MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengaku sangat kekurangan dalam hal sarana kapal untuk melakukan pengawasan yang selama ini beroperasi di perairan laut Sumut.
Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang mengatakan, pihaknya cuma memiliki dua kapal pengawasan yang pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran 2004.
“Dengan jumlah yang ada sekarang ini sangat minim sekali untuk melakukan pengawasan di laut, apalagi sejak terbitnya UU 23/2014 tentang Pemda yang memberi kewenangan pengelolaan kepada pemerintah provinsi di wilayah laut dimulai dari garis pantai atau pasang tertinggi sampai sejauh 12 mil ke arah laut,” katanya menjawab Sumut Pos, baru-baru ini.
Idealnya, ungkap Mulyadi, kapal pengawas yang dimiliki Pemprovsu paling tidak dapat ditambah empat unit lagi, karena disamping di pantai timur Provinsi Sumut juga punya wilayah di pantai barat.
“Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk saat ini kita belum maksimal dibidang pengawasan,” katanya.
Pihaknya mengakui sudah mengalokasikan anggaran untuk penambahan unit kapal pengawasan, terutama dalam hal mengawasi kapal-kapal dengan gross ton (GT) yang over kapasitas untuk penangkapan ikan di perairan laut Sumut, oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia.
“Sudah kita alokasikan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) satu unit kapal lagi senilai Rp3,5 miliar di 2019 ini, dan pada tahun anggaran 2020 melalui APBD kita alokasikan lagi satu buah dengan harga Rp9 miliar,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robby Anangga mengamini bahwa memang sudah tertampung anggaran untuk penambahan unit kapal pengawasan oleh DKP Sumut. Namun diakuinya alokasi yang dimasukkan belumlah maksimal.
“Kita melihat anggaran yang sudah dipatok oleh Bappeda ke Dinas Kelautan dan Perikanan sangat miris. Terutama untuk anggaran pengawasan. Laut kita ini kan luas dan butuh anggaran yang besar untuk mengawasinya. Apalagi kita langsung berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia,” katanya.
Karenanya ke depan pihaknya siap membantu memperjuangkan keinginan DKP Sumut dalam hal menambah sarana kapal pengawasan ini.
“Yang Kita khawatirkan gubernur tidak tau kondisi ini. Apalagi kapal yang ada juga sudah tua. Dan kita sudah buat rekomendasi hasil RDP dengan dinas mitra Komisi B untuk penambahan anggaran (di PAPBD 2019), salah satunya DKP Sumut,” pungkasnya. (prn/han)
