25 C
Medan
Tuesday, November 26, 2024
spot_img

IDI Sesalkan Kerumunan Vaksinasi Massal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 terbilang cukup tinggi. Semua kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah di seluruh Indonesia, selalu ramai dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

ANTRE: Antrean masyarakat menunggu giliran untuk divaksin Covid-19 menimbulkan kerumunan di GOR Serbaguna Jalan Pancing Medan.

Seperti vaksinasi yang dilakukan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar pada Selasa (3/8), terjadi kerumunan saat masyarakat antri untuk mendapatkan vaksin. Bahkan karena antrean terlalu lama, warga nekat menerobos pagar agar masuk ke dalam gedung.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumatera Utara (Sumut), dr Ramlan Sitompul SpTHT-KL (K) menyesalkan cara pemerintah yang melakukan vaksinasi massal. “Kok vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu,” ujar Ramlan menanggapi saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8).

Dikatakan Ramlan, vaksinasi yang dilakukan secara massal sudah pasti bepotensi menimbulkan kerumunan. Adanya kerumunan, maka berpotensi terjadinya penularan Covid-19. “Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya. Mulai sekarang, dikelola dengan baik kegiatan vaksinasi itu,” kata mantan Ketua IDI Medan ini.

Menurut Ramlan, pemerintah daerah semestinya memberdayakan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1, baik klinik swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Cara ini dinilai lebih profesional dan efektif mencegah kerumunan saat dilakukannya vaksinasi. “Perlu profesional mengelola ini semua, dan seharusnya tak boleh begitu (vaksinasi massal). Kita kan punya perangkat, ada puskesmas, puskesmas pembantu, klinik swasta. Jadi lokasi vaksinasi itu menyebar, bukan dibuat menumpuk seperti itu, massal, massal, massal, akhirnya timbul kerumunan,” ungkapnya.

Ramlan memastikan, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif. Jika ada efek samping setelah vaksinasi, maka bisa ditangani secara cepat. “Berdayakan faskes, jangan dibuat massal lagi. Kalau terus seperti itu, nanti target mulia kita mau menurunkan Covid-19 malah menjadi menambah Covid-19 dengan cara seperti itu,” cetusnya.

Dia menambahkan, sudah semestinya mengembalikan kemuliaan masyarakat Indonesia mendapat layanan kesehatan lebih baik, tanpa menambah korban berjatuhan. “Berlinang air mata kita melihat keadaan ini, sedih melihat masyarakat seperti itu. Kita harus memuliakan masyarakat kita dan menjaga kesehatannya serta memastikan tidak tertular Covid-19,” tandasnya.

Evaluasi Teknis Pelaksanaan

Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap memberi masukan terhadap pelaksanaan vaksinasi massal di Gedung Olahraga (GOR) Jalan Pancing Medan, yang sempat menuai banyak kritikan karena menciptakan kerumunan pada Selasa (3/8). Menurutnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak dan jajarannya, mesti mengatur ulang tata cara pemberian vaksin tersebut kepada masyarakat yang antusias ingin mendapat suntik vaksin Covid-19.

“Pelaksanaan vaksin massal seperti itu harus betul-betul diatur manajemennya secara rapi, tidak sekadar gagah-gagahan bikin vaksin massal tapi pengelolaannya amburadul,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (4/8).

Menurutnya, Polres Batubara dapat dijadikan role model bagi penyelenggara vaksinasi massal. “Polres Batubara pernah bikin vaksin massal sampai 3.000-an orang dalam rangka Hari Bhayangkara yang lalu di Komplek Perumahan Tanjung Gading, tapi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Manajemen vaksin massal yang baik menurut saya harus dimulai dari bawah, tingkat lingkungan, kelurahan dan diatur sebaik dan serapi mungkin,” tuturnya.

Antara lain caranya, sebut mantan Wakil Bupati Asahan itu, panitia penyelenggara harus koordinasi dengan pemerintahan setempat, mulai dari kadus, kepling, RT/RW, kades/lurah, dan camat untuk melakukan pendataan sekaligus registrasi. Jumlah peserta dan distribusinya per kelurahan, mesti disesuaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia.

Kemudian, peserta dimobilisasi atau bila perlu disediakan kenderaan seperti truk atau pakai mobil milik polisi, berdasarkan sikwen waktu (jam yang berbeda), sehingga massa tidak bertumpuk di jam yang sama, sehingga antrean tidak menimbulkan kerumunan secara membludak. “Harus ada petugas khusus yang mengatur. Dari tribun, sesuai giliran atau nomor antrean, diarahkan secara bergelombang sesuai kelompoknya, diarahkan ke kursi-kursi yang telah disediakan di arena screening sebelum vaksin. Dari arena screening, masuk ke arena pemaksinan dengan jumlah kursi berbanjar sebanyak jalur screening, tetap sesuai kelompoknya. Semua tahapan proses tersebut diatur dan dijaga oleh petugas secara ketat. Semua proses berjalan sesuai nomor antrean sekali lagi sesuai dengan nomor antrean,” urai Yahdi.

