orang sudah divonis, dan 38 anggota dewan lainnya masih berstatus tersangka.

Namun hingga kini, belum ada seorang pun pejabat Pemprov Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka, selain mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Karenanya, lembaga antirasuah itu diminta juga mengusut keterlibatan pejabat eksekutif lainnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar mengatakan, pemeriksaan yang kini sudah sampai pada penetapan hukuman bagi sejumlah terpidana, pantas diapresiasi. Sebab dengan proses penyidikan yang sudah beberapa kali berulang, membuahkan hasil yang cukup baik. Sejumlah oknum kemudian disebutkan telah mengembalikan uang suap yang sempat diterima pada masa lalu.”Tentu kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita harapkan hukuman dengan seadil-adilnya. Jangan ada proses hukum yang kesannya tebang pilih,” sebut Zulfikar kepada Sumut Pos, Minggu (22/4).

Dengan penetapan 38 orang tersangka baru kasus suap pengesahan APBD dan interpelasi oleh KPK, Zulfikar menganggap ini belum final. Sebab menurutnya, masih ada dugaan keterlibatan sejumlah orang lainnya. Sebagaimana disebutkan, lembaga antirasuah juga melihat peran seseorang dalam kasus suap-menyuap tersebut hingga sikap mengembalikan uang untuk mempertimbangkan peringanan tuntutan hukuman.

“Sekarang kita lihat ini masih dalam proses. Kita berharap ini bisa jadi memotivasi agar Dewan (DPRD Sumut) bekerja lebih baik lagi. Makanya kami juga mengundang KPK datang pada rapat paripurna membahas APBD,” jelas Zulfikar.

Pun begitu, dirinya melihat hingga kini belum ada gambaran bagaimana KPK bisa mengungkap dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut sebagaimana disebutkan bahwa sedikit banyak, diduga oknum PNS punya peran seperti menjadi pengantar. “Makanya kita minta ini diselesaikan dengan adil. Belum ada eksekutif (pejabat) yang diungkap kan. Tetapi saya yakin KPK sendiri punya pemetaan sendiri terhadap masalah ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton Mako Brimob Jalan Wahid Hasyim Medan, Sabtu (21/4). Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan tokoh masyarakat Sumut, Musa Rajekshah alias Ijeck turut diperiksa.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan ihwal pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Menurutnya, penyidik meneruskan proses pemeriksaan terhadap dua saksi sejak pagi, yakni Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut dan juga Ijeck.

Selain memeriksa Ijeck dan Tengku Erry, Febri juga mengatakan, penyidik akan memeriksa sekitar 18 saksi lain dari unsur Pemprov Sumut, staf DPRD dan pihak swasta. “Kita sudah memeriksa 94 saksi. Secara total sekitar 152 saksi telah diagendakan pemeriksaannya,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan suap hak interpelasi dan ‘uang ketok’ pengesahan APBD Sumut telah menyeret 50 anggota DPRD Sumut. Sebanyak 12 orang sudah divonis, dan 38 anggota dewan lainnya masih berstatus tersangka.

Namun hingga kini, belum ada seorang pun pejabat Pemprov Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka, selain mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Karenanya, lembaga antirasuah itu diminta juga mengusut keterlibatan pejabat eksekutif lainnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar mengatakan, pemeriksaan yang kini sudah sampai pada penetapan hukuman bagi sejumlah terpidana, pantas diapresiasi. Sebab dengan proses penyidikan yang sudah beberapa kali berulang, membuahkan hasil yang cukup baik. Sejumlah oknum kemudian disebutkan telah mengembalikan uang suap yang sempat diterima pada masa lalu.”Tentu kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita harapkan hukuman dengan seadil-adilnya. Jangan ada proses hukum yang kesannya tebang pilih,” sebut Zulfikar kepada Sumut Pos, Minggu (22/4).

Dengan penetapan 38 orang tersangka baru kasus suap pengesahan APBD dan interpelasi oleh KPK, Zulfikar menganggap ini belum final. Sebab menurutnya, masih ada dugaan keterlibatan sejumlah orang lainnya. Sebagaimana disebutkan, lembaga antirasuah juga melihat peran seseorang dalam kasus suap-menyuap tersebut hingga sikap mengembalikan uang untuk mempertimbangkan peringanan tuntutan hukuman.

“Sekarang kita lihat ini masih dalam proses. Kita berharap ini bisa jadi memotivasi agar Dewan (DPRD Sumut) bekerja lebih baik lagi. Makanya kami juga mengundang KPK datang pada rapat paripurna membahas APBD,” jelas Zulfikar.

Pun begitu, dirinya melihat hingga kini belum ada gambaran bagaimana KPK bisa mengungkap dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut sebagaimana disebutkan bahwa sedikit banyak, diduga oknum PNS punya peran seperti menjadi pengantar. “Makanya kita minta ini diselesaikan dengan adil. Belum ada eksekutif (pejabat) yang diungkap kan. Tetapi saya yakin KPK sendiri punya pemetaan sendiri terhadap masalah ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton Mako Brimob Jalan Wahid Hasyim Medan, Sabtu (21/4). Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan tokoh masyarakat Sumut, Musa Rajekshah alias Ijeck turut diperiksa.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan ihwal pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Menurutnya, penyidik meneruskan proses pemeriksaan terhadap dua saksi sejak pagi, yakni Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumut dan juga Ijeck.

Selain memeriksa Ijeck dan Tengku Erry, Febri juga mengatakan, penyidik akan memeriksa sekitar 18 saksi lain dari unsur Pemprov Sumut, staf DPRD dan pihak swasta. “Kita sudah memeriksa 94 saksi. Secara total sekitar 152 saksi telah diagendakan pemeriksaannya,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.