28 C
Medan
Thursday, November 21, 2024
spot_img

Wali Kota Medan Jangan Asal Copot

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pencopotan Abidin selaku Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas PU Kota Medan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, mendapatkan respon dari wakil rakyat di Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution SH MH.

Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution SH MH./ist

Kepada Sumut Pos, Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution SH MH menilai, bahwa apa yang dilakukan Bobby memang memiliki sisi positif. Pasalnya, ketegasan yang dilakukan Bobby Nasution memang merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Medan, termasuk dalam masalah penanganan banjir yang merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan.

“Saya secara pribadi menilai, pencopotan jabatan itu sebagai satu hal yang baik. Kita mau pembangunan Kota Medan ini cepat terlaksana, termasuk penanganan banjir,” ucap Mulia kepada Sumut Pos, Kamis (4/11).

Selain itu, kata Mulia, ketegasan yang dilakukan Bobby dapat merubah kinerja para pejabat di lingkungan Pemko Medan. Pasalnya, ketegasan itu juga dapat menjadi shock therapy untuk ‘membangunkan’ para pejabat yang selama ini tidak produktif agar dapat bekerja lebih baik sesuai dengan Tupoksinya.

“Dengan hal ini, para pejabat akan berfikir dan lebih peka terhadap masalah yang ada di wilayahnya. Bila memang pejabat yang bersangkutan tidak serius dalam menjalankan program yang disampaikan Wali Kota Medan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada pejabat lainnya, maka wajar saja pencopotan itu dilakukan. Saya setuju dengan stetament Wali Kota Medan kemarin, jadi pejabat itu jangan berleha-leha,” ujarnya.

Disisi lain, Mulia juga meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul bila setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus disikapi dengan pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.

“Sebab tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pencopotan jabatan seperti itu. Terkadang kita perlu mempelajari dulu, apakah pencopotan itu akan lebih banyak mendatangkan dampak positif atau justru dampak negatifnya,” katanya.

Kalaupun harus melakukan pencopotan jabatan, Mulia meminta Wali Kota Medan untuk dapat memastikan terlebih dulu, bahwa pejabat baru pengganti pejabat yang dicopot adalah pejabat yang berkompeten dibidangnya. Dengan begitu, pencopotan pejabat yang lama akan berdampak baik dengan adanya perubahan yang diberikan pejabat yang baru.

“Kita tidak mau, pejabat yang baru justru tidak berkompeten dibidangnya dan terpaksa harus mempelajari masalah yang ada dulu. Akibatnya, pembenahan masalah justru memakan waktu. Padahal di sisi lain, Wali Kota ingin agar percepatan pembangunan termasuk penanganan banjir dapat diselesaikan secepat mungkin,” ungkapnya.

Dilanjutkan Mulia, kebijakan ini tentu berbeda dengan kebijakan Wali Kota Medan yang mencopot oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemko Medan yang terbukti melakukan pungli. Justru untuk pejabat yang dicopot karena melakukan pungli, Mulia mengaku mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution secara penuh.

“Pungli itu masalah mental, pejabat yang bermasalah secara mental memang wajib diberi sanksi tegas. Tapi ini bukan masalah pungli, apalagi masalah banjir ini memang tidak mudah penyelesaiannya,” lanjutnya.

Kedepannya, Mulia berharap agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan juga dapat memberikan arahan yang jelas kepada setiap Kepala UPT nya yang ada di setiap wilayah. Dengan demikian, setiap Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas berjalannya program-program Wali Kota Medan.

“Kami di DPRD Medan juga berharap, pencopotan jabatan Kepala UPT Dinas PU kemarin dapat ‘membangunkan’ para pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak produktif dan tidak peka terhadap tugas-tugasnya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot jabatan Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Abidin.

Bobby Nasution mengaku kecewa dengan kinerja Kepala UPT OPJD Kecamatan Medan Kota tersebut, terkait kondisi buruknya drainase di Kota Medan. Saat itu, Bobby Nasution melihat genangan akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Kondisi air juga tampak tidak lancar melewati drainase akibat buruknya fungsi drainase.

Setelah diselidiki, ternyata ada masalah di drainase yang menghubungkan kecamatan Medan Denai, Medan Area dan Medan Kota. Karena itu, genangan banjir berlangsung sekitar satu jam sebelum surut.

Melihat hal itu, Bobby Nasution memanggil kepala UPT OPJD Medan Kota malam itu juga. Dan akhirnya, temuan Bobby Nasution di lapangan tersebut berujung pada pencopotan jabatan Kepala UPT OPJD Medan Kota. Ditanya mengenai kabar pencopotan jabatan tersebut, Bobby Nasution pun membenarkannya.

“Ya ini memang benar ada pencopotan Kepala UPT, hal itu dimaksudkan untuk penyegaran. Kita ingin pejabat yang bisa bekerja dengan baik, cepat dan efektif,” jawab Bobby Nasution, Rabu (3/11).

Menurut Bobby, pencopotan pejabat seperti itu diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pejabat lain. Bobby Nasution meminta, agar seluruh pejabat di Kota Medan dapat bekerja dengan serius.

“Apalagi soal drainase. Saya sangat concern mengatasi persoalan banjir, jadi pejabat jangan berleha-leha. Harus kerja keras, cepat dan efektif untuk masyarakat,” tegasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pencopotan Abidin selaku Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas PU Kota Medan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution, mendapatkan respon dari wakil rakyat di Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution SH MH.

Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution SH MH./ist

Kepada Sumut Pos, Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution SH MH menilai, bahwa apa yang dilakukan Bobby memang memiliki sisi positif. Pasalnya, ketegasan yang dilakukan Bobby Nasution memang merupakan hal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Medan, termasuk dalam masalah penanganan banjir yang merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan.

“Saya secara pribadi menilai, pencopotan jabatan itu sebagai satu hal yang baik. Kita mau pembangunan Kota Medan ini cepat terlaksana, termasuk penanganan banjir,” ucap Mulia kepada Sumut Pos, Kamis (4/11).

Selain itu, kata Mulia, ketegasan yang dilakukan Bobby dapat merubah kinerja para pejabat di lingkungan Pemko Medan. Pasalnya, ketegasan itu juga dapat menjadi shock therapy untuk ‘membangunkan’ para pejabat yang selama ini tidak produktif agar dapat bekerja lebih baik sesuai dengan Tupoksinya.

“Dengan hal ini, para pejabat akan berfikir dan lebih peka terhadap masalah yang ada di wilayahnya. Bila memang pejabat yang bersangkutan tidak serius dalam menjalankan program yang disampaikan Wali Kota Medan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada pejabat lainnya, maka wajar saja pencopotan itu dilakukan. Saya setuju dengan stetament Wali Kota Medan kemarin, jadi pejabat itu jangan berleha-leha,” ujarnya.

Disisi lain, Mulia juga meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul bila setiap persoalan yang terjadi di lapangan harus disikapi dengan pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan.

“Sebab tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pencopotan jabatan seperti itu. Terkadang kita perlu mempelajari dulu, apakah pencopotan itu akan lebih banyak mendatangkan dampak positif atau justru dampak negatifnya,” katanya.

Kalaupun harus melakukan pencopotan jabatan, Mulia meminta Wali Kota Medan untuk dapat memastikan terlebih dulu, bahwa pejabat baru pengganti pejabat yang dicopot adalah pejabat yang berkompeten dibidangnya. Dengan begitu, pencopotan pejabat yang lama akan berdampak baik dengan adanya perubahan yang diberikan pejabat yang baru.

“Kita tidak mau, pejabat yang baru justru tidak berkompeten dibidangnya dan terpaksa harus mempelajari masalah yang ada dulu. Akibatnya, pembenahan masalah justru memakan waktu. Padahal di sisi lain, Wali Kota ingin agar percepatan pembangunan termasuk penanganan banjir dapat diselesaikan secepat mungkin,” ungkapnya.

Dilanjutkan Mulia, kebijakan ini tentu berbeda dengan kebijakan Wali Kota Medan yang mencopot oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemko Medan yang terbukti melakukan pungli. Justru untuk pejabat yang dicopot karena melakukan pungli, Mulia mengaku mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution secara penuh.

“Pungli itu masalah mental, pejabat yang bermasalah secara mental memang wajib diberi sanksi tegas. Tapi ini bukan masalah pungli, apalagi masalah banjir ini memang tidak mudah penyelesaiannya,” lanjutnya.

Kedepannya, Mulia berharap agar Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan juga dapat memberikan arahan yang jelas kepada setiap Kepala UPT nya yang ada di setiap wilayah. Dengan demikian, setiap Kepala UPT dapat bertanggungjawab atas berjalannya program-program Wali Kota Medan.

“Kami di DPRD Medan juga berharap, pencopotan jabatan Kepala UPT Dinas PU kemarin dapat ‘membangunkan’ para pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tidak produktif dan tidak peka terhadap tugas-tugasnya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot jabatan Kepala UPT Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase (OPJD) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Abidin.

Bobby Nasution mengaku kecewa dengan kinerja Kepala UPT OPJD Kecamatan Medan Kota tersebut, terkait kondisi buruknya drainase di Kota Medan. Saat itu, Bobby Nasution melihat genangan akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Kondisi air juga tampak tidak lancar melewati drainase akibat buruknya fungsi drainase.

Setelah diselidiki, ternyata ada masalah di drainase yang menghubungkan kecamatan Medan Denai, Medan Area dan Medan Kota. Karena itu, genangan banjir berlangsung sekitar satu jam sebelum surut.

Melihat hal itu, Bobby Nasution memanggil kepala UPT OPJD Medan Kota malam itu juga. Dan akhirnya, temuan Bobby Nasution di lapangan tersebut berujung pada pencopotan jabatan Kepala UPT OPJD Medan Kota. Ditanya mengenai kabar pencopotan jabatan tersebut, Bobby Nasution pun membenarkannya.

“Ya ini memang benar ada pencopotan Kepala UPT, hal itu dimaksudkan untuk penyegaran. Kita ingin pejabat yang bisa bekerja dengan baik, cepat dan efektif,” jawab Bobby Nasution, Rabu (3/11).

Menurut Bobby, pencopotan pejabat seperti itu diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pejabat lain. Bobby Nasution meminta, agar seluruh pejabat di Kota Medan dapat bekerja dengan serius.

“Apalagi soal drainase. Saya sangat concern mengatasi persoalan banjir, jadi pejabat jangan berleha-leha. Harus kerja keras, cepat dan efektif untuk masyarakat,” tegasnya. (map)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/