JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga gas tabung LPG 3 Kg. Pasalnya, banyak isu beredar terkait naiknya harga LPG yang dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan hal tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat koordinator maupun rapat terbatas. Bahkan, kementerian terkait pun terheran-heran mengenai isu tersebut.
“Pemerintah itu belum pernah merapatkan kenaikan harga gas, kita belum pernah mengkoordinasikan, justru para menteri heran kok keluar isu kenaikan harga,” ujarnya dalam Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).
Menurutnya, segala sesuatu kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat itu harus diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begitu pula dengan isu kenaikan listrik yang ia anggap mengada-ada.
“Itu enggak bener ada kenaikan harga, di rakor aja, di ratas belum pernah ngomong soal kenaikan gas, enggak ada itu, listrik juga gitu enggak ada. Segala sesuatu yang berdampak kepada masyarakat, apalagi menaikkan harga BBM atau TBL (tabung gas LPG) ataupun gas,” katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Jumat (7/2) lalu juga melempar komentar akan hal tersebut dan menyatakan keengganannya untuk menindaklanjuti kenaikan gas melon itu. “Enggak usah ditanya lagi deh,” sanggahnya.
Sebelumnya beredar isu rencana pemerintah untuk mengatur ulang skema subsidi LPG 3 Kg. Kebijakan itu menuai banyak kecaman. Karena sangat membebani rakyat kecil. (jpc/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga gas tabung LPG 3 Kg. Pasalnya, banyak isu beredar terkait naiknya harga LPG yang dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan hal tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat koordinator maupun rapat terbatas. Bahkan, kementerian terkait pun terheran-heran mengenai isu tersebut.
“Pemerintah itu belum pernah merapatkan kenaikan harga gas, kita belum pernah mengkoordinasikan, justru para menteri heran kok keluar isu kenaikan harga,” ujarnya dalam Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).
Menurutnya, segala sesuatu kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat itu harus diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begitu pula dengan isu kenaikan listrik yang ia anggap mengada-ada.
“Itu enggak bener ada kenaikan harga, di rakor aja, di ratas belum pernah ngomong soal kenaikan gas, enggak ada itu, listrik juga gitu enggak ada. Segala sesuatu yang berdampak kepada masyarakat, apalagi menaikkan harga BBM atau TBL (tabung gas LPG) ataupun gas,” katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Jumat (7/2) lalu juga melempar komentar akan hal tersebut dan menyatakan keengganannya untuk menindaklanjuti kenaikan gas melon itu. “Enggak usah ditanya lagi deh,” sanggahnya.
Sebelumnya beredar isu rencana pemerintah untuk mengatur ulang skema subsidi LPG 3 Kg. Kebijakan itu menuai banyak kecaman. Karena sangat membebani rakyat kecil. (jpc/ram)
