MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berkembangnya kabar Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut menyeberang ke Partai Demokrat, langsung disikapi DPP PDI Perjuangan. Ketua Bidang Ideologi dan Kadersasi DPP yang juga Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, partainya akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda.
Djarot menegaskan, berpartai sama juga seperti bernegara, dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik. Karenanya, kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik.
“Karena itulah, langkah pragmatis yang dilakukan saudara Akhyar dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Dalam konsolidasi tersebut, ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada juga yang gagal karena ambisi kekuasaan. Yang bersangkutan masuk pada ketegori kedua,” kata Djarot dalam siaran persnya yang diterima Sumut Pos, Sabtu (25/7).
Disebutnya, PDI Perjuangan melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah. Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan partai. “PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Begitu juga kasus rasuah yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldon yang dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain,” sebut Djarot.
Dia juga mengungkapkan, PDI Perjuangan juga mencatat, Akhyar pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran MTQ ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 senilai Rp4,7 miliar, dan ini menjadi pertimbangan penting mengapa DPP PDI Perjuangan tidak mencalonkan Akhyar. “Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut (Demokrat), yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan partai tersebut,” ujarnya sambil tersenyum.
Selain itu, lanjutnya, PDI Perjuangan juga memertimbangkan posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Pulau Sumatera. Pertimbangan yang komprehensif, strategik, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan partai. “PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Masuknya saudara Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan juga dari PKS, semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yang akan datang,” tandasnya. (adz)
