JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah, dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19. Sejauh ini, Jokowi melihat belum ada urgensi untuk menutup suatu daerah dari dampak pandemi virus Corona ini.
“Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat,” ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3). “Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown,” kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19. Salahsatu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.
“Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia. Tak hanya soal lockdown, Jokowi juga meminta semua kebijakan besar di tingkat daerah harus dibahas dengan pemerintah pusat.
Namun, ia tak merinci lebih jauh kebijakan besar yang dimaksud. “Untuk konsultasi, supaya cepat, saya minta daerah membahas dengan kementerian terkait, termasuk dengan satgas Covid-19,” kata Presiden.
Sejumlah negara memutuskan untuk melakukan lockdown dalam mengatasi penyebaran virus corona yang semakin luas. Negara yang melakukan lockdown itu antara lain Italia, Denmark, Filipina, dan Irlandia. Langkah ini sebelumnya telah dilakukan China yang melakukan lockdown terhadap sejumlah wilayah yang terkena wabah virus corona, khususnya di Kota Wuhan dan Provinsi Hubei.
Namun, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Ahmad Yurianto sebelumnya telah mengungkap bahwa Indonesia tidak akan melakukan lockdown, baik secara total maupun wilayah.
Menurut dia, lockdown justru akan meningkatkan peluang penyebaran virus corona di wilayah yang terdampak. “Kalau di-lockdown, malah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Konsekuensinya, kasus ( Covid-19) di wilayah itu bisa jadi naik dengan cepat,” ujar Yuri.
Hingga kemarin, pemerintah mengatakan jumlah pasien yang terkonfirmasi mengidap virus corona atau Covid-19 bertambah sebanyak 17 orang.
“Ada penambahan jumlah pasien sebanyak 17 orang (positif tertular virus corona). Sehingga saat ini ada 134 pasien yang tertular,” ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/3).
Adapun, 17 pasien itu tersebar di sejumlah wilayah. Secara khusus, lokasinya berada di Jawa Barat (1 pasien), Jawa Tengah (1 pasien), Banten (1 pasien), dan peningkatan tertinggi di DKI Jakarta sebanyak 14 kasus.
Stok Bahan Pokok Terjaga
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan ketersediaan stok bahan pokok akan tetap terjaga menjelang puncak persebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia pada Mei mendatang. “Kita memang sudah berhitung mengenai puncak itu,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, dirinya sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga ketersediaan stok. Terlebih, puncak persebaran virus corona bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri.
“Sekali lagi saya sudah perintahkan ke Menko Ekonomi ke Menteri Perdagangan, Bulog, untuk menjaga agar stok sembako itu benar-benar tersedia dan siap. Terutama melalui bulog,” kata Jokowi. “Baik itu berupa beras, bawang putih, gula, semuanya sudah saya siapkan dan saya perintah dua minggu yang lalu,” tutur dia.
Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) memprediksi masa puncak persebaran virus corona di Indonesia terjadi pada Mei mendatang. Deputi V BIN Afini Noer mengatakan, prediksi tersebut berdasarkan hasil simulasi pemodelan pemerintah terhadap data pasien Covid-19. “Kalau kami hitung-hitung, masa puncak itu mungkin jatuhnya di bulan Mei, berdasarkan pemodelan ini,” ujar Afini dalam diskusi “Bersama Melawan Corona” di Jakarta, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan, hasil simulasi pemodelan menyatakan bahwa masa puncak persebaran virus corona di Indonesia terjadi dalam 60-80 hari sejak kasus pertama terkonfirmasi.
Satgas Covid-19 Rujukan Informasi
Presiden Joko Widodo juga menegaskan, satuan tugas Covid-19 yang telah dibentuk pemerintah menjadi satu-satunya sumber rujukan informasi bagi masyarakat. Hal ini untuk mencegah kesimpangsiuran informasi.
“Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat,” kata Jokowi.
Namun demikian, Jokowi menegaskan, pemda tetap boleh menyampaikan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, ia meminta pemda berkomunikasi terlebih dulu dengan satgas atau kementerian terkait, khususnya yang terkait dengan kebijakan besar.
“Boleh. Tapi sekali lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang besar agar berkomunikasi dengan satgas Covid atau menteri terkait,” kata dia. (kps/bbs)
