JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan, pihaknya telah menyusun delapan skema penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah 1443 Hijriah bagi calon jemaah asal Indonesia di tengah pandemi virus corona. Hal itu sebagai langkah persiapan pemerintah usai pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan nota diplomatik mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.
Skema pertama, kata Hilman, jamaah umrah asal Indonesia tetap mengikuti persyaratan atau ketentuan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Skema kedua, ia mengatakan jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat. “Baik sebelum keberangkatan, saat perjalanan ibadah umrah hingga kembali ke tanah air,” kata Hilman saat ditemui di Hotel Orchardz, Kemayoran, Jakarta, Senin (18/10).
Skema ketiga, Hilman memastikan pemberangkatan/kepulangan jemaah akan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu, yakni melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Hal itu bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. “Skema keempat yakni penerbangan yang diizinkan untuk mengangkut jemaah umrah beserta barang bawaannya diusulkan menggunakan penerbangan langsung atau (direct flight) Indonesia-Arab Saudi PP,” kata dia.
Skema kelima, Hilman mengatakan para calon jemaah wajib melaksanakan tes swab PCR sebelum keberangkatan secara terpadu. Para jemaah juga akan dikarantina di Asrama Haji sebelum keberangkatan dan sesampainya di Tanah Air.
Skema keenam yakni aplikasi PeduliLindungi Kemenkes akan terintegrasi dengan aplikasi Tawakalna milik Arab Saudi dan Siskopatuh milik Kemenag. “Ini sudah bisa didaftar dan mereka bisa dicek kesehatannya. Hal ini guna memudahkan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah,” kata dia.
Skema ketujuh, Hilman memastikan barcode sertifikat vaksin akan dicetak dan dibagikan kepada jemaah umrah. Upaya itu dilakukan agar barcode atau kode batang vaksin milik calon jemaah umrah nantinya bisa terbaca oleh mesin pindai yang ada di Arab Saudi saat penyelenggaraan ibadah umrah nanti. “Skema terakhir terkait perubahan biaya referensi perjalanan ibadah umrah mengikuti perkembangan dan biaya protokol kesehatan di kedua negara,” kata dia.
Lebih lanjut, Hilman mengatakan delapan skema tersebut telah disampaikan kepada para perwakilan Panitia Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU). Hal itu untuk mendapatkan masukan positif untuk melaksanakan implementasinya di lapangan.
18 Ribu Jamaah Siap Berangkat
Sebanyak 18 ribu jamaah umrah Indonesia siap berangkat ke Tanah Suci. Mereka adalah jamaah umrah yang telah terdata dalam Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Noer Aliya Fitra mengatakan, hingga hari ini, sebanyak 59.757 jamaah yang telah mendaftar di Siskopatuh.
Kemudian, sekitar 41 lebih jamaah telah melakukan pembayaran setoran ke masing-masing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). “Yang sudah siap diberangkatkan, sudah punya tiket dan visa 18 ribu orang sudah siap berangkat,” ujar Noer kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/10).
Pendataan tersebut sebagai tindak lanjut usai Indonesia menerima nota diplomatik yang dikeluarkan pada Jumat 8 Oktober 2021 oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam hal ini Ditjen PHU telah meminta para PPIU untuk melakukan langkah-langkah persiapan yakni melakukan pendataan terhadap jamaah tertunda.
Lalu, ia menambahkan, ada sebanyak 1.628 jamaah yang pada saat itu sudah berangkat dan namun ditolak oleh pemerintah Arab Saudi. “Transit dulu ke negara ketiga tapi di Arab Saudi menolak karena menutup keberangkatan,” jelasnya. Kemudian untuk update PPIU, lanjutnya sudah ada 100 PPIU yang telah mengirimkan data ke Ditjen PHU. “PPIU sudah menyiapkan kepada kami data jamaah yang dosis lengkap, siap diberangkatkan dan lain-lain. Kami akan siapkan perkembangannya,” ucapnya.
Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan al-Rabiah, terkait pelaksanaan umrah bagi jamaah Indonesia. Budi mengaku berteman baik dengan Tawfiq bin Fawzan al-Rabiah yang merupakan mantan menteri kesehatan.
“Jadi teman saya baru dipromosikan dari Menteri Kesehatan jadi Menteri Haji dan saya sudah beberapa kali melakukan pembicaraan via telepon dan meeting sekali di Roma dengan beliau dan beliau janji membantu (umrah),” kata Budi, dalam konferensi pers secara virtual terkait perpanjangan PPKM level 1-4, Senin (18/10).
Budi juga mengatakan, otoritas Arab Saudi akan mengizinkan calon jamaah umrah yang disuntik vaksin Sinovac untuk melaksanakan ibadah. Namun, jemaah harus melakukan karantina selama 5 hari. “Buat teman-teman kalau memang merasa ingin ke Arab Saudi ada caranya, cuma memang lebih lama lima hari (karantina) di sana,” ujar Budi.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari akselerasi persiapan penyelenggaraan haji dan umrah pada masa pandemi Covid-19. “Kita akan segera menghadapi kemungkinan dibukanya penyelenggaraan umrah di masa pandemi,” kata Hilman, melalui keterangan tertulis, Rabu (13/10) lalu.
“Bersamaan itu, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah juga harus dilakukan dan diperkirakan masih berlangsung dalam suasana pandemi,” tutur dia.
Hilman mengatakan, pemerintah berupaya memfasilitasi jemaah secara lebih baik. Adapun tim yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 936 Tahun 2021 ini beranggotakan 57 orang, terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua. Kemudian sekretaris, dan anggota yang berasal dari berbagai unsur yakni Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri. “Tim ini bertugas merancang, menyiapkan, dan mengoordinasikan kebijakan dan rencana mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah haji dan perjalanan ibadah umrah tahun 1443 Hijriah,” ujarnya.
Terkait persiapan penyelenggaraan ibadah umrah, Hilman meminta jajarannya untuk melakukan sejumlah upaya, antara lain berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya, penyiapan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah umrah, pembukaan akses data vaksinasi jemaah umrah, dan penyiapan skema keberangkatan dan kepulangan jamaah umrah.(jpc/cnn/kps)
