MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan menargetkan pada musim Lebaran 2020 penjualan tiket bus tidak secara manual lagi, namun bisa secara online. Penegasan ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Terpadu Amplas, Sabtu (4/1).
“Dengan online masyarakat dapat lebih mengatur waktunya. Apabila bus berangkat jam 3, mereka bisa datang ke sini jam 2. Tetapi kalau tidak online, mereka datang lebih awal dan akan menunggu lama karena tidak ada kepastian mendapatkan tiket. Calo pun tidak akan ada lagi. Ini suatu edukasi yang perlu sistematis kita lakukan,” ujar Budi Karya.
Hal ini juga, kata dia, untuk menghindari adanya penipuan dan calo serta memudahkan masyarakat saat membeli tiket.
“Di Jakarta khususnya, kita menargetkan pada saat Lebaran sudah online semuanya, Pak Wali dan Pak Wagub mungkin bisa mulai begitu. Katakanlah belum bisa masuk sini, pembelian itu sebaiknya online,” katanya.
Untuk merealisasi sistem tersebut, tambah Budi, pihaknya akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dan perusahaan otobus (PO). “Nah ini satu edukasi sistematis yang kita lakukan, menggunakan sistem pembayaran yang ada. Tapi mungkin Pemda udah mulai berpikir bagaimana sistem online yang ada di bus, disatukan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem pembelian tiket online ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi level of servis menjadi lebih baik. Dengan sistem tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Dari situ kita tahu bahwa perusahaan memang profesional atau tidak. Kalau tidak online kan bisa aja masyarakat itu datang, dan tiba-tiba busnya jelek,” ujarnya.
Selain itu, memaparnya, Kementerian Perhubungan menghabiskan Rp40 miliar untuk merevitalisasi Terminal Tipe A AmplasMedan, dengan penyelesaian hingga satu tahun atau mulai dapat digunakan penuh pada 2020.”Di masa datang kita ingin angkutan massal seperti bus menjadi angkutan yang utama. Untuk itu terminal Amplas ini harus diperbaiki secara bertahap, rencana perbaikan adalah satu tahun,” ujarnya optimis.
Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan APBN sebesar Rp40 miliar untuk melakukan revitalisasi terminal. Selain menggunakan APBN, pengembangan terminal juga akan dilakukan kerja sama dengan pihak swasta, yakni akan membuat terminal Amplas seperti mall.
“Jadi terminal lebih bersih, rapi, dan pelayanan ramah. Dibangun juga hotel, jadi orang yang ingin meneruskan perjalanan nantinya bisa istirahat dulu. Intinya, jika kita ingin menjadikan bus sebagai angkutan massal utama, pelayanan kita harus baik dan bus-busnya bagus,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Menhub, seiring dengan perbaikan terminal, harus dilakukan penegakkan hukum atau law enforcement agar tidak ada lagi operator bus yang mengangkut penumpang tidak di terminal resmi, seperti di Pool PO Bus atau terminal bayangan.
Menhub ingin agar Pemda melakukan law enforcement dan penertiban. Secara bertahap, bus-bus dipindahkan ke Terminal Amplas sambil terminalnya diperbaiki.
Dia menegaskan bus-bus harus ditarik ke Terminal Amplas, karena semakin ramai semakin baik, dan penumpang semakin banyak yang berkunjung. Namun, ketika busnya kurang terawat, sementara bus-bus bagus berupaya eksklusif akan merepotkan pemerintah.
“Dengan bus-bus datang ke sini akan semakin memudahkan masyarakat. Contohnya orang dari Jambi, tapi dia ingin ke Aceh bisa melakukan pergantiannya di sini. Itu bagus,” katanya.
Rencana Kementerian Perhubungan merevitalisasi Terminal Amplas disambut baik Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution sudah siap mendukung rencana revitalisasi terminal bus oleh pemerintah pusat.
“Kami harapkan juga agar semua pelaku transportasi, memaksimalkan fungsi terminal ini. Seperti arahan Pak Menteri untuk dilakukan law enforcement (penegakan hukum). Jadi nanti, semua angkutan baik dalam dan luar kota, harus dari sini,” tegas Akhyar saat mendampingi Menhub.
Politikus PDIP itu sendiri tidak mau terlalu jauh berspekulasi tentang bagaimana setelah terminal direvitalisasi. “Yang terpenting itu terminal ini dibangun menjadi lebih baik, selesai dulu,” katanya.
Akhyar mengimbau agar warga Kota Medan maupun masyarakat dari daerah lain serta pelaku transportasi, untuk mulai menjadikan terminal sebagai sahabat yang perlu dijaga bersama. Hal ini sebagai wujud apresiasi sekaligus dukungan untuk menuju Terminal Terpadu Amplas bertaraf internasional seperti bandara.
Terpisah, Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi mengatakan,
proses penyerahan kedua Terminal Tipe A (TTA) di Kota Medan, yakni Terminal Terpadu Amplas di Kecamatan Medan Amplas dan Terminal Pinangbaris di Kecamatan Medan Sunggal tinggal menunggu proses penandatanganan berita acara serah terima dari pemerintah Kota Medan kepada pemerintah pusat yag dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sebab sbelumnya, mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin telah menandatangani pernyataan persetujuan penyerahan kedua aset tersebut ke Kemenhub beberapa waktu yang lalu.
“Setelah ditandatangani itu kita langsung melakukan penghitungan aset kedua terminal yang aka kita serahkan ke pusat, mulai dari luas hingga nilai aset itu sendiri. Kita menghitungnya dengan Dinas-dinas terkait dan proses penghitungan itu sudah selesai,” ujar Sumiadi kepada Sumut Pos, Minggu (5/1).
Saat ini hasil penghitungan aset tersebut, kata Sumiadi, telah diserahkan kepada Sekda Kota Medan dan telah dibuatkan berita acara serah terimanya. “Itu asetnya memang harus dihitung, karena yang kita serahkan kan tidak keseluruhan, hanya sekitar 60 persen dari total luas kedua terminal, sisanya masih milik Pemko Medan. Jadi sekarang tinggal menunggu tandatangan pak Sekda saja,” ujarnya.
Dijelaskannya, usai berita acara serah terima itu ditandatangani oleh Sekda Kota Medan, pihaknya akan mengirimkan berkas tersebut untuk ditandatangani oleh pemerintah pusat.
“Kalau sudah diteken Pak Sekda maka akan kita serahkan ke Kemenhub untuk mereka teken. Sebab, proses penandatanganan itu tidak harus melalui acara seremonial,” jelasnya.
Usai proses penandatanganan keduanya, kata Sumiadi, maka pihaknya akan melakukan proses terakhir, yakni proses penghapusbukuan aset. “Itulah nanti dasarnya kita melakukan penghapusbukuan aset. Karena tak semua aset kita serahkan, maka tak semua pula kita hapus bukukan,” katanya. (map/ila)
