JAKARTA-Panggung politik di Sumut memanas. Sembilan dari 11 partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) saat Pilgub 2008, meminta Mendagri Gamawan Fauzi mencopot Gatot dari jabatannya sebagai plt gubernur Sumut. Gamawan diminta mengembalikan posisi Gatot sebagai wagubsu. Sembilan partai yang langsung menemui Gamawan di Gedung Kemendagri, Senin (31/10) petang, menyatakan siap mendukung kebijakan Mendagri jika sampai melakukan pencopotan Gatot dan menunjuk pejabat pusat sebagai plt gubernur Sumut.
Wakil Ketua DPD Partai Patriot Sumut, Edison Sirait menceritakan, dalam pertemuan itu Gamawan menjelaskan, pencopotan plt gubernur ada aturannya. Namun, kata Edison, jika Gamawan melakukan pencopotan dengan melompati aturan baku, maka sembilan partai siap mengamankan kebijakan itu.
“Demi stabilitas dan untuk kepentingan masyarakat, kita dukung kebijakan yang diambil di luar aturan,” ujar Edison yang juga Koordinator Partai Pengusung Syampurno kepada Sumut Pos usai pertemuan.
Dalam pertemuan hampir satu jam itu, Gamawan didampingi Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni. Kepada Sumut Pos, Gamawan menjelaskan, dalam pertemuan itu, para pimpinan sembilan partai pengusung mengaku kecewa dengan Gatot. “Merasa komunikasi kurang lancar dengan plt gubernur,” ujar Gamawan begitu keluar dari gedung Kemendagri, tadi malam.
Gamawan menjelaskan, pihaknya juga tak tinggal diam, yakni sudah melakukan teguran ke Gatot. “Karena mekanisme mutasi sudah jelas, ada aturannya,” kata Gamawan.
Dia mengatakan, keluhan pimpinan sembilan parpol itu akan disampaikan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni kepada Gatot secara langsung. Diah hari ini (Selasa, 1/11), ada agenda acara Korpri di Medan.
Para pimpinan sembilan partai yang hadir di pertemuan itu adalah Ketua PPDI Sumut BMR Simorangkir, Sekretaris PPDI Sumut Sukirman AM, Ketua PKPB Sumut HM Nasib Rusdiono, Sekretaris PKPB Sumut Surya Ginting, Ketua PKPI Sumut Haryanto, Ketua Partai Merdeka Sumut Marwansyah, Sekretaris Partai Merdeka Sumut Rudy R.
Selain itu, Ketua PDK Sumut H Pulungan, Ketua PSI Sumut Isaar Lubis, Ketua PPNU Sumut HZ Arifin, Wakil Ketua Partai Patriot Edison Sianturi, Sekretaris Partai Patriot Rismansyah, dan Wakil Ketua PPP Sumut Andi Jaya Matondang. Ketua DPW PPP Sumut Fadly Norzal urung hadir lantaran ada keluarga yang meninggal dunia.
Jadi, dari 11 partai pengusung Syampurno, hanya PKS dan PBB yang tidak hadir. Para pengurus sembilan partai itu pula yang meneken surat yang ditujukan ke Mendagri.
Dijelaskan Andi Jaya Matondang, menjelang penjaringan calon Wagubsu pada 2008 silam, Gatot pintar berkomunikasi dengan sejumlah partai, termasuk partai-partai berazas Islam. Gatot bersama tim PKS membeberkan konsep-konsepnya dan lantas bergabung dengan 10 partai lainnya.
“Kami berharap Mendagri mengingatkan Gatot. Kalau tetap tak bisa diatur, cabut saja mandat sebagai plt gubernur dan kembalikan ke posisi semula sebagai wakil,” tegas Andi.
Senada dengan Andi, Wakil Sekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha menyebut, Gatot telah ‘mengkhianati’ PPP yang dulu dijadikan perahu maju di Pilgub. “Nggak ada kontribusi. Nggak ada kontribusi PKS kepada PPP. Janganlah khianati terhadap koalisi dulu (koalisi PPP dan PKS usung Syampurna saat Pilgub, Red),” ujar Syaifullah Tamliha di Jakarta, kemarin.
Politisi asal Kalimantan Selatan itu berharap, Gatot bisa menjaga etika berpolitik. Mestinya, Gatot tidak seperti Syamsul. “Jangan maunya enak sendiri. Dulu Pak Syamsul balik ke Golkar,” kata Syaifullah.
Edison Sirait menambahkan, etelah Syamsul nonaktif dan Gatot naik, partai pengusung mencoba mengawal visi misi Syampurno dalam satu tahun belakangan. Pengawalan ini dilakukan, lanjutnya, karena sejak awal partai pengusung sudah sadar bahwa Gatot kurang mumpuni. “Kami sadar, calon Wagub yang kami dukung ini kapasitasnya adalah dosen. Tapi kami saat itu berharap, dua tahun bisa adaptasi cepat. Tapi nyatanya, kebijakannya yang merugikan masyarakat. Beliau tak mau dengar dan tak mau komunikasi. Kita khawatir ini memicu konflik elit dan konflik masyarakat,” tegas Edison.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumut, Hafez LC MA, yang dihubungi wartawan koran ini tadi malam, tak bersedia memberikan jawaban detail. Wartawan koran ini sempat berkomunikasi dan berbasa-basi sebentar, namun saat wartawan koran ini menanyakan sikap PKS terhadap aksi 9 parpol pengusung Gatot ke Kemendagri, hubungan telepon langsung terputus. Wartawan koran ini kemudian beberapa kali mencoba menghubungi ustad Hafez, namun ponselnya tulalit-tidak aktif lagi.
Di tempat terpisah, anggota fraksi PKS di DPRD Sumut Amsal saat ditanya mengenai hal tersebut menerangkan, sikap fraksi tentang hal tersebut belum ada. “Tentang hal ini belum dibahas di tingkat fraksi. Jadi saya belum bisa memberikan komentar. Coba tanya Ketua Fraksi, karena memang belum ada pembahasan mengenai ini,” katanya.
Sedangkan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hidayatullah dan Ketua MPW PKS Sumut, Sigit Pramono Asri, juga tak bisa dimintai tanggapannya.
Menariknya, apa yang dilakukan oleh sembilan partai tersebut dianggap sia-sia oleh pengamat politik Sumut Ahmad Topan Damanik. “Hal itu memang bisa dilakukan, tapi itu tak ada gunanya. Dari sisi peraturan perundang-undangan, tidak ada hal yang akan memberatkan atau bahkan bisa mencopot jabatan,” ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, tak ada UU yang bisa dipakai untuk mempengaruhi posisi plt gubsu saat ini, walau dengan penarikan dukungan dari partai pengusung. “Itu tak akan mempengaruhi,” jelas Ahmad.
“Lah, jika Mendagri menerima laporan tersebut dan memberikan tindakan, Mendagri tentu juga tak bodoh dan sudah mengerti. Ia (Mendagri, Red) juga pasti tahu tak ada UU yang bisa diterapkan untuk hal itu dan tentu tak bisa diterima,” tambahnya. (sam/saz/omi)
