Gatot Dinilai seperti Kacang Lupa Kulitnya
MEDAN-Sembilan partai pengusung Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho, memenuhi janjinya untuk buka-bukaan atas sikap dan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho selama memimpin Sumatera Utara. Dalam acara itu, semua fungsionaris sembilan partai koalisi (lihat daftar hadir di grafis) menyampaikan pikiran dan perasaanya secara terbuka.
Secara umum, pada keterangan pers di Jalan Elang No 7 Medan, Senin (7/11) itu, wakil dari sembilan partai yang hadir sepakat menyatakan, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho bak istilah kacang lupa kulitnya.
Maka dari itu, kesembilan partai pengusung pasangan Syampurno untuk eling atau ingat atas kinerja yang telah dihasilkan sehingga mendudukan Gatot menjadi orang nomor satu di Sumut saat ini. “Kami mengimbau kepada Plt Gubsu yang selama ini melupakan partai pengusung, dengan dibuktikan tidak terjadi dan terjalinnya komunikasi sehingga kami mendekatkan diri kepada Mendagri dengan beraudiensi. Cobalah ingat kami sebagai pengusung, sebagai orangtua, sebagai pembimbing dan sebagai pengantar. Jadi kami harapkan, Plt Gubsu eling, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Jangan pula seperti Malin Kundang,” tegas ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Sumut HM Nasib Rusdiono.
Sementara itu, Ketua PPDI Sumut BMR Simorangkir menyatakan, sejauh ini dari kacamata sembilan partai pengusung Syampurno, kepemimpinan Gatot belum menunjukkan adanya perkembangan dan kemajuan yang signifikan. “Dalam visi misi Syampurno di bawah kendali Gatot Pujo Nugroho, masih semu. Belum ada kebijakan yang signifikan, belum ada terobosan yang diambil dan dilakukan,” tegasnya.
Kritik pedas juga dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Merdeka Rudi Lubis. Dikatakannya, sembilan partai pengusung Syampurno akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Plt Gubsu. Terlebih lagi, sejauh ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gatot merupakan kebijakan-kebijakan yang tidak populis dan kontroversial, sehingga membuat kekisruhan di Sumut. Itu terbukti dari munculnya interpelasi yang bersumber dari pemutasian jabatan eselon III beberapa waktu lalu.
“Satu tahun ini, banyak program yang terhambat sehingga kami berhak untuk terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang dikeluarkan Plt Gubsu. Tujuan kami ke Mendagri adalah agar pemerintah pusat tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Supaya pemerintahan yang ada bisa berjalan dengan kondusif. Suasana politik bisa nyaman, serta pembangunan jangan sampai tersendat,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, apa yang dilakukan sembilan partai pengusung Syampurno karena melihat banyaknya komunikasi yang tersendat. Sehingga, yang tersumbat inilah yang ingin dicairkan.
“Dengan terbukanya komunikasi ini, bertujuan agar pembangunan di Sumut berjalan dengan baik tanpa dibumbui konflik-konflik politik. Misalnya, ketua partai di Sumut ini saja bisa dijatuhkan kalau tidak didukung partai di daerah dengan mosi tidak percaya,” tukasnya.
Tidak sampai di situ saja, SekjenPPP Sumut Andi Jaya Matondang juga mengutarakan hal yang sama. “Sumut dikenal dengan keterbukaan. Pasti orang yang terbuka, disebut orang Sumut atau Medan. Karena orang Medan, maka mengkritik pun secara terbuka. Gubsu atau pun Plt Gubsu itu jabatan politis. Kebijakannya, kebijakan politis. Tapi, untuk kepentingan rakyat. Saat ini, Plt Gubsu itu memimpin Sumut sendiri, bak ibarat kata menjanda. Tentunya, yang harus diajak komunikasi itu keluarganya. Dan keluarga Plt Gubsu itu adalah kesembilan partai ini. Jadi, kalau ada statemen yang mengatakan, apalah sembilan partai ini, hanya partai-partai kecil saja. Secara hukum atau UU memang tidak bisa menggulingkan. Namun, bila Sumut chaos, bisa saja sembilan partai ini menurunkan kepemimpinan yang ada. Ingat, gajah itu matinya dengan semut,” urai Andi.
Ketua Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) Sumut Zainal Arifin dan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumut Harianto pada kesempatan itu mengungkapkan, sejak memimpin Sumut, belum ada seperti dari visi misi yang diwujudkan oleh Gatot, karena tidak bisa dipungkiri Gatot tidak mampu membangun komunikasi dengan sembilan partai pengusung.
Sedangkan itu, Koordinator ke Sembilan Partai Pengusung yang juga Ketua Partai Patriot Sumut Edison Sianturi mengemukakan, Plt Gubsu harus memahami, tujuan koalisi termasuk sembilan partai pengusung adalah tidak melepas tanggung jawab untuk mengantarkan calon yang didukung. Maka dari itu, kesembilan partai tersebut memiliki fungsi yang cukup erat dan kuat untuk mengontrol pemerintahan yang berjalan, terlebih ketika muncul adanya kebijakan-kebijakan yang membuat suasan di Sumut yang tidak kondusif. “Visi dan misi Syampurno menjadi tolok ukur bagi partai pengusung untuk mengontrol dan mengawal pemerintahan, hingga akhir masanya di 2013 mendatang. Kami koalisi pendukung, masih solid untuk melakukan hal-hal tersebut,” tandasnya.(ari)
