JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai merespon laporan soal tidak bersihnya sejumlah proyek tender di kementerian dan BUMN.
“Sejauh ini memang banyak laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK, seputar kecurangan dalam sebuah proyek tender. Baik di sejumlah Kementerian dan BUMN,” jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di gedung KPK, Selasa (22/11).
Johan menuturkan, proyek tender di lingkungan Kementerian dan BUMN memang rentan terjadi korupsi. Sebab, nilai proyek tersebut biasanya cukup besar, sehingga kerap jadi rebutan para rekanan. Karena itu, terkait penemuan Kementerian BUMN tentang adanya sejumlah proyek tender yang belum bersih dari praktik korupsi, Johan menuturkan pihaknya sangat menghargai jika penemuan tersebut dilaporkan ke KPK.
“Kalau Pak Dahlan (Menteri BUMN) memperoleh informasi adanya dugaan proyek yang tidak bersih, sebaiknya segera diinformasikan ke KPK. Sehingga, KPK bisa segera melakukan penelusuran. Apalagi proyek BUMN itu nilainya besar-besar,” papar Johan.
Ketika ditanya apa ada upaya pengawasan dari pihaknya, terkait proyek-proyek tersebut, Johan menekankan KPK tidak bisa melakukan pengawasan. “Sebab sudah ada auditor dan itu bukan tugas KPK,” imbuh dia.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyebarkan beberapa kuesioner kepada 14 manajemen BUMN sektor konstruksi (karya) terkait proses tender di perusahaan BUMN. Hasilnya, 50 persen responden mengaku tender masih mengandung unsur kongkalikong.
Namun Dahlan tidak bisa menyalahkan sepenuhnya BUMN yang melakukan hal tersebut.
Sebab, permainan dalam proses tender lebih dipengaruhi oleh pemilik proyek. BUMN karya juga banyak menggarap proyek-proyek di kementerian.
Nah, proyek di kementerian, menurut Dahlan, juga masih ada yang dilakukan dengan tidak bersih. Namun dia berjanji akan melakukan koordinasi dan pembicaraan dengan menteri-menteri yang bersangkutan untuk memperbaiki proses tender agar bisa dilakukan lebih baik lagi.
Dari Medan, Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Zulkifli Husein mengatakan langkah Dahlan Iskan merupakan satu revolusi. Menurutnya, semua elemen sepakat jika BUMN itu memang memiliki masalah tertentu dalam internalnya. “Dengan usaha yang cenderung monopolistik dan diback up sejumlah kebijakan-kebijakan politis, permasalahan kolusi ini cenderung tak bisa selesai dengan cepat,” ungkap Zulkifli, kemarin.
Jadi, ia kembali menegaskan, sangat sepakat dengan tindakan yang saat ini sedang digagas Meneg BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya situasi dan kondisi terhadap hal-hal semacam KKN dalam tender-tender di BUMN memang sudah saatnya direvolusi. “Revolusi BUMN itu harus. Namun, hal ini kita yakini tak akan bisa langsung terealisasi. Kita akan tunggu dalam kurun waktu lima tahun mendatang di lingkup BUMN ini akan memberikan kontribusi besar yang positif, khususnya terhadap pendapatan negara,” kata Zulkifli lagi.
Ketua Barisan Muda PAN Sumut ini juga berpendapat, di Sumut terdapat individu-individu yang mampu dengan baik mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. “Namun, karena kecenderungan adanya kolusi, misalnya dari pemilihan pemimpin BUMN sendiri, maka dapat dipastikan akan menghasilkan produk yang juga tak memuaskan,” tegasnya.
Zulkifli mencontohkan satu BUMN yang bukan lagi rahasia umum memang terdapat tindak kolusi dalam perusahaan tersebut dalam menggelar satu proyek. “PTPN misalnya, cenderung proses tendernya memang terbuka. Atau pastinya ‘terkesan’ terbuka. Namun, dapat dipastikan pada tender tersebut sudah ada pemenangnya, seketika saat proses tender tersebut diumumkan ke publik,” tuturnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap juga mengapresiasi yang sudah dilakukan Meneg BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya, langkah-langkah yang sudah dilakukan Dahlan Iskan patut dihargai dalam upaya menekan tingkat kolusi dalam tender-tender di BUMN sendiri. “Ini merupakan beban dari tupoksi jabatan yang diembannya. Namun, ia malah mencatatkan ke masyarakat yang menegaskan di BUMN memang jelas masih terdapat unsur kolusi dalam setiap proses tender yang dilakukan. Ini suatu tindakan yang luar biasa,” katanya.
Berdasar kuesioner yang disebarkan kepada manajemen 14 BUMN, tentu hal ini merupakan data valid. Dan, sudah barang tentu akan ada langkah solutif yang bakal dilakukan oleh Meneg BUMN. “Misalnya dari kebijakan Permeneg BUMN. Bahkan dari perencanaan yang juga harus benar-benar diwanti-wanti dalam tujuan proses yang sesuai dengan harapan,” tutur politisi PAN Sumut tersebut.
Wakil Sekjen DPP PAN ini juga menjelaskan, jika satu instansi sudah berdasar profesionalisme tanpa menggubris ‘jatah bos,’ jatah petinggi-petingi dalam merekrut pegawai, dapat dipastikan instansi tersebut akan berkembang pesat. “Dan praktis hal-hal seperti kolusi akhirnya akan bisa teratasi karena adanya pengawasan dari pegawai-pegawai yang mengutamakan profesionalisme dalam bekerja,” jelasnya. (ken/iro/jpnn/saz)
