Proyek Sanitasi Hancurkan Jalan Desa

KARO, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (Ipal) atau sanitasi di Desa Pertumbuken, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo menimbulkan berbagai persoalan. Selain dikawatirkan gagal, proyek senilai Rp1,7 miliar yang dananya berasal dari hibah negara Australia-Indonesia ini juga turut menghancurkan jalan-jalan umum di desa tersebut.

Ironisnya, sampai hari ini pihak kontraktor yang bekerjasama dengan Dinas PUPR Karo juga terkesan tutup mata. Buktinya, mereka tak kunjung memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan. Hal ini jelas tak sesuai dengan kesepakatan semula. Dimana pada tahapan sosialisasi beberapa waktu lalu, pihak kontraktor maupun Dinas PUPR Karo berjanji akan segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut.

Padahal, dampak penggalian untuk pemasangan bak-bak penampung maupun pipa-pipa saluran mereka menyebabkan jalan umum di desa tersebut hancur lebur. Kondisi ini diperparah lagi oleh musim penghujan. Hingga lubang-lubang bekas galian selalu tergenang mirip kubangan kerbau.

Aksi pembiaran ini sontak menuai protes dari warga. Bagaimana tidak, selain mengganggu aktifitas mereka, kerusakan ini jelas mengancam keselamatan masyarakat, terutama pengendara sepeda motor. Apalagi saban hari, jalan utama tersebut selalu dilalui pengendara sepeda motor, khususnya anak-anak remaja.

Lalu siapa yang bertanggungjawab dalam masalah ini? Hal inilah yang jadi pertanyaan warga. “Pihak kontraktor harus bertanggungjawab memperbaiki jalan rusak di desa ini, seperti kesepakatan semula. Jangan mau enaknya dan cari untung saja, siap proyek langsung menghilang,” protes salah seorang warga desa, S. Sinuhaji pada kru koran ini beberapa waktu lalu.

Jika tak segera diperbaiki, warga kawatir jalan di desa mereka dipastikan bakal makin hancur. “Apalagi saat ini musim penghujan, banyak anak-anak remaja yang lalu lalang naik sepeda motor. Jadi kondisi ini sangat berbahaya,” katanya seraya meminta Dinas PUPR Karo yang jadi rekanan dalam proyek ini ikut bertanggungjawab.

Selain memprotes kerusakan jalan, warga juga mengkawatirkan proyek Ipal tersebut ke depan. Karena sampai hari ini, tak ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutama untuk perawatan ke depan. Keresahan warga dinilai wajar, karena proyek tersebut bukan milik Pemkab Karo, melainkan hanya dana hibah dari Australia. “Ipal ini kan peruntukannya bukan untuk setahun dua tahun saja. Jadi siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan, penyumbatan pipa dan sebagainya. Kemana warga akan mengadu. Sementara pihak kontraktor hanya bertugas untuk membangun. Dengan arti kata, selesai proyek mereka lepas tangan,” ungkap warga lagi.

Kekawatiran kian kian menjadi karena sesuai info yang mereka terima, sampai saat ini belum ada satu pun proyek saluran sanitasi yang berhasil di Sumut. Namun sebaliknya, proyek justru selalu menimbulkan masalah baru. “Jangan nanti setelah adanya proyek ini, kami jadi tak bisa lagi buang air besar di toilet rumah,”pungkasnya. (deo/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (Ipal) atau sanitasi di Desa Pertumbuken, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo menimbulkan berbagai persoalan. Selain dikawatirkan gagal, proyek senilai Rp1,7 miliar yang dananya berasal dari hibah negara Australia-Indonesia ini juga turut menghancurkan jalan-jalan umum di desa tersebut.

Ironisnya, sampai hari ini pihak kontraktor yang bekerjasama dengan Dinas PUPR Karo juga terkesan tutup mata. Buktinya, mereka tak kunjung memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan. Hal ini jelas tak sesuai dengan kesepakatan semula. Dimana pada tahapan sosialisasi beberapa waktu lalu, pihak kontraktor maupun Dinas PUPR Karo berjanji akan segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut.

Padahal, dampak penggalian untuk pemasangan bak-bak penampung maupun pipa-pipa saluran mereka menyebabkan jalan umum di desa tersebut hancur lebur. Kondisi ini diperparah lagi oleh musim penghujan. Hingga lubang-lubang bekas galian selalu tergenang mirip kubangan kerbau.

Aksi pembiaran ini sontak menuai protes dari warga. Bagaimana tidak, selain mengganggu aktifitas mereka, kerusakan ini jelas mengancam keselamatan masyarakat, terutama pengendara sepeda motor. Apalagi saban hari, jalan utama tersebut selalu dilalui pengendara sepeda motor, khususnya anak-anak remaja.

Lalu siapa yang bertanggungjawab dalam masalah ini? Hal inilah yang jadi pertanyaan warga. “Pihak kontraktor harus bertanggungjawab memperbaiki jalan rusak di desa ini, seperti kesepakatan semula. Jangan mau enaknya dan cari untung saja, siap proyek langsung menghilang,” protes salah seorang warga desa, S. Sinuhaji pada kru koran ini beberapa waktu lalu.

Jika tak segera diperbaiki, warga kawatir jalan di desa mereka dipastikan bakal makin hancur. “Apalagi saat ini musim penghujan, banyak anak-anak remaja yang lalu lalang naik sepeda motor. Jadi kondisi ini sangat berbahaya,” katanya seraya meminta Dinas PUPR Karo yang jadi rekanan dalam proyek ini ikut bertanggungjawab.

Selain memprotes kerusakan jalan, warga juga mengkawatirkan proyek Ipal tersebut ke depan. Karena sampai hari ini, tak ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutama untuk perawatan ke depan. Keresahan warga dinilai wajar, karena proyek tersebut bukan milik Pemkab Karo, melainkan hanya dana hibah dari Australia. “Ipal ini kan peruntukannya bukan untuk setahun dua tahun saja. Jadi siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan, penyumbatan pipa dan sebagainya. Kemana warga akan mengadu. Sementara pihak kontraktor hanya bertugas untuk membangun. Dengan arti kata, selesai proyek mereka lepas tangan,” ungkap warga lagi.

Kekawatiran kian kian menjadi karena sesuai info yang mereka terima, sampai saat ini belum ada satu pun proyek saluran sanitasi yang berhasil di Sumut. Namun sebaliknya, proyek justru selalu menimbulkan masalah baru. “Jangan nanti setelah adanya proyek ini, kami jadi tak bisa lagi buang air besar di toilet rumah,”pungkasnya. (deo/han)