JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat, Dr Ferry Daud Liando diundang secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsungdi kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/2).
Belum lama ini Mendagri mewacanakan perlunya mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung karena dinilai pelaksanaannya belum sebagaimana yang diharapkan.
Liando menilai pelaksanaan Pilkada masih terlalu boros. “Memang diakui pelaksanaan Pilkada selama ini masih dinilai terlalu boros sehingga menggagu pembiayaan publik di sebagain besar daerah. Anggaran APBD banyak terkuras untuk membiayai pilkada,” ujar pengamat kepemiluan.
“Selain itu juga terjadi konflik dan kerusuhan akibat persaingan para kontestan,” tambahnya.
Wa Sekjen I AIPI Pusat ini juga mengatakan banyak para calon yang maju sebagai kontestan Pilkada hanya mengandalkan money politik bukan pada kapasitasnya.
“Banyak calon yang maju tidak bermodalkan kapasitas tapi hanya mengadalakan uang untuk menyogok para pemilih agar mendapatakan suara,” jelasnya.
Kemudian, persoalan pemilih pragmatis yang memilih karena imbalan atau transaksi bukan kapasitas.
“Masyarakat pun sebagian besar masih menunjukan karakter pemilih pragmatis yakni memilih sesorang berdarkaan imbalan atau transaksi. Kapasitas calon bukan jadi ukuran untuk dipilih,” kunci Liando.
Dalam pembahasan itu Liando yang juga menjabat sebagai ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat akan bergabung dengan sejumlah pakar politik yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia seperti dari UI, UGM, Andalas, dan Unpad.
Mereka diantaranya adalah Prof Dr cornelis Lay MA guru besar ilmu Politik UGM dan Dr. Aditya Perdana, direktur pusat kajian politik UI, dan Prof Dr Valina Singka guru besar ilmu politik UI. Pembahasan dan diskusi ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Prof Dr Tito Karnavian. (bbs/azw)
