KAIRO- Ikhwanul Muslimin resmi menaingi putaran pertama Pemilihan Parlemen Mesir. Komisi Pemilihan Mesir mengumumkan Partai Kebebasan dan Keadilan dari kelompok Ikhwanul Muslimin memenangkan mayoritas suara di putaran pertama pemilihan parlemen, Rabu (7/11).
Dengan adanya pengumuman itu, mereka siap mengkonsolidasikan posisinya sebagai pelaksana terdepan pemerintahan Mesir mendatang.
Hasil pemilihan menunjukkan, para pemilih dari kelompok liberal lebih memilih Ikhwanul Muslimin. Suara diberikan demi mencegah kelompok ultrakonservatif Salafi mendominasi suara. Dari 9,7 juta suara yang dihitung, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) meraup 37 persen, diikuti Partai al-Nour berada diposisi kedua dengan 24 persen suara.
Dengan perolehan suara itu, FJP memenangkan 24 dari 44 kursi parlemen yang disediakan pada putaran pertama ini. Sementara sekutu-sekutu Ikhwanul Muslimin berhasil mendapatkan empat kursi. Masih ada delapan kursi yang statusnya ditunda karena bersangkutan hukum, namun FJP mengatakan pihaknya memperkirakan akan memenangkan enam kursi diantaranya.
Sebaliknya, Partai Salafi al-Nour hanya memenangkan empat kursi, sementara kelompok Salafi lainnya hanya memperoleh dua kursi. Sisa kursi dibagi diberikan untuk kelompok liberal dan independen.
Catatan pada pemilihan demokrasi pertama di Mesir adalah jumlah pemilih turun tajam dalam pemilihan kemarin. Dari 52 persen pemilik suara yang mengikuti jajak pendapat awal bulan lalu, pemilihan kemarin hanya diikuti oleh 39 persen. Kondisi ini menunjukkan kekecewaan yang mungkin disebabkan oleh kekuatan kelompo Islam yang terlihat sejak awal.
Seorang juru masak dari Kairo, Sayyeda Ibrahim (52) mengatakan bahwa dia memilih calon dari Salafi di putaran pertama pekan lalu, tetapi menyesali pilihannya ketika dia melihat calon anggota parlemen dari Salafi melakukan debat dengan seorang kandidat liberal. “Jenggot si kandidat (Salafi) terlalu radikal,” katanya.
Dewan militer Mesir, yang mengambil alih kekuasaan ketika Mubarak digulingkan pada Februari, telah mengatakan tetap menjadi otoritas tertinggi di Mesir sampai presiden baru terpilih di Juni mendatang. (net/jpnn)
