MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkuaknya fasilitas dan anggaran pengadaan laptop serta tunjangan komunikasi 100 anggota DPRD Sumatera Utara kembali mendapat sorotan publik. Fasilitas yang menggunakan uang rakyat itu dinilai begitu fantastis di tengah krisis dampak pandemi Covid-19.
Adalah Siska Barimbing, pengamat anggaran publik yang kembali menyuarakan hal ini saat dimintai pendapat oleh wartawan, Jumat (8/1). Ia menyebut, DPRD Sumut tak memiliki sense of crisis (peka terhadap situasi krisis) atas kesulitan yang dialami rakyat Sumut saat ini, dimana rakyat sedang susah.
“Di tengah suasana ekonomi nasional yang mengalami resesi, namun wakil rakyat (DPRD Sumut) masih menganggarkan Rp1,636 miliar untuk pengadaan laptop bagi 100 anggota dewan. Dimana letak nurani mereka? “ katanya.
Alokasi dana ini disebutkannya bersumber dari P-APBD Sumut Tahun Anggaran 2020. Padahal berdasarkan APBD murni Provinsi Sumut 2020, pengadaan laptop tersebut tidak ada dianggarkan dan justru masuk di PAPBD Tahun 2020.
Menurutnya, di masa pandemi ini diperlukan ‘sense of crisis’ dari semua pihak terutama eksekutif dan legislatif harus semakin mengencangkan ikat pinggang. Seharusnya P-APBD difokuskan untuk membantu masyarakat di masa pandemi ini.
“Misalnya saja banyak sekali siswa SMA dan SMK saat ini yang kesulitan tidak dapat mengikuti belajar online karena ketiadaan fasilitas smartphone dan laptop, anggaran sebesar Rp1.636.300.000,00 akan sangat bermanfaat bagi para pelajar ini dibandingkan dengan 100 orang anggota DPRD yang pastinya sudah memiliki smartphone dan laptop canggih,” katanya.
Dikatakannya, situasi Covid-19 saat ini memang mengharuskan kerja-kerja lebih banyak dilakukan secara online dan laptop merupakan alat kerja pendukungnya.”Namun disayangkan, apakah laptop ini harus difasilitasi dengan menggunakan uang rakyat? Apakah anggota DPRD tidak bisa memfasilitasi dirinya sendiri?” pungkasnya.
Tak hanya itu, Sekretariat DPRD Sumut juga ternyata tidak mampu mengelola website mereka. Diamati wartawan kemarin, website atau situs milik DPRD Sumut malah terkesan amburadul dan dikerjakan asal jadi.
Padahal website dengan alamat http://dprd-sumutprov.go.id/home menggunakan dana APBD Sumut TA. 2020 yang anggarannya juga dinilai cukup fantastis. Terlebih mulai dari pembuatan hingga para pengelola, penyunting dan petugas memasukkan data dan informasi di website tersebut sepenuhnya juga digaji alias diberikan honor khusus .
Informasi dan data diperoleh dari https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/swakelola/satker/63965, terdapat sejumlah mata anggaran dalam menunjang keberadaan website tersebut. Di mana pihak sekretariat telah mengalokasikan biaya jasa tenaga peliput sebesar Rp392 juta. Dana tersebut disinyalir diperuntukkan bagi para honorer yang meliput kegiatan dewan, seperti rapat komisi hingga paripurna yang hasilnya atau informasi yang diperoleh dimasukkan ke website.
Selain itu, sekretariat juga mengalokasikan belanja bahan publikasi dan dokumentasi sebesar Rp432 juta. Namun, besarnya dana belanja yang dikeluarkan pihak sekretariat tersebut, ternyata tidak mampu dalam mengelola situs bahkan kesannya asal jadi.
Salah satunya pada bagian kolom struktur susunan fraksi yang terlihat amburadul. Sebab dalam susunan fraksi tersebut masih tercantum nama-nama yang sama sekali tidak sesuai atau update.
Susunan pada Fraksi Partai Golkar, misalnya, website tersebut masih juga belum mencantum nama ketua fraksi. Begitu juga nama sekretaris Fraksi Partai Golkar, yang masih mencantumkan nama Zainuddin Purba. Padahal nama Ketua dan sekretaris Fraksi Golkar saat ini telah dijabat oleh Irham Buana Nasution dan Dody Taher.
Begitu juga pada susunan Fraksi Nusantara, website masih mencantumkan nama Jafaruddin Harahap dan Zeira Salim Ritonga . Padahal awal Desember 2020 kemarin, paripurna dewan telah mengumumkan pergantian yakni Ketua Fraksi Nusantara DPRDSU dipimpin Ir Loso.
Hal yang sama terlihat di susunan Fraksi PKS, di mana masih mencantumkan nama Misno Adi Syahputra sebagain ketua. Padahal pada paripurna sekitar awal Desember 2020, pimpinan dewan telah mengumumkan nama Jumadi sebagai ketua.
Nuraini yang saat ini menjabat Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Sumut (sebelumnya Kabag Informasi dan Protokol) mengatakan, belanja tenaga peliput tersebut untuk gaji tenaga kontrak di humas sebanyak 11 orang selama 12 bulan. “Itulah gaji bulanannya tak ada yang lain. Bisa dikonfirmasi ke bendahara,” katanya.
Tenaga peliput, imbuh dia, bertugas meliput kegiatan paripurna, RDP dan lain-lain untuk di website bukan merilis berita ke wartawan.
Sebagaimana diketahui, 100 anggota DPRD Sumut mendapatkan laptop merek Lenovo Think Pad seharga Rp16.363.000,00 per unit sehingga totalnya menjadi Rp1.636.300.000,00. (prn/ila)
