MEDAN, SUMUTPOS.CO – KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku bersedia masuk ke Kabinet Kerja Jilid II, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo mengaku siap membantu kabinet Jokowi-Ma’ruf di bidang pertahanan. Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut berjanji akan bekerja keras untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Menyikapi hal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut menghargai sikap yang diambil Prabowo tersebut. “Setiap partai kan punya pandangan masing-masing. Tentu kami menghargai sikap Prabowo yang akan dijadikan menteri oleh Presiden Jokowi,” kata Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto menjawab Sumut Pos, Selasa (22/10).
Mengenai sikap PKS kedepan, dia menyatakan bahwa sejauh ini seperti perkembangan yang diikuti melalui pemberitaan media massa, bahwa masih berada di luar pemerintahan. “Kami ini sebagai pengurus partai di daerah, tentu akan ikut apa keputusan DPP. Sejauh ini yang kami lihat dan ikuti bahwa DPP masih solid sebagai oposisi,” katanya.
Senada, Ketua DPD PKS Kota Medan, Salman Alfarisi mengatakan, sikapnya sama dengan sikap yang diambil DPP PKS. Menurutnya, setiap partai politik punya hak politiknya masing-masing.
“Kami di DPD PKS Medan sepakat dengan DPP dalam menanggapi hal ini. Menurut kami, bergabung atau tidaknya beliau, itu masing-masing punya argumentasi. Kalau Gerindra memilih untuk bergabung dengan pemerintahan, ya silahkan saja, dan silahkan juga rakyat menilainya seperti apa,” ucap Salman kepada Sumut Pos, Selasa (22/10).
Menurut Salman, sejatinya pihak yang kalah dalam Pilpres, idealnya secara etika harusnya ada di luar pemerintahan, bukannya malah turut bergabung dan ikut mendapatkan ‘jatah’ kabinet seperti halnya partai-partai pendukung pemerintahan. “Itu sebabnya kita sangat senang, PKS tetap komitmen dengan sikapnya untuk berada di luar pemerintah saat ini atau berada di jalur oposisi. Sekali lagi, PKS itu sangat komitmen dalam menentukan sikap. Karena memang secara etika, kita seharusnya ada di luar pemerintah yang sekarang sebagai penyeimbang,” ujar Salman.
Disebut Salman, posisi partai yang tidak berada atau bergabung dengan pemerintahan justru sangat penting. Sebab, hal itu akan membuat pemerintah tetap berjalan secara baik dengan koreksi dan masukan yang diberikan oleh partai oposisi.
“Bila nantinya ada yang salah atau yang harus di koreksi dari pemerintah, maka kita siap memberikan koreksi itu. Sebenarnya itu sangat penting bagi pemerintah itu sendiri dan PKS siap untuk memberikan koreksi mana kala ada yang salah atau kurang tepat dari langkah yang diambil pemerintah. Partai oposisi kita yakini akan lebih objektif dalam menilai itu,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPW PAN Sumut, Yahdi Khoir. Dikatakannya, ada dua kemungkinan yang patut dilihat ke depan dengan masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi. “Yang pertama tentu dengan bergabungnya Pak PS (Prabowo Subianto, Red) di kabinet, barangkali akan membuat pemerintahan menjadi lebih kuat. Namun hal kedua, bisa juga memberi dinamika lebih tinggi karena sekarang dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, ada banyak warna di situ,” katanya.
Sebagai politikus daerah, Yahdi tidak mau mencampuri manuver politik ketua umum Partai Gerindra tersebut. Apalagi PAN dan Gerindra bersama PKS, juga sama-sama berkoalisi dalam Pilpres 2019 lalu. “Kami sangat menghargai pilihan Pak Prabowo dan partainya untuk bergabung dalam kabinet. Dan ini tentu sudah ada pertimbangan sendiri baik itu dari Pak Prabowo maupun partainya,” katanya.
Pihaknya juga tidak meragukan kualitas dan kapabilitas Prabowo jika benar akan dilantik sebagai menteri Pertahanan. “Ini yang tentunya layak kita tunggu pembuktiannya. Apakah beliau benar-benar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada kemajuan bangsa dan negara setelah berada di dalam, apalagi hal itu juga sudah lama menjadi cita-cita Pak Prabowo (memperbaiki kondisi Indonesia),” pungkasnya.
Tak Ada Penyeimbang Pemerintah
Pengamatan Politik Sumut, Dadang Darmawan Pasaribu menilai, pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin akan berjalan mulus karena akan nyaris tidak ada kritikan berarti dari lawan politik atau oposisi. Apalagi, dengan bergabungnya Partai Gerindra ke pemerintah, sebut Dadang, maka suasa di DPR akan dikuasi parpol pendukung Jokowi-Maruf.
“Satu yang pasti akan mengurangi derajat check and balance (penyeimbang) antara eksekutif dengan legislatif,” ungkap Dadang kepada Sumut Pos, Selasa (23/10) siang.
Dadang menjelaskan, dengan tidak adanya check and balance maka, akan berimplikasi pada buruknya roda pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. “Karena pemerintah cenderung akan berjalan tanpa kendala yang berarti. Mereka menguasai DPR, sangat banyak dan gemuk. Praktis kebijakan pemerintah akan selalu disetujui oleh DPR. Itu konsekuensinya,” ucap Dadang.
Mantan calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019 lalu ini juga menilai, masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi adalah suatu kalkulasi politik di luar dugaan banyak orang. Peta politik pun berubah, karena parpol di luar pemerintahan tingga PKS, PAN dan Demokrat. “Ijtima Ulama IV pun sudah ditinggalkan Prabowo, dengan masuknya dia ke dalam kubu pemerintah,” sebutnya.
Ia juga menilai, PAN dan Demokrat juga kemungkinan bakal merapat ke pemerintahan Jokowi. Dengan begitu, parpol yang berada di oposisi hanya tinggal PKS. “Dengan hanya menyisakan PKS di luar pemerintahan, praktis bakal tidak ada kritik. Jika pun ada kritikan yang disampaikan PKS, tidak akan maksinal terhadap pemerintah, karena di parlemen jumlah mereka kalah jauh,” pungkasnya. (prn/map/gus)
