JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, harga vaksin Covid-19 harus bisa terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Karena ada masyarakat yang harus membiayai dirinya sendiri untuk vaksinasi mandiri.
“Pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat, disiapkan aturan sejak awal, saya minta harganya bisa terjangkau,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10).
Jokowi juga mengatakan, vaksinasi tersebut terbagi dua, ada yang gratis namun ada juga berbayar bagi yang mampu. Sehingga Jokowi menginginkan aturan tersebut disiapkan. “Selain itu juga masalah dengan karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri, “ katanya.
Jokowi juga meminta supaya dijelaskan oleh pemerintah dari sisi keamanan dan keefektifan vaksin Covid-19 tersebut. Sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra. “Kita tahu penduduk kita gede banget, besar sekali. maka dipastikan proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.
Jokowi juga meminta jajarannya untuk menjelaskan ke masyarakat siapa saja yang menjadi prioritas disuntik vaksin Covid-19. Sehingga nantinya tidak memunculkan perdebatan lagi. “Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana yang mendapat prioritas vaksin lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan,” tambahnya.
Jokowi juga meminta jajarannya untuk tidak melupakan tahap-tahap penting dalam pemberian vaksin Covid-19 ke masyarakat. Dari sisi keamanan, vaksin tersebut harus benar-benar teruji melalui tahapan-tahapan yang panjang. “Disuntik betul-betul melalui sebuah tahapan-tahapan, uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketikdakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini,” ujar Jokowi.
“Karena itu semua tahapan harus melalui kaidah-kaidah saintifik, kaidah ilmu pengetahuan berdasarkan data sains dan standar-standar kesehatan. Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi, sehingga kita kaidah-kaidah saintifik, data-data kesehatan dinomorduakan,” tambahnya.
Jokowi tidak ingin adanya persepsi buruk dari masyarakat mengenai vaksinasi tersebut. “Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru tanpa ikuti koridor-koridor ilmiah yang ada,” ungkapnya.
Meskipun pemerintah ingin cepat adanya vaksinasi tersebut. Namun bukan berati melupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. “Tolong betul-betul kita lalui semuanya meskipun ingin dipercepat, hal-hal tadi (tahapan-tahapan-Red) jangan sampai dilupakan,” tegasnya.
Bukan hanya itu, Presiden juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memberantas hoaks. Jokowi tidak ingin adanya hoaks terjadi di masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. “Ini penting sekali, sekali lagi strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik. Saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini dibantu oleh Kominfo,” pinta Jokowi.
Nantinya masyarakat dijelaskan mengenai tahapan vaksinasi Covid-19. Sehingga tidak ada hoaks yang menggangu program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. “Dijelaskan secara komprehensif terhadap publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi. Sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada,” katanya.
Jokowi juga meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dilibatkan oleh pemerintah dalam rangka proses vaksinasi Covid-19 ini. Khususnya, ormas-ormas Islam.
“Kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagaamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya,” katanya.
Jokowi menjelaskan, pelibatan ormas keagamaan tersebut dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kehalalal vaksin Covid-19. Sehingga nantinya vaksin tidak diragukan lagi oleh publik. “Terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan vaksin,” katanya.
Jokowi juga meminta adanya simulasi proses vaksinasi Covid-19. Libatkan tenaga medis, keamanan, dan relawan dalam pelaksanaan simulasi vaksinasi,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November 2020 mendatang.
Pemerintah juga mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga. Namun ketiga vaksin itu sudah dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara . (jpc)
