Pemasangan 20 Plang Jalan Berlabel TNI AU, Warga Sari Rejo Gelar Demo

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang bermukim di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, mengecam aksi pemasangan plang jalan berlabel Ksatrian TNI AU. Warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) mendadak melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Medan, untuk diagendakan rapat dengar pendapat (RDP) guna meminta penjelasan, Jumat (4/1) sore.

Pahala Napitupulu, salah seorang warga yang juga Ketua Formas mengaku aksi yang dilakukan warga spontanitas atau tak terencana atas keresahan terhadap pemasangan plang jalan berlabel TNI AU.

“Kemarin (Kamis, 3/1) sekitar pukul 16.00 WIB, ada pemasangan plang Jalan Antariksa dengan label Ksatrian TNI AU serta Pemko dan Dishub Medan. Plang tersebut dipasang menggantikan plang jalan yang lama, tanpa embel-embel Ksatrian TNI AU,” ujar Pahala.

Diutarakan dia, Jalan Antariksa statusnya adalah jalan kota bukan milik Ksatrian TNI AU. “Sari Rejo itu bukan wilayah Ksatrian TNI AU, tapi kenapa plang jalan diberi label itu. Tidak ada hubungan Ksatrian TNI AU dengan pemukiman di sini, karena tidak ada asrama prajurit,” cetusnya.

Menurut Pahala, tanah Sari Rejo merupakan tanah negara yang digarap masyarakat. Bukan tanah TNI AU yang digarap masyarakat. Tanah tersebut awalnya terlantar, kemudian pada tahun 1984 digarap masyarakat. Proses sengketa tanah itu juga telah dimenangkan warga di Mahkamah Agung, tetapi TNI AU merasa itu tetap milik mereka.

“Seharusnya kalau memang merasa tanah mereka, maka keputusan Mahkamah Agung digugat. Bukan seperti ini caranya, dan warga ditakut-takuti dan bahkan menyerang kampung,” tuturnya.

Pahala mengaku, ada hampir 20 plang jalan berlabel TNI AU di kawasan Sari Rejo. Plang jalan tersebut sudah dicabut warga. “Plang jalan itu anehnya hanya ada di kawasan Sari Rejo, di tempat lain tidak ada ditemukan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, plang itu dipasang oleh pekerja atau buruh yang disuruh oleh TNI AU. “Kami sudah tanyakan langsung kepada orang atau pekerja yang memasang plang itu. Tetapi, TNI AU tidak ada ikut mendampingi ke lokasi. Begitu kita suruh panggil pihak yang menyuruh pasang, pekerja itu tidak kembali lagi. Mereka memasang tanpa ada koordinasi dengan warga ataupun pihak kelurahan setempat,” bebernya.

Pahala menyatakan, pemasangan plang jalan tersebut sebagai bentuk teror dan intimidasi terhadap warga Sari Rejo. Seakan-akan, wilayah tersebut milik mereka, padahal kenyataannya tidak demikian. Melainkan, milik warga dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung.

“TNI AU semestisnya menjaga kondusifitas, apalagi menjelang Pemilu 2019. Bukan melakukan dengan cara-cara yang menteror warga. Kondisi warga sudah susah, muncul pula teror seperti ini, apa warga enggak mengamuk? Jadi, menjelang Pemilu 2019, TNI AU dihimbau menahan diri. Jangan lakukan cara-cara yang arogan,” kata Pahala.

Dia menambahkan, kepada anggota dewan diminta untuk memanggil Wali Kota Medan dan TNI AU agar menjelaskan kepada warga dalam satu minggu terakhir. “Kenapa plang jalan kota bisa berlabel TNI AU? Ini kan plang jalan kota, dananya dari APBD, jadi harus dijelaskan juga. Jangan warga dikorbankan dengan cara-cara picik seperti ini, padahal bisa jadi ada kepentingan? Misalnya, mau dibangun perumahan. Hal-hal ini atau praduga negatif muncul karena ketidakterbukaan terhadap pemasangan plang jalan tersebut. Jadi, ada apa ini sebenarnya dan perlu dijelaskan kepada warga,” tegasnya.

Setelah setengah jam berunjuk rasa, kehadiran warga diterima Anggota DPRD Medan Zulkifli Lubis. Zulkifli mengaku akan segera menyampaikan aspirasi dan tuntutan warga untuk RDP ke Komisi A. “Kebetulan saya di Komisi C, jadi saya tak berwenang. Namun, saya berjanji akan meneruskan persoalan ini kepada Komisi A agar segera dilakukan RDP dan memanggil pihak-pihak terkait seperti Dishub dan lainnya,” ujar Zulkifli.

