26 C
Medan
Tuesday, November 26, 2024
spot_img

Humas Pakpak Bharat Diminta Lebih Aktif

PAKPAK BHARAT- Bagian Humas di Sekretariat Daerah Pemkab Pakpak Barat diminta pro aktif untuk mempromosi  daerah melalui media cetak maupun media online. Pasalnya, tanpa ada promosi yang baik bisa merugikan daerah itu sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Anggiat Banuarea, Anggota Fraksi Sikadang Jandhi DPRD Pakpak Barat dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pakpak Barat dan dihadapan Forum Pimpinan Daerah, Jumat (2/12) saat membacakan pendapat akhir fraksi atas RAPBD 2012, di ruang paripurna DPRD Pakpak Barat.

Menurut dia, sekarang ini perlu menjadi perhatian bersama, di mana keterbukaan publik menjadi hak masyarakat. Karena itu, bagian Humas harus lebih pro aktif dalam upaya mempromosikan daerahnya.

Untuk itu, paparnya kegiatan pelatihan terhadap jurnalis harus berdampak terhadap semakin meningkatnya kualitas pemberitaan. Selain itu, tak menjadikan pers kehilangan daya kritisnya terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
Di sisi lain, fraksi tersebut menyoroti persoalan energi listrik dan hutan. Anggita menyebutkan, kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Tapi, dalam kaitannya Dinas Kehutanan, Pertambangan dan lingkungan Hidup harus  berkoordinasi dengan PT PLN agar kebijakan tersebut tidak tumpang tindih.

“Kami memandang perlu dilakukan pendekatan agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui solusi yang tepat dan memenuhi harapan masyarakat,”ucap juru bicara fraksi ini.

Sedangkan terkait izin alih fungsi hutan yang diusulkan ke Kementrian Kehutanan RI,  yang saat ini belum diputuskan, fraksi itu meminta dinas kehutanan menyikapi hal tersebut secara cepat, mengingat ada program sejuta gambir, apalagi program itu sudah masuk dalam RTRW Pakpak Bharat. (mag-14)

PAKPAK BHARAT- Bagian Humas di Sekretariat Daerah Pemkab Pakpak Barat diminta pro aktif untuk mempromosi  daerah melalui media cetak maupun media online. Pasalnya, tanpa ada promosi yang baik bisa merugikan daerah itu sendiri.

Pernyataan itu disampaikan Anggiat Banuarea, Anggota Fraksi Sikadang Jandhi DPRD Pakpak Barat dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pakpak Barat dan dihadapan Forum Pimpinan Daerah, Jumat (2/12) saat membacakan pendapat akhir fraksi atas RAPBD 2012, di ruang paripurna DPRD Pakpak Barat.

Menurut dia, sekarang ini perlu menjadi perhatian bersama, di mana keterbukaan publik menjadi hak masyarakat. Karena itu, bagian Humas harus lebih pro aktif dalam upaya mempromosikan daerahnya.

Untuk itu, paparnya kegiatan pelatihan terhadap jurnalis harus berdampak terhadap semakin meningkatnya kualitas pemberitaan. Selain itu, tak menjadikan pers kehilangan daya kritisnya terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
Di sisi lain, fraksi tersebut menyoroti persoalan energi listrik dan hutan. Anggita menyebutkan, kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Tapi, dalam kaitannya Dinas Kehutanan, Pertambangan dan lingkungan Hidup harus  berkoordinasi dengan PT PLN agar kebijakan tersebut tidak tumpang tindih.

“Kami memandang perlu dilakukan pendekatan agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui solusi yang tepat dan memenuhi harapan masyarakat,”ucap juru bicara fraksi ini.

Sedangkan terkait izin alih fungsi hutan yang diusulkan ke Kementrian Kehutanan RI,  yang saat ini belum diputuskan, fraksi itu meminta dinas kehutanan menyikapi hal tersebut secara cepat, mengingat ada program sejuta gambir, apalagi program itu sudah masuk dalam RTRW Pakpak Bharat. (mag-14)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/