MEDAN, SUMUTPOS.CO – WAKIL Ketua MPR RI Ahmad Muzani, menyoroti naiknya harga bahan pokok termasuk bensin dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan harga sejumlah bahan pangan, BBM dan PPN itu terjadi jelang bulan suci Ramadan 2022.
Muzani berharap, pemerintah mampu menangani persoalan mendasar terkait kenaikan harga-harga bahan pokok tersebut. Muzani juga berharap, masyarakat sabar dalam menghadapi persoalan kenaikan harga bahan pokok ini sehingga keimanan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa tidak terganggu.
“Ketika ingin memasuki Bulan Ramadan, masyarakat begitu bergembira, berbagai macam penyambutan dilakukan menghadapi bulan yang penuh berkah ini Otomatis konsumsi masyarakat meningkat. Namun, kita menghadapi kenyataan bahwa harga-harga sembako naik. Minyak goreng, daging, beras, cabai, gula, terigu, kedelai, sampai bensin dan PPN juga naik,” kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (1/4).
Muzani menambahkan, kenaikan harga-harga ini di satu sisi sebagai tanda atau dampak dari bangkitnya geliat ekonomi Indonesia pascapandemi. Tapi di sisi lain, ini juga dampak dari adanya perang antara Rusia-Ukraina.
“Beban pengeluaran dari kenaikan itu tentu saja berat dan ini dapat mengganggu kekhusyukan kita dalam menjalankan ibadah puasa, karena ekonomi belum sepenuhnya pulih. Tapi kami percaya kesabaran kita dalam menghadapi persoalan ini, termasuk ekonomi, tidak akan mengganggu kita dalam menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.
Sekjen Partai Gerindra itu juga berharap, pemerintah bisa memberikan intervensi terhadap kenaikan-kenaikan harga bahan pokok. Misalnya dengan melakukan operasi pasar. Kemudian, Muzani mengatakan, sektor pasar juga harus dipenuhi produk-produk yang dihasilkan dari para petani lokal.
“Kita harus memanfaatkan keterampilan para petani kita. Sumber-sumber makanan yang dihasilkan para petani mulai dari beras, sayur mayur, buah harus bisa menjadi keberkahan bagi makanan kita sehari-hari. Caranya dengan tidak mamasukan bahan atau barang impor ke pasar. Sehingga itu menjadi keberkahan bagi kita semua, termasuk peningkatan kesejahteraan para petani,” jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Muzani mengingatkan, masyarakat harus tetap mengedepankan kedisiplinan protokol kesehatan. Sebab pandemi saat ini masih menjadi ancaman bagi setiap negara di dunia. Sehingga kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan menjadi penting.
Di sisi lain, Muzani berharap masyarakat bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam bersosialisasi di setiap lapisan masyarakat. Itu adalah kunci bagi kekuatan Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI. “Indonesia adalah negara besar. Tolerenasi antar umat beragama telah menjadi keniscayaan dalam berbangsa dan bernegara sejak dulu hingga sekarang. Keberagaman sudah menjadi budaya yang mengakar bagi Indonesia. Apabila bulan suci ramadhan bisa kita jalankan dengan kekhusuan, itu telah menjadi bukti kita telah menjadi bangsa yang toleran,” tutup Muzani.
Sebelumnya, selain kenaikan harga bahan-bahan pokok, pemerintah juga menaikan harga bensin pertama menjadi Rp 12.500 dan juga tatif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen. Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia, Ajib Hamdani mengatakan, meskipun kenaikan PPN sebesar 1 persen, tetap akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. “Karena sudah pasti kenaikan PPN ini dikenakan atas masyarakat, bukan oleh pengusahanya,” kata Ajib.
Ia memperkirakan kenaikan PPN ini dapat menyumbang pada angka inflasi, dan menekan target pertumbuhan ekonomi. “Jadi kalau pun pemerintah membuat target ekonomi tinggi, di atas 5% misalnya. Tapi kalau inflasinya tinggi, itu sama juga bohong,” katanya.
Sementara, pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengilustrasikan harga sepotong ayam goreng seharga Rp10.000, bisa naik hingga Rp11.600 jika kenaikkan PPN 1% diterapkan. Sebab, bahan-bahan produksinya juga ikut naik karena beban PPN. “Sekarang kita realita saja, minyak gorengnya saja sudah naik,” katanya.
“Masyarakat sudah berada dalam situasi teriak. Ini risikonya tinggi. Naikin inflasi lewat naikin harga PPN. Harga pangan naik. Harga energi naik. Pajak naik. Kalau masyarakatnya nggak kuat, kan jadi risiko sosial politik,” tambah Rizky.
Ia juga menyayangkan pemerintah masih belum bisa mengerem belanja negara “terutama kan pengen punya IKN.”
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, tak ada penundaan kenaikan PPN. Kata dia, inflasi masih berada dalam target pemerintah 2-4% untuk tahun 2022. “Itu sudah termasuk dari dampak semua harga yang kita pantau, per saat ini. Dan, juga termasuk kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, kita pastikan kebijakan-kebijakan yang sudah kita rencanakan dengan baik ini, kita pastikan dampak terhadap masyarakatnya tetap terjaga,” kata Febrio. (jpc/bbs/adz)