Usai mendengar penyampaian anggota dewan, puluhan warga pun membubarkan diri. Secara bertahap, warga meninggalkan gedung wakil rakyat tersebut dan kembali ke rumahnya masing-masing. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang bermukim di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, mengecam aksi pemasangan plang jalan berlabel Ksatrian TNI AU. Warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) mendadak melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Medan, untuk diagendakan rapat dengar pendapat (RDP) guna meminta penjelasan, Jumat (4/1) sore.

Pahala Napitupulu, salah seorang warga yang juga Ketua Formas mengaku aksi yang dilakukan warga spontanitas atau tak terencana atas keresahan terhadap pemasangan plang jalan berlabel TNI AU.

“Kemarin (Kamis, 3/1) sekitar pukul 16.00 WIB, ada pemasangan plang Jalan Antariksa dengan label Ksatrian TNI AU serta Pemko dan Dishub Medan. Plang tersebut dipasang menggantikan plang jalan yang lama, tanpa embel-embel Ksatrian TNI AU,” ujar Pahala.

Diutarakan dia, Jalan Antariksa statusnya adalah jalan kota bukan milik Ksatrian TNI AU. “Sari Rejo itu bukan wilayah Ksatrian TNI AU, tapi kenapa plang jalan diberi label itu. Tidak ada hubungan Ksatrian TNI AU dengan pemukiman di sini, karena tidak ada asrama prajurit,” cetusnya.

Menurut Pahala, tanah Sari Rejo merupakan tanah negara yang digarap masyarakat. Bukan tanah TNI AU yang digarap masyarakat. Tanah tersebut awalnya terlantar, kemudian pada tahun 1984 digarap masyarakat. Proses sengketa tanah itu juga telah dimenangkan warga di Mahkamah Agung, tetapi TNI AU merasa itu tetap milik mereka.

“Seharusnya kalau memang merasa tanah mereka, maka keputusan Mahkamah Agung digugat. Bukan seperti ini caranya, dan warga ditakut-takuti dan bahkan menyerang kampung,” tuturnya.

Pahala mengaku, ada hampir 20 plang jalan berlabel TNI AU di kawasan Sari Rejo. Plang jalan tersebut sudah dicabut warga. “Plang jalan itu anehnya hanya ada di kawasan Sari Rejo, di tempat lain tidak ada ditemukan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, plang itu dipasang oleh pekerja atau buruh yang disuruh oleh TNI AU. “Kami sudah tanyakan langsung kepada orang atau pekerja yang memasang plang itu. Tetapi, TNI AU tidak ada ikut mendampingi ke lokasi. Begitu kita suruh panggil pihak yang menyuruh pasang, pekerja itu tidak kembali lagi. Mereka memasang tanpa ada koordinasi dengan warga ataupun pihak kelurahan setempat,” bebernya.

Pahala menyatakan, pemasangan plang jalan tersebut sebagai bentuk teror dan intimidasi terhadap warga Sari Rejo. Seakan-akan, wilayah tersebut milik mereka, padahal kenyataannya tidak demikian. Melainkan, milik warga dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung.

“TNI AU semestisnya menjaga kondusifitas, apalagi menjelang Pemilu 2019. Bukan melakukan dengan cara-cara yang menteror warga. Kondisi warga sudah susah, muncul pula teror seperti ini, apa warga enggak mengamuk? Jadi, menjelang Pemilu 2019, TNI AU dihimbau menahan diri. Jangan lakukan cara-cara yang arogan,” kata Pahala.

Dia menambahkan, kepada anggota dewan diminta untuk memanggil Wali Kota Medan dan TNI AU agar menjelaskan kepada warga dalam satu minggu terakhir. “Kenapa plang jalan kota bisa berlabel TNI AU? Ini kan plang jalan kota, dananya dari APBD, jadi harus dijelaskan juga. Jangan warga dikorbankan dengan cara-cara picik seperti ini, padahal bisa jadi ada kepentingan? Misalnya, mau dibangun perumahan. Hal-hal ini atau praduga negatif muncul karena ketidakterbukaan terhadap pemasangan plang jalan tersebut. Jadi, ada apa ini sebenarnya dan perlu dijelaskan kepada warga,” tegasnya.

Setelah setengah jam berunjuk rasa, kehadiran warga diterima Anggota DPRD Medan Zulkifli Lubis. Zulkifli mengaku akan segera menyampaikan aspirasi dan tuntutan warga untuk RDP ke Komisi A. “Kebetulan saya di Komisi C, jadi saya tak berwenang. Namun, saya berjanji akan meneruskan persoalan ini kepada Komisi A agar segera dilakukan RDP dan memanggil pihak-pihak terkait seperti Dishub dan lainnya,” ujar Zulkifli.

Usai mendengar penyampaian anggota dewan, puluhan warga pun membubarkan diri. Secara bertahap, warga meninggalkan gedung wakil rakyat tersebut dan kembali ke rumahnya masing-masing. (ris/ila)