Dana Rp161 Miliar Sudah Ditransfer, BNPB Desak Pemkab Karo Relokasi Pengungsi

KARO, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menekankan agar pembangunan Relokasi Tahap III di kawasan Siosar, untuk 892 unit rumah Kepala Keluarga (KK) dan penyediaan lahan usaha tani bagi 1.032 KK, segera dikerjakan. BNPB telah mengucurkan dana Rp161 miliar ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Karo.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Relokasi korban dampak erupsi Gunung Sinabung, Jumat (12/4).

Rakor yang digelar di Gedung Graha BNPB Jakarta Timur, dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Asisten I Pemkab Karo Suang Karokaro, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu, Kasi BPBD Karo Nius Abdi Ginting, Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis. Dari BNPB tampak hadir Sestama BNPB Dody Ruswandi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah, dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BNPB, Kolonel Inf. Yufti Senjaya. Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, pada Relokasi Tahap I yang telah selesai dikerjakan meliputi, pembangunan rumah untuk 370 KK, dan penyediaan lahan usaha tani bagi 457 KK. Di Relokasi Tahap II, pembangunan rumah bagi 1.655 KK dan penyediaan lahan usaha tani untuk 1.679 KK, telah diselesaikan.

“Untuk Relokasi Tahap III di kawasan Siosar belum dikerjakan. Masih tahap penanganan dengan jumlah 892 KK (rumah) yang berada di lokasi perumahan APL/ex Agropolitan, dan 1.032 KK (Lahan Usaha Tani) di lokasi ex Hutan Produksi Siosar,” kata Terkelin.

Bupati menyebutkan pengerjaan Relokasi Tahap III tersebut, BNPB telah mentransfer dana pengerjaan sebesar Rp161.718. 413.929 ke RKUD Pemerintah Kabupaten Karo tanggal 27 Desember 2018. Dalam rapat itu, Bupati Karo melaporkan progres tahapan Relokasi Tahap III saat ini, telah selesai memetakan lahan pertapakan rumah, dan sedang dilakukan land clearing. “Pembangunan rumah, Fasum dan Fasus (fasilitas umum dan fasilitas khusus) dalam tahap perencanaan dan ditargetkan semua akan selesai pada bulan Desember 2019,” tegas Terkelin.

Dalam kesempatan itu, Bupati Karo meminta agar Tim Monev BNPB Kolonel Inf. Yufti Senjaya masa tugasnya dapat diperpanjang di Kabupaten Karo. Terkelin beralasan, dengan adanya Tim Monev BNPB membantu Pemkab Karo dalam penanganan Relokasi Tahap III. “Kalau bisa diperpanjang sebab sangat membantu Pemkab Karo dalam bekerja dan merasa nyaman dalam berkordinasi,” ujar Terkelin.

Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berkoordinasi dan bersinergi dalam pengawasan dan penanganan Relokasi Tahap III.Riadil menyebutkan, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sudah meninjau kawasan Siosar dan menginstruksikan TNI untuk mencari sumber air bersih sebelum Relokasi Tahap III dibangun.

“Itu sangat penting bagi kebutuhan. Alhamdulillah sumber air sudah ditemukan dengan jarak 10 kilometer. Ini juga rencana Pak Gubsu akan fasilitasi dan akan membangun sumber air ini untuk mengaliri ke rumah Relokasi Tahap III dengan dana Provinsi Sumut,” tegas Riadil.

Kepala BNPB Doni Monardo meminta pembangunan Relokasi Tahap III segera diselesaikan. “Saya harapkan segera penanganan Relokasi Tahap III selesaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Ada masalah catat dan laporkan agar kita bisa pecahkan bersama untuk mencari solusi, dan pasti kita tindaklanjuti itulah tujuan adanya perwakilan BNPB di Kabupaten Karo,” tegas Doni.

Doni Monardo juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Karo membuat tanda dan patok kawasan zona merah. “Khusus untuk zona merah, segera buatkan tanda dan patoknya agar orang takut masuk. Misal, buatkan gambar tengkorak bahwa jika masuk bahaya mengancam keselamatan nyawa. Ini dipasangkan di daerah masuk zona merah,” imbuh Doni.

