SINYAL, SUMUTPOS.CO – SINYAL kenaikan harga BBM telah banyak terungkap beberapa waktu ini. Santer dikabarkan harga BBM subsidi bakal naik hari ini, 1 September 2022. Hingga berita ini diturunkan belum jelas, apakah harga BBM benar-benar akan naik mulai hari ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun enggan menjawab soal kabar kenaikan harga BBM. Ketika ditanya di Gedung DPR RI, Sri Mulyani sama sekali tak menjawab soal kepastian kenaikan harga BBM. Sri Mulyani malah bertanya balik ke wartawan. “Sudah ada belum (pengumumannya)?” katanya sambil tersenyum dan langsung pergi meninggalkan kumpulan wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).
Yang jelas, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan semua faktor dalam penentuan kenaikan harga BBM. Mulai dari pertumbuhann
ekonomi hingga keberlanjutan APBN. “Kita pokoknya lihat seluruh faktor dalam hal ini. Yang harus diseimbangkan tadi, growth, inflation, daya beli, APBN,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga bicara, sejauh ini pemerintah berhasil menahan kenaikan tingkat inflasi karena memberikan subsidi energi yang terus menerus naik hingga tiga kali lipat. “Banyak negara hadapi inflasi di atas 8-9%. Karena kita naikkan subsidi BBM sampai tiga kali. Nilainya sampai Rp 502 triliun. Itu yang sebabkan harga-harga relatif bisa dikendalikan, kemarin pun inflasi disumbangkan lebih banyak oleh makanan bukan administered prices,” sebut Sri Mulyani.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting juga belum dapat memastikan kapan akan diberlakukan. Saat ini, pihaknya juga masih menantikan keputusan tersebut. “Belum ada info (kenaikan). Prinsipnya kami sebagai operator akan melaksanakan apa yang ditugaskan oleh regulator,” ujar Irto, Rabu (31/8).
Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Pengembangan Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso, ia hanya bilang keputusan mengenai kenaikan harga BBM ada di ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Mungkin kalo itu nanti ada di teman-teman ESDM,” ungkapnya.
Dalam informasi yang berkembang, keputusan kenaikan harga BBM di tangan Presiden Jokowi. Adapun alternatif kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi yang sudah ada di tangan Presiden Jokowi berada di kisaran Rp8.500 per liter – Rp10.000 per liter.
Seperti yang diketahui, saat ini harga BBM Pertalite yang dijual di SPBU hanya Rp7.650 per liter, sementara harga BBM Solar Subsidi hanya Rp5.150 per liter. “Ada beberapa alternatif (harga BBM) tinggal diputuskan Presiden,” terang sumber.
Sayangnya memang, kepastian waktu kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi ini hanya Presiden Jokowi yang tahu. Pasalnya dalam Rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Senin (29/8) kemarin, Presiden Jokowi tidak memberi tahu jadwal kapan akan diumumkan. “Semua peserta rapat dengan Presiden kemarin (ratas) juga ngga ada yang dikasih tahu,” ungkap dia.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menilai, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dianggarkan melalui APBN tidak tepat sasaran. Karena itu, legislator PDIP ini mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang subsidi BBM.
“Jadi subsidi ini untuk perusahaan atau untuk rakyat,” kata Adian kepada wartawan, Rabu (31/8).
Menurut Adian, kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formulasi yang tepat terkait dengan harga BBM. Bahkan, polemik soal harga BBM selalu terjadi setiap dua tahun sekali. “Selama tidak ada formulasi yang tepat, dua tahun atau empat tahun lagi kita akan ramai lagi,” ujar Adian.
Adian pun menyoroti soal penggunaan BBM subsidi jenis solar yang sangat banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan. Khusus perkebunan misalnya, nilai subsidi solar yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp55 triliun. “Lalu saya cari, pajak kebun sawit yang masuk ke negara kita, Rp 20 triliun. Jadi ada selisih Rp 35 triliun. Loh ini kok kita jadi rugi,” papar Adian.
“Makanya ini salah satu sebab menurut saya, ayo kita itung ulang saja. Jangan-jangan dari dua ribu sekian kebun sawit itu, yang PMA ada 332. Jangan-jangan kita mensubsidi yang PMA itu,” sambungnya.
Adian juga menduga, subsidi BBM sebenarnya tidak dinikmati oleh rakyat. Karena itu, Adian menyarankan Pemerintah untuk mengkaji ulang terkait subsidi BBM. “Jangan-jangan yang sebenarnya menikmati subsidi aspal itu. Maksud saya, sebelum kita mengambil keputusan apapun, yuk kita kaji ulang semua, kita duduk sama-sama, kita kaji ulang semuanya, kita hitung kembali. Bener gak sekian,” pungkas Adian. (cnbc/bbs/jpc/adz)
