MEDAN, SUMUTPOS.CO – Buruknya infrastruktur seperti jalan, drainase, dan lampu penerangan jalan umum hingga persoalan sampah masih menjadi permasalahan yang sangat dikeluhkan masyarakat Kota Medan, termasuk di sejumlah kawasan di Kota Medan. Seperti, Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Petisah dan Medan Baru yang menjadi daerah pemilihan (Dapil) I DPRD Medan. Hal ini dikeluhkan sejumlah masyarakat kepada anggota DPRD Medan Robi Barus saat pelaksanaan Reses III masa sidang II tahun 2021, Senin (10/5) di Kompleks River Vallley, Jalan Laboratorium, Medan Barat.
Seperti yang dikeluhkan seorang warga, Ida, warga Kelurahan Silalas, Medan Barat, mengeluhkan minimnya tempat pembuangan sampah (TPS) di kawasan tersebut.
Mendengarkan keluhan itu, Robi Barus menyampaikan, jika pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Medan Barat. Mengingat saat ini, pengelolaan sampah sudah menjadi tanggungjawab masing-masing kecamatan.
“Saat ini pengangkutan dan pengelolaan sampah bukan lagi ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan, tetapi ditangani langsung Kecamatan. Keluhan ini akan kita sampaikan dan kita tindaklanjuti,” jawabnya.
Dikatakan Robi, pelaksanaan Reses III masa Sidang II tahun 2021 yang dilaksanakannya kemarin merupakan tugas rutin anggota DPRD Kota Medan untuk menjemput aspirasi serta keluhan warga di dapilnya masing-masing yang nantinya menjadi masukan bagi wakil rakyat.
Nantinya, masukan tersebut akan ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam e-Pokir dan akan dilaporkan dan disampaikan kepada Pemko Medan dalam sidang paripurna laporan Reses DPRD Kota Medan. “Itu sebabnya pada kesempatan ini, kami ingin mendengar langsung aspirasi dan keluhan dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai pelayanan instansi di Kota Medan, termasuk juga masalah lainnya seperti jalan rusak, sampah, banjir, dan masalah sosial lainnya. Semua aspirasi bapak/Ibu akan kami sampaikan di paripurna nanti untuk ditindaklanjuti,” kata Ketua Fraksi PDIP tersebut.
Namun dalam kesempatan itu juga, Robi Barus mengaku kecewa dan sangat menyayangkan ketidakhadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan resesnya dan sejumlah Reses para wakil rakyat lainnya. (map/ila)