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah menegaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyetujui lex specialis untuk tender pembangunan Relokasi Tahap III. “Dana sudah dikucurkan. Jangan ditunda-tunda. Lebih cepat lebih bagus. Apalagi pihak LKPP sudah menyetujui lex specialis. Kerjakan segera dan kordinasikan dengan Kolonel Inf. Yufti Senjaya,” kata Harmensyah. (deo/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menekankan agar pembangunan Relokasi Tahap III di kawasan Siosar, untuk 892 unit rumah Kepala Keluarga (KK) dan penyediaan lahan usaha tani bagi 1.032 KK, segera dikerjakan. BNPB telah mengucurkan dana Rp161 miliar ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Karo.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Relokasi korban dampak erupsi Gunung Sinabung, Jumat (12/4).

Rakor yang digelar di Gedung Graha BNPB Jakarta Timur, dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Asisten I Pemkab Karo Suang Karokaro, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu, Kasi BPBD Karo Nius Abdi Ginting, Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis. Dari BNPB tampak hadir Sestama BNPB Dody Ruswandi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah, dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BNPB, Kolonel Inf. Yufti Senjaya. Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, pada Relokasi Tahap I yang telah selesai dikerjakan meliputi, pembangunan rumah untuk 370 KK, dan penyediaan lahan usaha tani bagi 457 KK. Di Relokasi Tahap II, pembangunan rumah bagi 1.655 KK dan penyediaan lahan usaha tani untuk 1.679 KK, telah diselesaikan.

“Untuk Relokasi Tahap III di kawasan Siosar belum dikerjakan. Masih tahap penanganan dengan jumlah 892 KK (rumah) yang berada di lokasi perumahan APL/ex Agropolitan, dan 1.032 KK (Lahan Usaha Tani) di lokasi ex Hutan Produksi Siosar,” kata Terkelin.

Bupati menyebutkan pengerjaan Relokasi Tahap III tersebut, BNPB telah mentransfer dana pengerjaan sebesar Rp161.718. 413.929 ke RKUD Pemerintah Kabupaten Karo tanggal 27 Desember 2018. Dalam rapat itu, Bupati Karo melaporkan progres tahapan Relokasi Tahap III saat ini, telah selesai memetakan lahan pertapakan rumah, dan sedang dilakukan land clearing. “Pembangunan rumah, Fasum dan Fasus (fasilitas umum dan fasilitas khusus) dalam tahap perencanaan dan ditargetkan semua akan selesai pada bulan Desember 2019,” tegas Terkelin.

Dalam kesempatan itu, Bupati Karo meminta agar Tim Monev BNPB Kolonel Inf. Yufti Senjaya masa tugasnya dapat diperpanjang di Kabupaten Karo. Terkelin beralasan, dengan adanya Tim Monev BNPB membantu Pemkab Karo dalam penanganan Relokasi Tahap III. “Kalau bisa diperpanjang sebab sangat membantu Pemkab Karo dalam bekerja dan merasa nyaman dalam berkordinasi,” ujar Terkelin.

Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berkoordinasi dan bersinergi dalam pengawasan dan penanganan Relokasi Tahap III.Riadil menyebutkan, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sudah meninjau kawasan Siosar dan menginstruksikan TNI untuk mencari sumber air bersih sebelum Relokasi Tahap III dibangun.

“Itu sangat penting bagi kebutuhan. Alhamdulillah sumber air sudah ditemukan dengan jarak 10 kilometer. Ini juga rencana Pak Gubsu akan fasilitasi dan akan membangun sumber air ini untuk mengaliri ke rumah Relokasi Tahap III dengan dana Provinsi Sumut,” tegas Riadil.

Kepala BNPB Doni Monardo meminta pembangunan Relokasi Tahap III segera diselesaikan. “Saya harapkan segera penanganan Relokasi Tahap III selesaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Ada masalah catat dan laporkan agar kita bisa pecahkan bersama untuk mencari solusi, dan pasti kita tindaklanjuti itulah tujuan adanya perwakilan BNPB di Kabupaten Karo,” tegas Doni.

Doni Monardo juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Karo membuat tanda dan patok kawasan zona merah. “Khusus untuk zona merah, segera buatkan tanda dan patoknya agar orang takut masuk. Misal, buatkan gambar tengkorak bahwa jika masuk bahaya mengancam keselamatan nyawa. Ini dipasangkan di daerah masuk zona merah,” imbuh Doni.

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah menegaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyetujui lex specialis untuk tender pembangunan Relokasi Tahap III. “Dana sudah dikucurkan. Jangan ditunda-tunda. Lebih cepat lebih bagus. Apalagi pihak LKPP sudah menyetujui lex specialis. Kerjakan segera dan kordinasikan dengan Kolonel Inf. Yufti Senjaya,” kata Harmensyah. (deo/han)