SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Pemerintah diminta mengambil tindakan konkrit terhadap wabah penyakit yang menyerang ternak babi di Kabupaten Dairi. Pasalnya hingga kini, sedikitnya 2.200 ekor ternak babi milik masyarakat mati. Ditambah lagi, masyarakat saat ini enggan memakan daging babi sehingga ternak mereka tidak laku dijual sehingga berdampak pada perekonomian peternak.
Karenanya, Pemkab Dairi diminta mensosialisasikan, makan babi aman bagi kesehatan manusia. Hal ini disampaikan Aliansi Pemerhati Ternak Babi Kabupaten Dairi saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Dairin
Selasa (19/11). Rapat ini dipimpin Lamasi Simamora dari Fraksi Golkar bersama Nasib Marudur Sihombing dari Fraksi NasDem dan dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya seperti Nurlinda Angkat, Halvensius Tondang.
Sementara dari Aliansi Pemerhati Ternak Babi dihadiri Sekretaris Eksekutif Yayasan Petrasa, Ridwan Samosir, Duat Sihombing, Muntilan Nababan, perwakilan Perhimpunan Petani Organik Dairi (PPODA), perwakilan dari Yayasan Diakones Pelangi Kasih (YDPK) Parongil, Debora Gultom serta Anwar Nababan dan perwakilan peternak babi mandiri.
Kepada anggota dewan, aliansi pemerhati ternak babi menyampaikan aspirasi masyarakat peternak terkait lambanya penanganan penyakit serta tidak transparanya pemerintah tentang apa sebenarnya jenis penyakit yang menyerang ternak babi mereka saat ini. Sekretaris Eksekutif Yayasan Petrasa, Ridwan Samosir meminta Pemkab Dairi untuk mengambil tindakan konkrit, bagaimana cara menyelamatkan ternak babi yang sehat saat ini untuk membangkitkan kembali ekonomi para peternak.
Mereka juga meminta Pemkab Dairi untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa mengkomsumsi daging babi yang sehat tidak bermasalah bagi kesehatan manusia. “Dengan cara itu, ternak babi milik masyarakat yang masih sehat akan laku dijual,” katanya.
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Nasib Marudur Sihombing sepakat dengan pendapat yang disampaikan aliansi pemerhati ternak itu. Menurutnya, apa yang mereka bahas kemarin adalah untuk meminta Pemkab Dsairi dalam hal ini Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan konkrit dalam penanganan virus yang mematikan babi milik peternak. “Hasil rapat ini akan kita rekomendasikan ke Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Nasib juga mengatakan, terkait ajakan kepada masyarakat untuk tidak takut mengkomsumsi daging babi yang masih sehat, karena tidak menggangu kesehatan manusia, masih minim perhatian dari Pemkab Dairi. Padahal menurutnya, dengan sosialisasi itu akan sangat membantu pemulihan ekonomi peternak serta pengusaha rumah makan.
Nasib juga mengkritisi minimnya sosialisasi terhadap peternak jenis penyakit babi terjadi saat ini. Karenanya dia menegaskan, DPRD Dairi mendukung gerakan yang dilakukan aliansi untuk memulihkan ekonomi peternak upaya menyelamatkan ternak yang masih sehat. “DPRD turut prihatin apa dialami peternak. Pemerintah diminta mengawasi keluar masuk ternak babi dari luar Kabupaten Dairi,” tegasnya.
Selain itu, Nasib juga menghimbau peternak, agar tidak membuang bangkai babi ke sembarang tempat termasuk ke aliran sungai. Pemerintah juga diminta tegas menindak peternak yang membuang bangkai ke sungai, karena akan menimbulkan masalah bagi warga lainya.
Lamasi Simamora yang memimpin rapat, menyampaikan apresiasi kepada aliansi yang telah menyampaikan aspirasinya. Ia menyebut, aspirasi ini akan disampaikan ke instansi terkait. “Kita berharap sinergi seperti ini terus kita bangun untuk Dairi yang lebih baik,” pintanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Peternakan pada Dinas Pertanian Dairi, Jhon F Manurung kepada wartawan mengatakan, hingga November 2019 ini, jumlah ternak babi mati diwilayah Dairi sudah 2.200 ekor. Jhon juga mengakui, kendala dihadapi peternak saat ini untuk menjual ternak babi yang masih sehat.
Sebab lanjut Manurung, informasi dari sejumlah peternak babi, ketika menghubungi agen diluar Dairi tidak mau lagi menerina ternak babi asal Sumatera Utara sehingga ternak babi di Dairi saat ini tidak laku dijual, ujarnya.
Langkat Aman Hog Cholera
DPRD Kabupaten Langkat juga menggelar rapat dengar pendapat menindaklanjuti pengaduan dan keresahan masyarakat atas temuan bangkai babi yang hanyut di Sungai Wampu beberapa hari lalu. Hadir dalam rapat itu, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Langkat bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kabupaten Langkat, Selasa (19/11).
Saat membuka rapat, Ketua sementara DPRD Langkat Surialam SE mengatakan, isu babi hanyut ini hangat menjadi pembicaraan masyarakat dan viral beritanya di jejaring media sosial, karena itu kami takut berdampak luas pada kehidupan masyarakat. “Masyarakat enggan atau takut untuk mengkonsumsi ikan dikarenakan isu ini. Hal itu akan berdampak terhadap perekonomian juga,” ucap Surialam.
Ralin Sinulingga SE, calon wakil ketua DPRD Langkat yang hadir pada rapat itu, juga angkat bicara. Ia takut hal ini berdampak pada isu SARA karena Langkat merupakan daerah religius. “Sebaiknya terkait masalah ini, instansi yang menangani untuk berkoordinasi juga dengan MUI Langkat,” pinta Ralin.
Menanggapi hal itu, Ir Lina Simatupang MSP dari DKPP Provsu menyatakan, untuk Kabupaten Langkat aman dari indikasi virus hog cholera yang diduga disebarkan babi yang mati itu dan virus ini tidak menular terhadap manusia. “Sejauh ini untuk Kabupaten Langkat, aman-aman saja. Untuk itu kita harapkan masyarakat tetap tenang dan jangan terlalu cemas,” katanya.
Pernyataan ini juga diyakinkan Sekretaris Satpol PP Langkat, yang sudah turun langsung ke lapangan, bahwa tidak ditemukan binatang ternak yang mati akibat virus cholera. “Hasil rapat koordinasi dengan pihak Provsu, kasus ini juga masih menunggu keputusan menteri, apakah ini termasuk wabah atau tidak lanjutnya,” jelasnya.
Sementara, Supriadi perwakilan DPKP Langkat dalam penjelasannya, pihaknya sudah membentuk tim dan membuat posko menanggapi permasalahan ini dengan tetap terus berkoordinasi dengan pihak provinsi maupun instansi terkait Pemkab Langkat. Dipenghujung rapat, Ketua sementara DPRD Langkat meminta dinas-dinas terkait dalam menyikapi isu ini untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing. (rud/bam)
