NUSA DUA-Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua banyak mendapat sorotan, termasuk dari dunia internasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak melihat persoalan di pulau berbentuk kepala burung secara proporsional dan tidak serta-merta menganggapnya sebagai pelanggaran HAM.
SBY mencontohkan ketika gerakan kelompok yang menyerang aparat TNI, Polri, atau masyarakat di Papua. “Ketika itu dilakukan dalam rangka self defense, tidak boleh dikatakan pelanggaran HAM,” tegas SBY dalam keterangann
pers seusai penutupan KTT ke-19 ASEAN dan KTT ke-6 Asia Timur di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), kemarin (19/11).
Meski tidak secara langsung, SBY mengatakan, isu tersebut ikut dalam pembicaraan bilateral bersama Presiden Amerika Serikat Barrack Obama (18/11). Negeri Paman Sam itu memang mengharapkan jika ada suatu persoalan, maka akuntabilitas harus ditegakkan. “Termasuk di Papua,” kata SBY.
Merespon pernyataan Obama itu, SBY menyatakan persetujuannya. Termasuk jika ada anggota militer yang melakukan pelanggaran dalam tugasnya di Papua. “Jangan ada imunitas,” kata SBY.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, akan bersikap terbuka. Jika memang ada pelanggaran atau tidak melakukan sesuai prosedur, bisa dilakukan investigasi. “Kalau memang melanggar, kami tindak,” tegasnya. Namun, SBY juga meminta untuk kelihatan kondisi di lapangan, bahwa di sana terdapat sel-sel atau gerakan separatis.
Menurut SBY, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat dukungan dari negara sahabat. Dia mencontohkan dalam hubungan kemitraan antara Indonesia-AS dan Indonesia-Australia. “Secara eksplisit mendukung NKRI. Integritas teritorial itu final,” tegasnya.
Dalam kesempatan tanya jawab itu, SBY juga menanggapi mengenai penempatan pasukan AS di Darwin, Australia. Berdasarkan penjelasan dari Obama dan PM Australia Julia Gillard, hal itu dilakukan untuk keperluan pelatihan militer. Selain itu juga kesiapan dalam menghadapi ancaman non tradisional, seperti bencana.
“Bahwa tidak ada niatan apapun untuk mengganggu negara-negara di luar Australia. Tidak niat untuk mengganggu siapapun,” kata SBY mengungkapkan penjelasan Obama dan Julia Gillard. Menurutnya, baik Amerika maupun Australia juga memiliki peran untuk menjaga stabilitas kawasan.
Kamboja Resmi Ketua ASEAN 2012
Sementara itu, posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN akan segera berakhir. Sebagai gantinya, Kamboja akan menjadi ketua ASEAN 2012. Saat menutup rangkaian KTT ASEAN, kemarin, Presiden SBY langsung menyerahkan palu sidang kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai simbol penyerahan ketua ASEAN mulai 1 Januari tahun depan.
Sebagai ketua ASEAN, Kamboja bertugas menggelar KTT ASEAN yang akan digelar 6-7 April 2012 di Phnom Penh. Kamboja juga bertugas melanjutkan tugas-tugas yang belum diselesaikan Indonesia dalam peta jalan menuju Komunitas Asean 2015. Dalam sambutannya, SBY menyatakan bahwa selama kepemimpinan Indonesia, ASEAN telah berhasil menyelesaikan perundingan dengan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memastikan kawasan ASEAN bebas senjata nuklir.
Selain itu, Indonesia juga berinisiatif memelihara keamanan dan stabilitas kawasan melalui pengembangan resolusi konflik dan penanggulangan bencana di kawasan ASEAN. “Kita juga berupaya menciptakan kesejahteraan rakyat melalui keterhubungan ASEAN, ketahanan pangan, serta pelibatan rakyat dalam kegiatan ASEAN,” terangnya.
Meski tidak lagi menjadi ketua ASEAN, SBY menegaskan, Indonesia akan memainkan peranannya dalam forum bangsa-bangsa Asia Tenggara itu. Indonesia akan tetap aktif membantu bersama negara ASEAN yang lain untuk mewujudkan komunitas ASEAN pada 2015. “Selama ini Indonesia juga mendapatkan bantuan. Kita wajib memastikan apa yang sudah dilakukan berlanjut,” urainya.
Dalam sambutannya, Hun Sen memuji peran Indonesia yang dinilainya berhasil dalam peningkatan prestise dan peran ASEAN dalam pergaulan bangsa-bangsa. “Sebagai ketua ASEAN, Kamboja akan melanjutkan upaya intensif membangun komunitas asean yang fully integrated dan bekerja memenuhi peta jalan komunitas ASEAN 2015,” paparnya.
Setelah Kamboja, ketua ASEAN akan diserahkan pada Vietnam, lantas Myanmar. Keputusan untuk menyerahkan kepemimpinan ASEAN pada Myanmar sempat membuat Amerika Serikat terkejut. Pasalnya, Myanmar selama ini masih mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat karena dinilai masih belum demokratis.
Meski demikian, Amerika pada akhirnya bisa mengerti dan berupaya mengubah kebijakan luar negerinya dengan membuka dialog dengan Myanmar. Dalam perjalanan ke Indonesia, Presiden Obama dikabarkan telah menelepon pemimpin pergerakan demokrasi Myanmar Aun San Suu Kyi dan menugaskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton untuk mengunjungi ibukota Myanmar Naypyidaw, sekitar 320 kilometer utara Yangoon.
Dukungan pada keketuaan Myanmar di 2014 juga disampaikan Sekjen PBB Ban Ki-moon. “Kami sambut baik keketuaan Myanmar pada 2014,” terang Ban kepada wartawan di media center KTT ASEAN kemarin (19/11). Menurut dia, Myanmar telah mencapai kemajuan berarti dalam penegakan hak asasi manusia dan peningkatan partisipasi publik dalam politik. “PBB selalu memperhatikan perkembangan di Myanmar,” cetusnya. (fal/noe/iro/jpnn)
