JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyatakan, masyarakat yang mampu nantinya tak mendapat subsidi vaksin Covid-19. Ia mengatakan, masyarakat yang mampu diharapkan membeli sendiri vaksin Covid-19 yang kini sedang menjalani uji klinis ketiga di Bandung, Jawa Barat.
“Kita ingin memastikan kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia yang sudah diputuskan ada 2 macam. Bantuan vaksin pemerintah dan program vaksin mandiri,” kata Erick lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/9).
“Di mana individu yang dianggap mampu harus membeli. Ini menjadi bagian yang diutamakan dalam periode beberapa bulan ke depan untuk vaksinisasi,” lanjut Erick.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah terus berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai produsen vaksin untuk pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia. Selain bekerja sama dengan Sinovac dan Sinopharm melalui G42 di Uni Emirat Arab, pemerintah juga menjalin komunikasi dengan AstraZeneca, CanSino, dan Pfizer selaku produse vaksin untuk mengamankan stok vaksin Covid-19 di Indonesia.
“Kita terus melakukan kerja sama dengan CEPI (Coalition for Epidemic Prepareness Inovation) dan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) sehingga kita ingin memastikan kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia,” lanjut Menteri BUMN itu.
Seperti diketahui, Indonesia menempuh dua jalur dalam mendapatkan vaksin Covid-19. Untuk jangka pendek, Indonesia bekerja sama dengan perusahaan medis asal Cina, Sinovac, dan G42 yang berpusat di Uni Emirat Arab.
Dalam pengembangan vaksin, G42 bekerja sama dengan perusahaan medis asal Cina, Sinopharm. Vaksin dari Sinovac kini tengah dilakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung, Jawa Barat. Sedangkan vaksin dari G42 tengah menjalani uji klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab.
Adapun dalam rangka membangun ketahanan nasional, Indonesia mengembangkan vaksin merah putih yang programnya dijalankan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Saat ini vaksin merah putih baru dalam tahap pengembangan awal dan belum dilakukan uji klinis. (kps/ila)