Setelah divaksin, lanjut dia, peserta diarahkan ke meja penyerahan surat sertifikat vaksin atau formulir untuk jadwal vaksin kedua. Meja pelayanan juga dibuat beberapa jalur. Setelah itu peserta yang sudah menerima sertifikat atau surat jadwal vaksin kedua langsung ke pintu keluar yang berbeda dan langsung diarahkan pulang ke rumah agar tidak berkerumunan di luar.

Sementara untuk vaksin kedua, lanjut Yahdi, sebaiknya dilakukan di Puskesmas tanpa lagi harus datang ke GOR, sehingga lebih terarah dan lebih tertib dan tidak menumpuk di satu tempat. “Saya sangat prihatin atas kejadian ini karena rawan sekali dan sangat berpotensi terjadinya penularan yang dapat menimbulkan klaster baru. Siapa yang bisa jamin kalau diantara ribuan orang itu tidak ada carrier/orang yang bawa virus,” katanya.

Hemat dia, di masa sulit ini, semua pihak mesti menahan diri agar tidak dengan cepat menjustifikasi orang atau instansi manapun, yang sudah bergerak nyata ingin membantu memutus rantai penularan Covid-19, yakni salah satu caranya melalui percepatan program vaksinasi. “Karena bagaimanapun upaya Kapolda kita untuk mempercepat vaksinasi perlu dihargai dan diapresiasi. Cuma mungkin pengelolaannya yang perlu diperbaiki. Kita harus saling menahan diri agar tidak memperkeruh situasi,” pungkasnya.

Apresiasi Warga Medan

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Gebyar Vaksin Presisi yang digelar di GOR Serbaguna Pancing, pada Selasa (3/8) kemarin, berjalan lancar dan tertib. “Vaksinasi berjalan tertib. Ada masyarakat, pelajar, difabel, yang mengikuti vaksinasi di GOR Pancing,” ujarnya.

Apresiasi pun disampaikan warga Medan yang telah mengikuti Gebyar Vaksin Presisi tersebut. Seperti yang disampaikan seorang peserta vaksin, P Sembiring Milala (47), warga Dusun III Ujung Jawi, Kecamatan Pancurbatu. Dia mengaku senang mendapat vaksinasi secara gratis itu. ‘’Saya sangat berterima kasih kepada Polda Sumut. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini sistem kekebalan tubuh saya terjaga,’’ ujarnya.

Hal Senada juga dikatakan Debby Anggrainy (21), mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia (UMI). Menurutnya, vaksinasi ini penting di masa pandemi Covid-19. ‘’Saya mengapresiasi dan terima masih atas kebijakan Polri menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal untuk masyarakat umum,’’ pungkasnya. (ris/prn/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 terbilang cukup tinggi. Semua kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah di seluruh Indonesia, selalu ramai dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

ANTRE: Antrean masyarakat menunggu giliran untuk divaksin Covid-19 menimbulkan kerumunan di GOR Serbaguna Jalan Pancing Medan.

Seperti vaksinasi yang dilakukan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar pada Selasa (3/8), terjadi kerumunan saat masyarakat antri untuk mendapatkan vaksin. Bahkan karena antrean terlalu lama, warga nekat menerobos pagar agar masuk ke dalam gedung.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumatera Utara (Sumut), dr Ramlan Sitompul SpTHT-KL (K) menyesalkan cara pemerintah yang melakukan vaksinasi massal. “Kok vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu,” ujar Ramlan menanggapi saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8).

Dikatakan Ramlan, vaksinasi yang dilakukan secara massal sudah pasti bepotensi menimbulkan kerumunan. Adanya kerumunan, maka berpotensi terjadinya penularan Covid-19. “Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya. Mulai sekarang, dikelola dengan baik kegiatan vaksinasi itu,” kata mantan Ketua IDI Medan ini.

Menurut Ramlan, pemerintah daerah semestinya memberdayakan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1, baik klinik swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Cara ini dinilai lebih profesional dan efektif mencegah kerumunan saat dilakukannya vaksinasi. “Perlu profesional mengelola ini semua, dan seharusnya tak boleh begitu (vaksinasi massal). Kita kan punya perangkat, ada puskesmas, puskesmas pembantu, klinik swasta. Jadi lokasi vaksinasi itu menyebar, bukan dibuat menumpuk seperti itu, massal, massal, massal, akhirnya timbul kerumunan,” ungkapnya.

Ramlan memastikan, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif. Jika ada efek samping setelah vaksinasi, maka bisa ditangani secara cepat. “Berdayakan faskes, jangan dibuat massal lagi. Kalau terus seperti itu, nanti target mulia kita mau menurunkan Covid-19 malah menjadi menambah Covid-19 dengan cara seperti itu,” cetusnya.

Dia menambahkan, sudah semestinya mengembalikan kemuliaan masyarakat Indonesia mendapat layanan kesehatan lebih baik, tanpa menambah korban berjatuhan. “Berlinang air mata kita melihat keadaan ini, sedih melihat masyarakat seperti itu. Kita harus memuliakan masyarakat kita dan menjaga kesehatannya serta memastikan tidak tertular Covid-19,” tandasnya.

