MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2020 enam kali berturut-turut. Meski demikian, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksahah atas capaian oke tersebut.
Adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, yang menyoroti beberapa realisasi capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Antara lain ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.
“Pertama di bidang ekonomi, Fraksi PKS berpandangan bahwa gubernur harus lebih serius membuat langkah-langkah taktis dalam upaya pemenuhan target PAD yang telah dicanangkan, serta menutup celah-celah kebocoran,” kata Ketua F-PKS DPRD Sumut, Misno Adi Syahputra kepada Sumut Pos, Kamis (18/6).
Kedua, kata dia, di bidang kesehatan, direkomendasikan kepada gubernur dan jajaran untuk segera mengevaluasi program-program di bidang itu yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat Sumut, terkhusus balita.
“Ketiga, di bidang pendidikan, PKS memberikan catatan terkait ketersediaan SMA dan SMK yang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Idealnya minimal ada satu SMA/SMA negeri disetiap kecamatan,” katanya.
Selanjutnya, turut disoroti soal nilai tukar petani Sumut. F-PKS memandang bahwa pemerintah daerah harus lebih serius dalam hal ini dan tidak boleh ada monopoli perdagangan atas komoditas yang sebenarnya dikuasai oleh rakyat. Mengingat, mayoritas penduduk Sumut menggantungkan hidupnya sebagai pelaku usaha tani.
“Kemudian berdasarkan laporan dan rekomendasi Panitia Khusus LKPJ, kami menyoroti dan memberikan beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti. Di antaranya, penyajian data capaian kerja dan fakta di lapangan yang menjadi temuan pansus harus valid serta teruji kebenarannya, perlu upaya konkrit untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman serta mengurangi kawasan kumuh, upaya lebih komprehensif dalam mengatasi pencemaran air Danau Toba sehingga dapat mendukung program pariwisata nasional,” terang Misno.
Di samping itu, sambung dia, perlu ada upaya evaluasi terhadap banyaknya pelaksana tugas dan rangkap jabatan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut, evaluasi terkait MoU dengan beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Sumut, serta memerhatikan kesejahteraan guru yang berada di bawah naungan pemprov.
“Terakhir, kami berharap seluruh saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan bisa mempertajam gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemprovsu seperti yang tercermin dalam LKPJ gubernur TA 2019,” harapnya.
Pihaknya tak lupa memberikan apresiasi kepada Gubsu dan Wagubsu Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, atas perolehan opini WTP dari BPK RI 2020 tersebut.
“Hal ini merupakan langkah baik dalam mewujudkan good governance dan clean governance di lingkungan Pemprovsu. Kami menilai Gubsu telah meletakkan pondasi-pondasi dasar pembangunan Sumut yang berkelanjutan pada posisi yang tepat,” pungkasnya. (prn/ila)
