SUMUTPOS.CO – Jalan panjang perundingan akuisisi tambang PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Timika, Papua, memasuki babak baru. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, mengakui, pemerintah tak mampu untuk melakukan kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Untuk itu, pihaknya menginisiasi untuk melakukan kerja sama dengan Freeport untuk melakukan joint venture.
“Mengenai operasi, kita menyadari, kita kurang. Tapi yang lain kebersamaan, jadi joint venture. Mengapa jadi sangat detail, itu supaya ke depan jangan sampai ada split,” tutur Rini, saat halalbihalal di kediamannya, Sabtu (30/6) lalu.
Rini mengatakan, joint venture, dalam rezim IUPK nantinya yang akan memiliki saham mayoritas tetap pemerintah. Pemerintah akan mendapat porsi 51 persen saham, dan PTFI hanya punya 49 persen. “Mereka mengatakan, oke 51 persen (untuk Indonesia), tapi anda enggak ngerti operasi, dan kita setuju operasi (dilakukan Freeport) karena lebih dominan, tapi yang lain-lain harus mampu,” jelasnya.
Rini juga mengatakan, satu yang menjadi pertimbangannya adalah keberlangsungan operasi Freeport juga tetap harus dijaga. Tapi dalam hal ini, hanya Freeport Mc Moran saja yang merupakan induk Freeport Indonesia, yang berpengalaman melakukannya. “Operasi ini jalan terus, harus memberikan benefit kepada pemegang saham maupun masyarakat setempat, dan menekankan CSR supaya lebih aktif,” tegasnya.
Adapun joint venture agreement itu, menjadi krusial lantaran Freeport ingin sama-sama menjaga transparansi secara profesional dari kedua belah pihak. Sebaliknya, Rini menilai, joint venture ini juga supaya Freeport tidak mengintervensi pemerintah, sehingga benar-benar dikelola secara terbuka.
Dalam hal ini, joint venture yang akan dilakukan adalah antara PT Inalum (Persero) dan PT Freeport Indonesia. Rini mengatakan, setidaknya jika tidak ada aral melintang, 2 perusahaan ini akan melakukan penandatanganan joint venture dalam waktu 2 pekan ke depan. (uji/jpc/saz)
