26 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Pemko Tebingtinggi Gelar Musrenbang 2022, Wali Kota: Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2022 Kota Tebingtinggi digelar dengan mengambil tema, peningkatan perekonomian melalui infrastruktur pertanian, UMKM dan pelayanan dasar dalam rangka pemulihan ekonomi daerah mendukung Tebingtinggi sebagai kota jasa dan perdagangan, Selasa (23/3) di Balai Kartini Baru Kota Tebingtinggi.

Wali Kota Tebungtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya, mengatakan Musrenbang kali ini adalah musrenbang tahun terakhir dari pada RPJM Kota Tebingtinggi tahun 2017-2022.

Disebutkan Umar Zunaidi, tiga tahun terakhir, dimulai tahun 2020-tahun 2022, ada satu kejadian luar biasa, yang mana terjadi musibah bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19. Akibatnya, banyak terjadi pergeseran- pergeseran biaya yang difokuskan untuk mencapai target, bergeser menanggulangi Pandemi Covid-19.

“Dengan adanya pandemi Covid-19, postur APBD kita mengalami perubahan signifikan. Kalau dulu APBD kita 84 persen dari pusat, 16 persen dari PAD, saat ini dari pusat tinggal 80 persen, bukan kerena PAD menguat namun karena anggarannya untuk penanganan pandemi Covid-19,”terangnya.

Untuk itu, sambung Umar Zunaidi, di tahun 2022 harus menyiapkan dan mengantisipasi tentang tetap berlakunya masalah pandemi Covid-19. Saat ini perlu dicermati, dan masalah kesehatan masyarakat harus terjaga.

“Tahun 2024 semua program startegi nasional akan selesai. Terkait hal itu, kita memastikan bahwa usulan program pengendalian sungai sudah diusulkan agar menjadi program nasional. Dalam rangka pemulihan ekonomi, upaya upaya dalam rangka membangkitkan ekonomi terus digalakkan terkhusus UMKM Kota Tebingtinggi melalui upaya digitalisasi,”paparnya.

Ketua DPRD Basyaruddin Nasution menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang sudah melaksanakan rangkaian kegiatan Musrenbang dari tingkat bawah sampai tingkat kota.

“Kami ada beberapa yang disampaikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan. Ada perhatian kegiatan kita semua, pelayanan kesehatan masyarakat, memperhatikan jaringan pengaman sosial dan memperhatikan kesediaan pangan di masyarakat. Harus menjadi fokus perhatian kita masing masing,” jelas Basaruddin.

Sementara itu, Kepala Biro Sosial dan Kesra Setdaprov Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumatera Utara, Rita Tavip Megawati, mengucapkan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya Musrenbang penyusunan RKPD tahun 2022 di kota Tebingtinggi.

“Perumusan Musrenbang ini memiliki makna sangat penting dan strategis, sehingga tercapainya kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2022 yang telah disusun dan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” bilangnya.

Menurut Rita, ini merupakan penajaman dari visi dan misi, secara formal menjadi landasan penyusunan APBD oleh Kepala Daerah dan disepakati bersama dengan DPRD. Operasional memuat anggaran untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dalam melaksnakan tugas dan fungsi, yang akan ditetapkan kepala daerah masing masing. “Secara faktual menjadi instrumen untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” tutup Rita. (ian)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2022 Kota Tebingtinggi digelar dengan mengambil tema, peningkatan perekonomian melalui infrastruktur pertanian, UMKM dan pelayanan dasar dalam rangka pemulihan ekonomi daerah mendukung Tebingtinggi sebagai kota jasa dan perdagangan, Selasa (23/3) di Balai Kartini Baru Kota Tebingtinggi.

Wali Kota Tebungtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya, mengatakan Musrenbang kali ini adalah musrenbang tahun terakhir dari pada RPJM Kota Tebingtinggi tahun 2017-2022.

Disebutkan Umar Zunaidi, tiga tahun terakhir, dimulai tahun 2020-tahun 2022, ada satu kejadian luar biasa, yang mana terjadi musibah bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19. Akibatnya, banyak terjadi pergeseran- pergeseran biaya yang difokuskan untuk mencapai target, bergeser menanggulangi Pandemi Covid-19.

“Dengan adanya pandemi Covid-19, postur APBD kita mengalami perubahan signifikan. Kalau dulu APBD kita 84 persen dari pusat, 16 persen dari PAD, saat ini dari pusat tinggal 80 persen, bukan kerena PAD menguat namun karena anggarannya untuk penanganan pandemi Covid-19,”terangnya.

Untuk itu, sambung Umar Zunaidi, di tahun 2022 harus menyiapkan dan mengantisipasi tentang tetap berlakunya masalah pandemi Covid-19. Saat ini perlu dicermati, dan masalah kesehatan masyarakat harus terjaga.

“Tahun 2024 semua program startegi nasional akan selesai. Terkait hal itu, kita memastikan bahwa usulan program pengendalian sungai sudah diusulkan agar menjadi program nasional. Dalam rangka pemulihan ekonomi, upaya upaya dalam rangka membangkitkan ekonomi terus digalakkan terkhusus UMKM Kota Tebingtinggi melalui upaya digitalisasi,”paparnya.

Ketua DPRD Basyaruddin Nasution menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang sudah melaksanakan rangkaian kegiatan Musrenbang dari tingkat bawah sampai tingkat kota.

“Kami ada beberapa yang disampaikan sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan. Ada perhatian kegiatan kita semua, pelayanan kesehatan masyarakat, memperhatikan jaringan pengaman sosial dan memperhatikan kesediaan pangan di masyarakat. Harus menjadi fokus perhatian kita masing masing,” jelas Basaruddin.

Sementara itu, Kepala Biro Sosial dan Kesra Setdaprov Sumatera Utara mewakili Gubernur Sumatera Utara, Rita Tavip Megawati, mengucapkan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya Musrenbang penyusunan RKPD tahun 2022 di kota Tebingtinggi.

“Perumusan Musrenbang ini memiliki makna sangat penting dan strategis, sehingga tercapainya kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2022 yang telah disusun dan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” bilangnya.

Menurut Rita, ini merupakan penajaman dari visi dan misi, secara formal menjadi landasan penyusunan APBD oleh Kepala Daerah dan disepakati bersama dengan DPRD. Operasional memuat anggaran untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dalam melaksnakan tugas dan fungsi, yang akan ditetapkan kepala daerah masing masing. “Secara faktual menjadi instrumen untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” tutup Rita. (ian)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/