JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kinerja sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara, (BUMN), menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun SE MAP. Pasalnya, sejumlah BUMN tersebut terus merugi karena adanya kesalahan dalam sistem manajemen.
Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (11/8/2022), wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini membeberkan sejumlah BUMN yang menjadi sorotannya usai mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN.
Pertama, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang dinilainya terus merugi, padahal luas lahan sawitnya mencapai 23.000 hektare. Rudi meminta pihak PTPN I untuk mencari tahu apa penyebab kerugiannya. Apalagi di tengah harga Tandan Buah Segar (TBS) yang kembali menggeliat, kendati sempat mengalami penurunan harga.
“Bagaimana manajemen mereka ini, saya lihat dan saya duga ada ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya, karena pembandingnya adalah swasta. Yang swasta saja punya lahan, misalnya 10 hektar sampai 100 hektar, mereka untung. Kenapa mereka dengan luas lahan 23.000 hektare kok rugi? Nah itu yang kita sorotin dan kita minta jawaban dari mereka,” ungkapnya.
Kemudian, wakil rakyat yang selalu dekat dengan konstituennya ini menyoroti kinerja PT Adhi Karya yang dinilainya belum maksimal dalam meraup keuntungan. Padahal, perusahaan pelat merah itu telah menjalankan proyek bernilai triliunan rupiah, namun hanya bisa untung bersih sebesar Rp36 miliar pada tahun 2021.
Dengan demikian, Rudi menduga terdapat laba dan keuntungan perusahaan yang tidak dimasukkan ke laporan keuangan, ini yang menjadi masalah. “Mereka punya untung dengan aset yang sudah puluhan triliun, tapi untungnya Rp36 miliar, sementara BUMN yang lain bisa untung mencapai ratusan miliar. Apakah juga termasuk KSO (kerja sama operasi) dengan perusahaan swasta yang banyak dilakukan Adhi Karya, laba dan pendapatannya tidak dimasukan ke laba perusahaan? Sehingga dicantumkan di neraca laba dan rugi Adhi Karya dalam tahun 2021 hanya memperoleh laba Rp36 miliar?” tanya politisi Partai NasDem tersebut.
Belum lagi, ungkapnya, laba anak usaha Adhi Persada Properti yang (proyeknya) mencapai ratusan triliun rupiah. Apakah laba usahanya enggak dimasukkan dan dilaporkan ke neraca Adhi Karya dan apakah negara tidak mendapat deviden dan pajak dari Adhi Karya dan anak cucu perusahaannya? “Ini yang kita pertanyakan juga dengan manajemen atau direksinya, bagaimana mereka mempola atau mengaturnya itu,” tegas Rudi.
Wakil rakyat asal Langkat ini menyarankan agar BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI memiliki keseriusan dalam mengelola aset negara, dimana aset-aset ini milik rakyat, dan negara butuh deviden pajak dari BUMN untuk membiayai operasional negara. “Juga untuk biaya gaji seluruh instansi dan infrastrukturnya. Jadi kalau BUMN merugi, negara ini pakai apa nanti ya bayar utangnya? (Negara) bisa kolaps,” pesan Rudi.
Walhasil, Rudi Bangun meminta agar harga pupuk yang diproduksi perusahaan BUMN menjadi murah dan mudah didapat oleh petani. Mengingat, saat ini masyarakat susah menjangkau pupuk yang murah dan mudah. “Jadi kita minta ke Pupuk Indonesia, agar bisa pupuk subsidi juga yang terjangkau dan stoknya ada, sekarang ini masalah mereka kesulitan dengan harga mahal dan stoknya tidak ada,” pungkas Rudi Hartono Bangun. (rel/adz)