Evaluasi Teknis Pelaksanaan

Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap memberi masukan terhadap pelaksanaan vaksinasi massal di Gedung Olahraga (GOR) Jalan Pancing Medan, yang sempat menuai banyak kritikan karena menciptakan kerumunan pada Selasa (3/8). Menurutnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak dan jajarannya, mesti mengatur ulang tata cara pemberian vaksin tersebut kepada masyarakat yang antusias ingin mendapat suntik vaksin Covid-19.

“Pelaksanaan vaksin massal seperti itu harus betul-betul diatur manajemennya secara rapi, tidak sekadar gagah-gagahan bikin vaksin massal tapi pengelolaannya amburadul,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (4/8).

Menurutnya, Polres Batubara dapat dijadikan role model bagi penyelenggara vaksinasi massal. “Polres Batubara pernah bikin vaksin massal sampai 3.000-an orang dalam rangka Hari Bhayangkara yang lalu di Komplek Perumahan Tanjung Gading, tapi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Manajemen vaksin massal yang baik menurut saya harus dimulai dari bawah, tingkat lingkungan, kelurahan dan diatur sebaik dan serapi mungkin,” tuturnya.

Antara lain caranya, sebut mantan Wakil Bupati Asahan itu, panitia penyelenggara harus koordinasi dengan pemerintahan setempat, mulai dari kadus, kepling, RT/RW, kades/lurah, dan camat untuk melakukan pendataan sekaligus registrasi. Jumlah peserta dan distribusinya per kelurahan, mesti disesuaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia.

Kemudian, peserta dimobilisasi atau bila perlu disediakan kenderaan seperti truk atau pakai mobil milik polisi, berdasarkan sikwen waktu (jam yang berbeda), sehingga massa tidak bertumpuk di jam yang sama, sehingga antrean tidak menimbulkan kerumunan secara membludak. “Harus ada petugas khusus yang mengatur. Dari tribun, sesuai giliran atau nomor antrean, diarahkan secara bergelombang sesuai kelompoknya, diarahkan ke kursi-kursi yang telah disediakan di arena screening sebelum vaksin. Dari arena screening, masuk ke arena pemaksinan dengan jumlah kursi berbanjar sebanyak jalur screening, tetap sesuai kelompoknya. Semua tahapan proses tersebut diatur dan dijaga oleh petugas secara ketat. Semua proses berjalan sesuai nomor antrean sekali lagi sesuai dengan nomor antrean,” urai Yahdi.

Setelah divaksin, lanjut dia, peserta diarahkan ke meja penyerahan surat sertifikat vaksin atau formulir untuk jadwal vaksin kedua. Meja pelayanan juga dibuat beberapa jalur. Setelah itu peserta yang sudah menerima sertifikat atau surat jadwal vaksin kedua langsung ke pintu keluar yang berbeda dan langsung diarahkan pulang ke rumah agar tidak berkerumunan di luar.

Sementara untuk vaksin kedua, lanjut Yahdi, sebaiknya dilakukan di Puskesmas tanpa lagi harus datang ke GOR, sehingga lebih terarah dan lebih tertib dan tidak menumpuk di satu tempat. “Saya sangat prihatin atas kejadian ini karena rawan sekali dan sangat berpotensi terjadinya penularan yang dapat menimbulkan klaster baru. Siapa yang bisa jamin kalau diantara ribuan orang itu tidak ada carrier/orang yang bawa virus,” katanya.

Hemat dia, di masa sulit ini, semua pihak mesti menahan diri agar tidak dengan cepat menjustifikasi orang atau instansi manapun, yang sudah bergerak nyata ingin membantu memutus rantai penularan Covid-19, yakni salah satu caranya melalui percepatan program vaksinasi. “Karena bagaimanapun upaya Kapolda kita untuk mempercepat vaksinasi perlu dihargai dan diapresiasi. Cuma mungkin pengelolaannya yang perlu diperbaiki. Kita harus saling menahan diri agar tidak memperkeruh situasi,” pungkasnya.

Apresiasi Warga Medan

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Gebyar Vaksin Presisi yang digelar di GOR Serbaguna Pancing, pada Selasa (3/8) kemarin, berjalan lancar dan tertib. “Vaksinasi berjalan tertib. Ada masyarakat, pelajar, difabel, yang mengikuti vaksinasi di GOR Pancing,” ujarnya.

Apresiasi pun disampaikan warga Medan yang telah mengikuti Gebyar Vaksin Presisi tersebut. Seperti yang disampaikan seorang peserta vaksin, P Sembiring Milala (47), warga Dusun III Ujung Jawi, Kecamatan Pancurbatu. Dia mengaku senang mendapat vaksinasi secara gratis itu. ‘’Saya sangat berterima kasih kepada Polda Sumut. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini sistem kekebalan tubuh saya terjaga,’’ ujarnya.

Hal Senada juga dikatakan Debby Anggrainy (21), mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia (UMI). Menurutnya, vaksinasi ini penting di masa pandemi Covid-19. ‘’Saya mengapresiasi dan terima masih atas kebijakan Polri menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal untuk masyarakat umum,’’ pungkasnya. (ris/prn/mag-1)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/