MEDAN-Hingga kini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut belum memberikan rekomendasi terhadap dua calon Ketua Umum PSSI Sumut hasil Musdalub PSSI Sumut yang berlangsung di Hotel Asean pada 18 September lalu.
Pada Musdalub yang berlangsung ricuh itu Drs Darwin Syamsul ditetapkan sebagai Ketua PSSI Sumut, namun beberapa saat setelahnya sebanyak 23 perwakilan Pengcab/Klub, justru memilih Ir H Kamaluddin Harahap MSi sebagai Ketua PSSI Sumut.
Keputusan yang diambil KONI Sumut yang belum memberi rekomendasi kepada dua calon Ketua Umum PSSI Sumut itu tertuang dalam surat bernomor 1076/KONI-SU/X/2011 tertanggal 11 Oktober yang ditandatangani Ketua KONI Sumut H Gus Irawan SE Ak MM.
Pada surat itu KONI Sumut selaku induk cabang olahraga provinsi meminta klarifikasi dari PSSI tentang pembekuan kepengurusan PSSI Sumut yang tertuang dalam suart nomor SKEP/19/JAH/VIII/2011 tertanggal 19 Agustus 2011.
Selain itu KONI Sumut juga mempertanyakan peserta Musdalub PSSI Sumut yang tidak menyertakan pengurus cabang (Pengcab) yang dibentuk pada masa bakti pengurus PSSI Sumut 2009-2013 yang diketuai Alm Drs Risuddin MSi. Padahal sesuai dengan Peraturan Organisasi PSSI No. 02/PO-PSSI/2007 BAB XV pasal 48 ayat 5 dinyatakan secara tegas bahwa peserta Musdalub sama dengan peserta Musda biasa.
Namun kenyataannya, panitia Musdalub PSSI Sumut tahun 2011 yang diketuai Catur Agus Saptono dan Wakilnya Sarluhut Napitupulu, justru menyertakan Pengcab yang SK nya ditanda tangani Drs Chaerullah SIP MAP, yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI Sumut periode sebelumnya.
Fakta ini jelas bertentangan dengan statuta PSSI yang tertuang pada Bab III pasal 13 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap anggota baru memperoleh hak-hak dan kewajiban keanggotaannya pada saat keanggotaannya disahkan. Delegasi anggota baru tersebut langsung mempunyai hak suara dan dapat dipilih.
Ketua Harian KONI Sumut Jhon Ismadi Lubis mengungkapkan hal tersebut Jum’at (14/10). Ditambahkannya, bahwa apa yang dilakukan pihaknya ini demi perbaikan dan kemajuan sepak bola Sumut ke depannya.
“Apalagi ini menyangkut dana APBD yang telah dipakai Pengcab untuk menjalankan roda organisasi dan mengelar kompetisi. Jika mereka tidak diakui, maka Pengcab-pengcab tadi akan kesulitan untuk mempertangung jawabkan anggarannya tadi,” bilang Jhon Lubis.
“Selain itu, kita berharap agar ke depan tidak terjadi masalah yang dapat menggangu kinerja pengurus yang sah, sehingga pengurus yang direkomendasikan mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal demi kemajuan sepak bola Sumut secara menyeluruh,” tambahnya.
Saat ditanya apakah kebijaksanaan yang ditempuh KONI Sumut tidak mengganggu persiapan tim Pra PON Sumut yang akan melakoni putaran kedua pada 27 Okteber nanti, Jhon Lubis mengatakan pihaknya akan mempelajari masalah yang menyangkut tim Pra PON Sumut.
“Kami tidak menginginkan tim itu berhenti di tengah jalan. Apalagi tim itu telah terbentuk setahun lebih (terbentuk 27 Juli 2010), sehingga memiliki persiapan yang benar-benar matang. Intinya, tim itu harus bertanding dan lolos pada PON XVIII mendatang,” pungkas Jhon Lubis. (jun)
