HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO —Budidaya perikanan darat berupaya dimaksimalkan kepada masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba (KTD), Sumatera Utara.
TEKS FOTO DIABADIKAN: Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang dan Anggota DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor diabadikan bersama masyarakat penerima manfaat sampan dan benih ikan di Desa Sinambela, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas, Selasa (9/11) sore. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
Upaya ini untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No.60 tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Perpres ini, salah satunya mengatur optimalisasi kualitas air Danau Toba dari aktivitas KJA perusahaan dan masyarakat menjadi zero (0) KJA.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumut, Mulyadi Simatupang, selama ini masyarakat yang berada di KDT menjadikan sumber penghasilan utama dari aktivitas perikanan melalui Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba.
Oleh karenanya, Pemprov Sumut kata dia, melalui DKP akan hadir untuk membantu masyarakat di KDT secara perlahan beralih dari budidaya ikan memanfaatkan KJA menuju perikanan darat.
“Salah satunya tentu kita ingin menyentuh apa yang menjadi penghasilan rakyat. Program kita bagaimana mendukung KDT untuk peningkatan perekonomian rakyat, juga agar program wisata super prioritas Danau Toba dapat tercapai,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/11).
Bersama mitra kerja DKP yakni Komisi B DPRD Sumut, pihaknya bakal lebih memasifkan program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di KDT yang selama ini kehidupannya dari KJA, menuju usaha perikanan darat.
“Bersama pemda setempat juga kami akan melatih bagaimana cara budidaya ikan dengan baik. Mereka kan belum berpengalaman di bidang perikanan darat ini, tentu ada beberapa syarat untuk kualitas budidaya ikan. Bagaimana airnya, tanahnya, dan PH-nya. Intinya kami berharap ke depan penghasilan rakyat maupun lingkungan KDT lebih baik,” pungkasnya. (prn)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO —Budidaya perikanan darat berupaya dimaksimalkan kepada masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba (KTD), Sumatera Utara.
TEKS FOTO DIABADIKAN: Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang dan Anggota DPRD Sumut, Pantur Banjarnahor diabadikan bersama masyarakat penerima manfaat sampan dan benih ikan di Desa Sinambela, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbahas, Selasa (9/11) sore. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
Upaya ini untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden No.60 tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Perpres ini, salah satunya mengatur optimalisasi kualitas air Danau Toba dari aktivitas KJA perusahaan dan masyarakat menjadi zero (0) KJA.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumut, Mulyadi Simatupang, selama ini masyarakat yang berada di KDT menjadikan sumber penghasilan utama dari aktivitas perikanan melalui Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba.
Oleh karenanya, Pemprov Sumut kata dia, melalui DKP akan hadir untuk membantu masyarakat di KDT secara perlahan beralih dari budidaya ikan memanfaatkan KJA menuju perikanan darat.
“Salah satunya tentu kita ingin menyentuh apa yang menjadi penghasilan rakyat. Program kita bagaimana mendukung KDT untuk peningkatan perekonomian rakyat, juga agar program wisata super prioritas Danau Toba dapat tercapai,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/11).
Bersama mitra kerja DKP yakni Komisi B DPRD Sumut, pihaknya bakal lebih memasifkan program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di KDT yang selama ini kehidupannya dari KJA, menuju usaha perikanan darat.
“Bersama pemda setempat juga kami akan melatih bagaimana cara budidaya ikan dengan baik. Mereka kan belum berpengalaman di bidang perikanan darat ini, tentu ada beberapa syarat untuk kualitas budidaya ikan. Bagaimana airnya, tanahnya, dan PH-nya. Intinya kami berharap ke depan penghasilan rakyat maupun lingkungan KDT lebih baik,” pungkasnya. (prn)
