MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi A DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu meminta warga Kelurahan Sari Rejo yang hingga kini masih bertahan menginap di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Jalan AH Nasution, diminta untuk menarik diri atau kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Apalagi, dalam beberapa waktu ke depan akan berlangsung Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April.
Sebab, persoalan SHM tanah warga Sari Rejo sudah ranahnya pemerintah pusat. “Masalah ini sudah tidak lagi di pemerintahan daerah baik Medan maupun Sumut, melainkan di pusat. Kalau mau menginap sebaiknya di Jakarta sana. Percuma di situ bertahan karena BPN (Medan) tak memiliki kewenangan lagi. Jadi, kita harapkan menarik diri dari sana (Kantor BPN Medan) dan pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan siksa diri untuk bertahan,” ungkap Sabar.
Diutarakan dia, apabila mereka terus bertahan dikhawatirkan pelayanan publik terganggu. Sebab, terdapat kantor dinas selain BPN Medan yaitu Dinas Perkim-PR dan Dinas Perdagangan. “Jangan siksa diri untuk bertahan, kasihan keluarga di rumah,” harapnya.
Sabar mengaku, dari informasi yang diperolehnya di pemerintah pusat telah dibentuk tim khusus yang menanganinya. Tim itu terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agraria, Kantor Staf Presiden (KSP) dan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah tanah Sari Rejo.
“Kita (DPRD Medan) sudah maksimal melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak dari warga Sari Rejo. Kita sudah bolak-balik terbang ke Jakarta selama hampir satu bulan, dan juga sudah surati berbagai stakholder tersebut. Makanya, kita minta kepada pemerintah pusat agar segera mengeluarkan SHM warga Sari Rejo sehingga tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Ia merasa kasihan melihat masyarakat yang sudah beberapa bulan menginap di Kantor BPN Medan untuk memperjuangkan SHM mereka yang tak kunjung keluar. “Kita khawatir akan timbul perpecahan karena sudah hilang kepercayaan terhadap pemerintah,” tandasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli mengatakan, pihaknya bersama dengan perwakilan warga Sari Rejo sudah bertemu dengan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu untuk membahas tentang kasus sengketa lahan Sari Rejo beberapa waktu lalu. Namun, dalam pertemuan itu belum ada kesepakatan. “Panglima TNI menyampaikan bahwa mereka hanya ingin mempertahankan aset negara,” kata Iswanda.
Lantaran pertemuan belum menuai kesepakatan, sambung dia, maka terus dilakukan berbagai upaya. “Jalan masih panjang, kami harapkan dapat membantu warga Sari Rejo mengatasi persoalan ini. Kami juga terus melakukan segala upaya demi mereka,” tutur anggota dewan yang akrab dipanggil Nanda ini.
Dia menyebutkan, untuk mendapatkan SHM maka lahan Sari Rejo harus dihapus status tanahnya oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di Kemenkeu. Sebab, hanya instansi tersebut yang bisa mengusulkan pelepasan aset kepada Kementerian Keuangan karena mereka yang mendaftarkan. “Makanya kita desak agar Kemenhan mengusulkan pelepasan aset untuk masyarakat,” pungkasnya. (ris/ila)
