Terbanyak Tenaga Guru dan Medis

Kabar gembira bagi masyarakat yang telah lama menanti untuk melamar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah sejak 2015 lalu pemerintah melakukan moratorium penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali membuka penerimaan CASN.

BESOK, Kamis (6/9), Kemenpan-RB rencananya akan mengedarkan formasi penerimaan CASN 2018 ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia. Sementara untuk formasi CASN pada kementerian telah diserahkan seminggu sebelumnya.

“Dalam waktu dekat, saya akan membantu mempersiapkan rekrutmen CASN untuk kabupaten/kota dan provinsi Sumatera Utara. Penerimaan ini untuk anggaran 2018,” kata Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, English Nainggolan kepada wartawan, Selasa (4/9).

Disebutkannya, dalam penerimaan CASN tahun ini, semuanya masih pakai sistem Computer Assisment Test (CAT). Dengan sistem tersebut, maka peluang untuk curang lebih sedikit, karena tidak ada sistem tatap muka. Semua tes termasuk pendaftaran juga dilakukan secara online.

“Jadi semua kalau mau belajar dan giat ada peluangnya. Jadi memang CASN dari tahun ke tahun lebih kompetitif,” sebutnya.

Saat ditanya jumlah formasi untuk Sumut, English belum bisa menyebutkan secara rinci. “Yang pasti ada kouta untuk provinsi (Sumut) dan kabupaten/kota. Karena semua ‘kan ada tahapannya, jadi nanti bisa diketahui setelah formasi tersebut diserahkan,” katanya.

Sementara yang paling banyak dibutuhkan pada formasi CASN kali ini, ungkap English, yakni tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Di samping itu ada juga untuk tenaga di bidang infrastruktur atau teknik sipil.

“Harapan kita dari CASN ini dapat kualitas-kualitas sumber daya manusia yang baikn
Dan ini juga dibuka karena banyak keluhan dari daerah kekurangan guru dan tenaga teknis lainnya,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, Kaiman Turnip mengatakan, pihaknya masih akan menunggu secara resmi formasi CASN 2018 untuk Sumut. “Setelah nanti diketahui berapa formasi yang dibutuhkan, tentu kita akan umumkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara, DPRD Sumut sendiri mendukung Pemprovsu menerima CASN. Namun profesi guru harus dikedepankan. Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan, kebutuhan akan tenaga ASN di Sumatera Utara sebaiknya segera dijawab dengan membuka seleksi CASN.

Hal ini untuk menambah jumlah tenaga ASN khususnya di lingkungan jajaran pemerintah provinsi. Mengingat jumlah pensiunan sejak beberapa tahun terakhir diberlakukan moratorium, juga sudah cukup banyak.

“Kalau kebutuhan, saya kira di Sumut membutuhkan tenaga ASN. Karena kan beberapa tahun ini sudah berapa banyak yang pensiun. Sedangkan penerimaan tidak ada,” ujar Nezar.

Dia juga mengatakan, antara kebutuhan yang biasanya diajukan pemerintah daerah dengan keputusan dari pusat tidak sama.

Dicontohkan Nezar seperti saat ini, jumlah yang dibutuhkan berkisar ratusan orang sampai tingkat kabupaten/kota. Namun yang dibuka hanya beberapa saja. “Sebenarnya banyak kebutuhan kita, tetapi katanya cuma 9 orang yang dibuka. Makanya yang diusulkan banyak, yang disetujui sedikit,” katanya.

Pun begitu lanjut Nezar, dirinya melihat bahwa kebutuhan yang prioritas bagi Sumut adalah keberadaan guru khususnya tingkat SMA yang menjadi kewenangan Pemprov. Sebab hingga kini, ribuan tenaga pengajar di daerah berstatus non-PNS atau honor, masih menyisakan tanda tanya perihal keberlanjutan status dan honor. “Tugas mereka (guru) itukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi profesi guru itu penting, seharusnya itu jadi prioritas pemerintah untuk menjawab kebutuhan tenaga pengajar kita,” sebutnya.

Karena itu katanya, pemerintah sebaiknya mengakomodir keberadaan para tenaga pengajar yang masih berstatus honor atau kontrak tersebut. Sehingga jika formasi CPNS dibuka, harusnya yang menjadi prioritas adalah guru. Dengan demikian, untuk honor kategori K2 lanjutnya, bisa dibuka. “Kalau yang belasan ribu guru honorer itu bisa diakomodir, tentu pemerintah tak perlu keluar biaya besar untuk membuka formasi lagi,” pungkasnya. (prn/bal)

Kabar gembira bagi masyarakat yang telah lama menanti untuk melamar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah sejak 2015 lalu pemerintah melakukan moratorium penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) kembali membuka penerimaan CASN.

