MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kelurahan Padang Bulan (PB) Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, diajak untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 secara lengkap atau vaksinasi booster. Mengingat, tingkat vaksinasi booster di Kelurahan PB Selayang I terbilang masih sangat rendah. Sementara, Presiden RI Joko Widodo telah mengingatkan masyarakat tentang waspada puncak Covid-19 di akhr Bulan Juli 2022.
Ajakan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai NasDem, Habiburrahman Sinuraya S.ST saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Perda No.4 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Sei Batu Gingging, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Senin (4/7) sore.
“Menurut Pak Presiden, kita harus waspadai Covid-19 yang diprediksi akan mencapai puncaknya sekitar dua sampai tiga pekan lagi. Untuk itu, vaksin booster ini memang benar-benar kita butuhkan, sayangnya Kelurahan PB Selayang I ini tingkat vaksinasi boosternya masih rendah,” ucap Habiburrahman.
Di hadapan Camat Medan Selayang Viza Fandhana dan Lurah PB Selayang I Reza yang hadir dalam kegiatan itu, Habib Sinuraya juga menjelaskan, bahwa ke depannya pemerintah juga akan memberlakukan vaksinasi booster sebagai salah satu syarat untuk masuk ke tempat-tempat keramaian.
“Jadi saya mohon, mari lah kita sukseskan vaksinasi booster ini. Bagi yang sudah vaksin pertama dan kedua saya ucapkan terimakasih, tapi tolong dilengkapi dengan booster. InsyaAllah aman, saya sendiri sudah vaksin booster sejak lama. Dalam agama kita (Islam), booster ini adalah ikhtiar agar tidak terkena Covid-19 dan menjaga kesehatan,” ujarnya.
Saat ini, sambung Habib, Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga tengah berfokus dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terbukti, sejumlah RS di Kota Medan, baik RS milik pemerintah dan swasta terus dibangun dan sebagian besar lainnya terus membenahi fasilitasnya.
“Ini bukti keseriusan Pemko Medan dalam melindungi kesehatan warganya. Untuk mendukung hal ini, Pemko Medan juga terus menambah kuota peserta BPJS PBI kepada warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Bahkan untuk yang belum memiliki BPJS PBI, tetap dapat dirawat di RS Pirngadi dengan status pasien unregister,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Habib juga menawarkan dirinya untuk dapat membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan agar dapat memiliki BPJS Kesehatan gratis atau BPJS PBI. Syaratnya, cukup dengan menyerahkan fotokopi KK dan KTP.
Pengurusan itu hanya dapat diberikan kepada warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan, bukan yang memiliki BPJS Kesehatan mandiri namun menunggak iuran pembayarannya. Bagi warga yang menunggak iurannya dan ingin dialihkan ke BPJS PBI, harus melunasi terlebih dahulu semua tunggakannya.
“Namun saat ini, Fraksi NasDem telah mengusulkan ke DPR RI agar BPJS yang menunggak bisa diberikan ‘pemutihan’, hal ini pun mendapatkan dukungan dari Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution. Bila ini disetujui, maka warga yang menunggak iurannya dan tidak mampu lagi membayar secara mandiri bisa dialihkan ke BPJS PBI,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Habib juga mengingatkan Camat Medan Selayang dan Lurah PB Selayang I tentang pentingnya kesehatan anak dengan serius melakukan penanganan stunting.
“Saat ini stunting juga jadi fokus Wali Kota Medan, stunting ini berbahaya. Tolong agar kita di kecamatan dan kelurahan juga ikut fokus dalam menanganinya,” tuturnya.
Pantauan Sumut Pos, kegiatan itu juga dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhannya, salah satunya seperti yang disampaikan Herianto. Warga lingkungan 2 itu mengatakan, kondisi parit di lingkungannya tidak berfungsi. Selain itu, jalan di lingkungan 2 juga mengalami kerusakan yang cukup parah.
“Hujan sebentar saja langsung banjir, paritnya tidak berfungsi. Jalan disini pun rusak, mohon kepada bapak dewan, kecamatan, kelurahan supaya diperhatikan. Sudah bolak-balik kami usulkan supaya diperbaiki jalan dan paritnya, tapi tidak ada realisasinya sampai saat ini,” keluh Herianto.
Menanggapi keluhan itu, Habib pun berjanji untuk segera menyampaikannya ke Dinas PU Kota Medan. Ia berharap, anggaran yang besar di Dinas PU Kota Medan saat segera dipergunakan untuk mengatasi masalah drainase dan jalan rusak di Kota Medan.
“Kepada kelurahan, saya minta juga untuk memanfaatkan Dana Kelurahannya untuk pembangunan fisik yang memang bisa dikerjakan oleh Dana Kelurahan,” pungkasnya. (map/ila)
