MEDAN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut mengeluh karena gaji beserta tunjangan sebesar Rp20.500.000, yang harusnya diterima per 1 Januari 2012, hingga saat ini tak kunjung cair.
Jadi, jika dikalkulasikan jumlah tunjangan tersebut dengan jumlah 100 anggota DPRD Sumut, maka total keseluruhannya dibutuhkan dana sebesar Rp2.050.000.000.
“Belum cair gaji sampai sekarang. Harusnya tanggal 1 Januari lalu,” kata salah seorang anggota DPRD Sumut di gedung DPRD Sumut yang enggan disebutkan namanya kepada Sumut Pos, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/1).
Hal tersebut dibenarkan anggota DPRD Sumut lainnya, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Arba.
“Iya, harusnya memang tanggal 1 Januari lalu sudah keluar. Sampai sekarang belum keluar,” akunya.
Sedangkan itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga menjelaskan, keterlambatan anggota DPRD Sumut menerima gaji dan tunjangan dikarenakan, proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2012 relatif lebih lambat, jika dibandingkan pengesahan APBD tahun sebelumnya.
APBD yang disahkan juga, terbentur dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dimana membutuhkan waktu lebih kurang sekitar dua pekan.
Dijelaskannya, pimpinan dewan juga telah mengisntruksikan, agar untuk anggota bisa didahulukan, dengan catatan tidak melanggar aturan aturan yang ada.
Terkait hal itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut Randiman Tarigan yang dikonfirmasi Sumut Pos mengenai hal itu menjawab, hal tersebut terkendala belum ditandatanganinya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tunjangan anggota dewan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho. (ari)
