JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian BUMN bekerjasama dengan Forum Hukum BUMN menggelar Webinar Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi perwakilan seluruh provinsi Indonesia Sesi I, Rabu (10/8).
“Webinar ini sebagai salah satu kegiatan Road to BUMN Legal Summit 2022 dengan tema “Legal Future Career in State Owned Enterprise (BUMN)”, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum di BUMN,” kata Puji Haryadi selaku Ketua Umum Forum Hukum BUMN.
Acara yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting ini, diikuti oleh 540 mahasiswa fakultas hukum yang berasal dari 18 universitas negeri di Indonesia, di mana masing-masing universitas negeri mengirimkan 30 mahasiswa.
Pembicara dalam acara ini antara lain adalah Wahyu Setiawan, SH, L.LM, Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian BUMN, yang membawakan materi terkait sejarah & perkembangan BUMN, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan BUMN dan isu hukum strategis terkait BUMN.
Selain itu, webinar ini juga menghadirkan Herdy Rosadi Harman, SH, L.LM, MBA. Direktur SDM dan Digital PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai pembicara, dengan tema Working Experience & Career Path in BUMN, Herdy yang mengulas seputar jenjang karir bagi alumni lulusan fakultas hukum di BUMN dan privillege & challenge berkarir di BUMN serta do’s & don’t’s dalam berkarir di BUMN.
Dalam pemaparannya Wahyu mengatakan, BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, baik karena sumbangsih terhadap perekonomian nasional pada umumnya maupun terhadap keuangan negara pada khususnya dan dalam rangka penyelenggaraan kemanfaatan umum.
Menurut Wahyu, sebagai upaya untuk meningkatkan perannya, BUMN telah melakukan transformasi yang semula mempunyai banyak bentuk kegiatan bisnis menjadi lebih efisien serta terarah dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Proses transformasi dilakukan melalui holding BUMN (terbagi menurut klasifikasi kegiatan bisnis) yang tertera pada 5 (lima) pilar.
“Dalam tiga tahun terakhir, kontribusi BUMN kurang lebih mencapai Rp1.200 triliun yang terdiri dari setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (“PNBP”) termasuk yang berasal dari dividen dan bagi hasil,” ujarnya.
Selain adanya kontribusi terhadap negara, kata Wahyu, peran BUMN ditingkatkan melalui pembentukan model bisnis baru seperti perbankan syariah, merger beberapa BUMN, dan integrasi holding ultra mikro yang bertujuan memajukan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (“UMKM”).
Wahyu lebih lanjut mengemukakan, seiring dengan berjalannya proses transformasi, BUMN dihadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan isu hukum strategis yang mendapatkan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan dan memberikan dampak bagi masyarakat luas.
“Konsolidasi fungsi hukum BUMN juga penting sebagai sarana berbagi pembelajaran, agar isu hukum strategis yang serupa tidak terjadi di BUMN lain,” tandasnya.
BUMN Legal Summit 2022 merupakan acara yang rencananya akan diikuti oleh seluruh insan hukum BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.
BUMN Legal Summit 2022 akan berisi rangkaian kegiatan antara lain berupa arahan pemangku kepentingan strategis mengenai arah kebijakan BUMN sebagai panduan bagi seluruh insan hukum BUMN. (rel/ram)