BESOK, Kamis (6/9), Kemenpan-RB rencananya akan mengedarkan formasi penerimaan CASN 2018 ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia. Sementara untuk formasi CASN pada kementerian telah diserahkan seminggu sebelumnya.

“Dalam waktu dekat, saya akan membantu mempersiapkan rekrutmen CASN untuk kabupaten/kota dan provinsi Sumatera Utara. Penerimaan ini untuk anggaran 2018,” kata Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan, English Nainggolan kepada wartawan, Selasa (4/9).

Disebutkannya, dalam penerimaan CASN tahun ini, semuanya masih pakai sistem Computer Assisment Test (CAT). Dengan sistem tersebut, maka peluang untuk curang lebih sedikit, karena tidak ada sistem tatap muka. Semua tes termasuk pendaftaran juga dilakukan secara online.

“Jadi semua kalau mau belajar dan giat ada peluangnya. Jadi memang CASN dari tahun ke tahun lebih kompetitif,” sebutnya.

Saat ditanya jumlah formasi untuk Sumut, English belum bisa menyebutkan secara rinci. “Yang pasti ada kouta untuk provinsi (Sumut) dan kabupaten/kota. Karena semua ‘kan ada tahapannya, jadi nanti bisa diketahui setelah formasi tersebut diserahkan,” katanya.

Sementara yang paling banyak dibutuhkan pada formasi CASN kali ini, ungkap English, yakni tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Di samping itu ada juga untuk tenaga di bidang infrastruktur atau teknik sipil.

“Harapan kita dari CASN ini dapat kualitas-kualitas sumber daya manusia yang baikn
Dan ini juga dibuka karena banyak keluhan dari daerah kekurangan guru dan tenaga teknis lainnya,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, Kaiman Turnip mengatakan, pihaknya masih akan menunggu secara resmi formasi CASN 2018 untuk Sumut. “Setelah nanti diketahui berapa formasi yang dibutuhkan, tentu kita akan umumkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara, DPRD Sumut sendiri mendukung Pemprovsu menerima CASN. Namun profesi guru harus dikedepankan. Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan, kebutuhan akan tenaga ASN di Sumatera Utara sebaiknya segera dijawab dengan membuka seleksi CASN.

Hal ini untuk menambah jumlah tenaga ASN khususnya di lingkungan jajaran pemerintah provinsi. Mengingat jumlah pensiunan sejak beberapa tahun terakhir diberlakukan moratorium, juga sudah cukup banyak.

“Kalau kebutuhan, saya kira di Sumut membutuhkan tenaga ASN. Karena kan beberapa tahun ini sudah berapa banyak yang pensiun. Sedangkan penerimaan tidak ada,” ujar Nezar.

Dia juga mengatakan, antara kebutuhan yang biasanya diajukan pemerintah daerah dengan keputusan dari pusat tidak sama.

Dicontohkan Nezar seperti saat ini, jumlah yang dibutuhkan berkisar ratusan orang sampai tingkat kabupaten/kota. Namun yang dibuka hanya beberapa saja. “Sebenarnya banyak kebutuhan kita, tetapi katanya cuma 9 orang yang dibuka. Makanya yang diusulkan banyak, yang disetujui sedikit,” katanya.

Pun begitu lanjut Nezar, dirinya melihat bahwa kebutuhan yang prioritas bagi Sumut adalah keberadaan guru khususnya tingkat SMA yang menjadi kewenangan Pemprov. Sebab hingga kini, ribuan tenaga pengajar di daerah berstatus non-PNS atau honor, masih menyisakan tanda tanya perihal keberlanjutan status dan honor. “Tugas mereka (guru) itukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi profesi guru itu penting, seharusnya itu jadi prioritas pemerintah untuk menjawab kebutuhan tenaga pengajar kita,” sebutnya.

Karena itu katanya, pemerintah sebaiknya mengakomodir keberadaan para tenaga pengajar yang masih berstatus honor atau kontrak tersebut. Sehingga jika formasi CPNS dibuka, harusnya yang menjadi prioritas adalah guru. Dengan demikian, untuk honor kategori K2 lanjutnya, bisa dibuka. “Kalau yang belasan ribu guru honorer itu bisa diakomodir, tentu pemerintah tak perlu keluar biaya besar untuk membuka formasi lagi,” pungkasnya. (prn/bal)