MEDAN- Pemprovsu menegaskan siap membantu keberadaan Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap membantu keberadaan PMI dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ungkap Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, saat menerima audiensi pengurus PMI Sumatera Utara di ruang kerjanya, Kamis (1/12) di Kantor Gubsu di Medan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekdaprovsu, setelah menerima laporan perkembangan kinerja PMI Sumut yang dipimpin DR H Rahmat Shah. “Kami siap membantu perkembangan PMI di Sumut, semoga PMI ke depan dapat menjalankan misi mulianya ditengah-tengah masyarakat, karena PMI adalah mitra dari pemerintah,” kata Nurdin Lubis, yang juga Ketua KORPRI Sumatera Utara.
Sebelumnya, pengurus PMI Sumut yang hadir dalam audiensi yaitu, Zulkifli SE (Sekretaris), Chairil Siregar SH (Wakabid Organisasi), Ir H Benny Yuswar (Wakabid Penanggulangan Bencana) dan M Salim SH (Anggota Pengurus) menyampaikan, di Sumut saat ini telah terbentuk cabang-cabang PMI di Kabupaten/Kota sebanyak 30 Kabupaten/Kota, dan menyusul satu cabang lagi yang SK nya dalam proses yakni Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Selanjutnya disampaikan, khusus untuk PMI Kota Medan, saat ini kepengurusannya dipegagng langsung oleh Ketua PMI Sumut sehubungan dengan mengundurkan dirinya Ketua PMI Medan H Ajib Shah karena kesibukannya sebagai anggota DPRD Provinsi.
Kemudian dalam rangka mencapai target pememenuhan kebutuhan darah, PMI Sumut melakukan pembenahan organisasi Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Medan. Hal ini juga dikarenakan mundurnya Direktur UDD dr Delyuzar, yang digantikan oleh dr Gita yang selama ini telah aktif mengelola UDD tersebut bersama karyawan yang ada.
Terkait dengan pergantian pengelola UDD PMI Medan, yang disebut-sebut menimbulkan kekisruhan, Chairil Siregar membantahnya. “Pemberitaan media bahwa dengan pergantian pengelolaan UDD PMI Medan menimbulkan kekisruhan, jelas tidak benar. Semua mekanisme dan petunjuk organisasi telah dijalankan sebagaimana mestinya. Kekisruhan yang disampaikan adalah ulah oknum segelintir pihak yang selama ini memanfaatkan UDD tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, jelas hal itu bertentangan dengan misi PMI,” ujarnya.
Permasalahan UDD PMI Kota Medan ini, lanjutnya, sudah lama dan sudah dibentuk tim PMI Pusat. Namun karena berbagai pertimbangan, maka baru ini dilaksanakan. Sedangkan penunjukan dr Gita sebagai Plt Direktur UDD sama sekali tidak bertentangan dan PMI Sumut telah mempertimbangkannya dengan matang,” ujar Chairil.
Dalam seminggu ini saja, sambungnya, dari pantauan pihaknya, UDD PMI Kota Medan mengalami perubahan signifikan baik dalam hal pelayanan maupun kinerja yang menunjukkan grafik ke arah lebih baik. (*/ila)
